Oleh: Panca Hari Prabowo

Pekan kedua tahun 2018 suhu politik mulai meningkat seiring semakin dekatnya pelaksanaan pilkada serentak di sejumlah daerah, khususnya Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Tanggal 10 Januari menjadi hari terakhir pendaftaran pasangan calon kepala daerah yang akan berlaga di berbagai daerah dalam pilkada mendatang.

Banyak kalangan melihat, partai politik memandang pelaksanaan pilkada menjadi tolok ukur dukungan terhadap partai mereka dalam Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019 setahun mendatang.

Sebagaimana yang terjadi dalam Pilkada DKI Jakarta, beberapa waktu lalu, kekuatan politik nasional menjadikan Pemilihan Gubernur Jakarta sebagai salah satu elemen untuk mengukur suara dan pandangan politik masyarakat.

Tidak heran parpol kemudian menyiapkan sejumlah jurus untuk memuluskan pasangan calon kepala daerah yang didukungnya pada Pilkada 2018. Jurus yang dipilih selain mendorong kemenangan pasangan calon, juga untuk memanaskan mesin politik menuju Pemilu dan Pilpres 2019.

Partai Demokrat besutan Susilo Bambang Yudhoyono memilih mengumumkan langsung 17 pasangan calon kepala daerah yang mendapat dukungan dari partai tersebut. Partai tersebut membuka pintu untuk berkoalisi dengan parpol lainnya.

Yudhoyono saat mengumumkan 17 pasangan calon itu mengatakan pemilihan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Semua pihak memberikan masukan dan pemilihan dilakukan berdasarkan pertimbangan yang jelas. Ia mengatakan pengambilan keputusan penetapan calon yang diusung Partai Demokrat bukan hanya ia yang menetapkan dan memutuskan, tapi Majelis Tinggi Partai Demokrat dan Dewan Pimpinan Pusatlah yang mengambil keputusan.

Di tiga pilkada yang berlangsung di Pulau Jawa, untuk Jawa Barat, Demokrat mengajukan Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi berkoalisi dengan Golkar.  Sementara untuk Jawa Tengah, Demokrat mengajukan Ganjar Pranowo-Gus Yasin (PDIP, PPP, Demokrat, Golkar). Sedangkan untuk Jawa Timur, Demokrat mengajukan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak (Demokrat, Golkar, PAN, PPP, Nasdem, Hanura, PKPI).

Yudhoyono mengatakan, dari 17 pasangan calon, mayoritas di antaranya merupakan kader Demokrat. Menurut dia, partainya juga banyak mendukung calon petahana. Ia juga menekankan bahwa dalam Pilkada 2018, Demokrat membuka pintu koalisi dengan partai manapun.

Sementara itu PDI Perjuangan memilih langkah pengumuman secara bertahap para pasangan calon yang ikut dalam pilkada. Bagi PDI Perjuangan, hasil Pilkada 2018 ini akan menjadi pijakan langkah dan konsolidasi politik yang akan dilakukan dalam menghadapi Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019.

Respon masyarakat terhadap calon-calon kepala daerah yang diajukan oleh partai berlambang banteng itu bisa menjadi salah satu tolok ukur bagaimana masyarakat memandang citra partai. Sebagai partai pemerintah (rulling party) , PDI Perjuangan sebetulnya memiliki keuntungan dengan citra yang ditampilkan oleh pemerintah kepada masyarakat.

Pandangan positif terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo oleh masyarakat juga bisa menjadi nilai tambah bagi citra PDI Perjuangan dalam pertarungan di pilkada. Namun Megawati dan juga kalangan elit PDI Perjuangan perlu belajar dari hasil Pilkada DKI Jakarta.

Untuk pertarungan di pilkada di Pulau Jawa, PDI Perjuangan mengajukan pasangan calon yang diharapkan memiliki elektabilitas tinggi di daerahnya. 
Di Jawa Barat, diajukan pasangan calon Mayjen TNI (Purn) Tubagus Hasanuddin dan Irjen Pol Anton Charliyan, sementara di Jawa Tengah pasangan Ganjar Pranowo dan Taj Yasin Maimoen serta di Jawa Timur Syaifullah Yusuf dan Puti Soekarnoputri.

Sementara itu, Partai Golkar meski telah mengumumkan dukungan terhadap sejumlah pasangan calon dalam Pilkada 2018, namun konsentrasi kalangan elit partai masih fokus pada konsolidasi pascapergantian ketua umum partai dari Setya Novanto ke Airlangga Hartarto.

Langkah Golkar yang cukup mengejutkan pascapergantian pimpinan antara lain mengganti dukungan dalam Pilkada 2018 di Jawa Barat. Surat dukungan yang sudah disampaikan kepada Calon Gubernur Jabar Ridwan Kamil ditarik kembali dan Golkar kemudian mengusung pasangan calon Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi. Di Jawa Barat, Golkar berkoalisi dengan Partai Demokrat untuk mengusung pasangan calon tersebut.

Partai berlambang pohon beringin ini, sama seperti parpol lainnya, juga akan menggunakan hasil Pilkada 2018 untuk mengukur sejauh mana pandangan masyarakat atas citra partai. Kasus hukum yang melilit Setya Novanto bisa menjadi salah satu unsur yang memengaruhi citra partai secara nasional. Adalah tugas kepengurusan yang baru untuk membenahi hal tersebut dengan waktu satu tahun sebelum memasuki tahun politik 2019.

Langkah Gerindra Sebagai salah satu partai yang masuk tiga besar dalam Pemilu 2014, langkah Gerindra dalam Pilkada 2018 juga banyak ditunggu oleh berbagai pihak.

Ketika akhir tahun lalu, Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Presiden PKS Shohibul Imam dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan banyak kalangan yang melihat langkah ini sebagai upaya konsolidasi tiga partai itu menghadapi pilkada di tiga provinsi di Jawa.

Komunikasi intens ketiga partai itu telah terbentuk saat bersama-sama dalam Pilkada DKI Jakarta yang kemudian dimenangi oleh pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Hasilnya, partai itu bersama PKS dan PAN berkoalisi di Pilkada Sumatera Utara untuk pasangan Edy Rahmayadi - Musa Rajekshah (Gerindra, PKS, PAN, Golkar, Nasdem, Hanura), di Jawa Tengah untuk pasangan Sudirman Said - Ida Fauziyah (Gerindra, PAN, PKS, PKB) dan pilkada Jawa Barat untuk pasangan Sudrajat - Ahmad Syaikhu (Gerindra, PKS, PAN).

Juga di Pilkada Sulawesi Tenggara untuk pasangan Asrun - Hugua (PAN, PDI-P, PKS, Gerindra, dan Hanura) dan Maluku Utara untuk pasangan Muhammad Kasuba - Madjid Hussein (Gerindra, PKS, dan PAN).

Prabowo Subianto dalam sebuah kesempatan pertemuan dengan pimpinan PKS dan PAN mengatakan partainya mencari figur yang cocok dan tidak populer semata. Ia berkeyakinan calon yang diajukan Gerindara, PAN dan PKS akan menjadi pilihan masyarakat ketika dianggap mampu menjawab aspirasi dan keinginan warga.

Saat mengusung Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, Prabowo mengatakan pasangan itu juga bukan pasangan yang populer di Jakarta, akan tetapi kemudian dapat memenangi Pilkada di Ibu Kota.

Memasuki 2018 semua partai telah menyiapkan langkah dan memanaskan mesin politiknya. Tujuan jangka panjang adalah memenangkan Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019. Selamat datang di tahun politik, "gentleman start your engine...". (Ant.)