Oleh: Bhima Yudhistira Adhinegara

Peneliti INDEF

Pertumbuhan ekonomi 2017 diperkirakan berada di angka 5,05%. Level pertumbuhan ekonomi ini bisa dikatakan stagnan jika melihat pertumbuhan 2016 yang hampir sama yakni 5,02%. Sepanjang 2017 Pemerintah pun berulang kali melakukan revisi target pertumbuhan ekonomi. Faktor utamanya, konsumsi rumah tangga yang jadi motor perekonomian dengan porsi 56% terhadap PDB harus tertunduk lesu dengan tumbuh dibawah ekspektasi. Tutupnya beberapa gerai ritel, tren masyarakat menahan belanja dan mengalihkan uang ke simpanan perbankan jadi pertanda konsumsi sedang mengalami tekanan. 

Satu-satunya harapan datang dari kinerja ekspor yang memang meningkat hingga 17% dari Januari-November 2017. Tapi disisi yang lain impor juga tumbuh 15,4% membuat pertumbuhan net ekspor tinggal 1,6%. Ini menandakan kualitas ekspor masih rendah karena terlalu bergantung pada komoditas mentah, dan daya saing produk industri belum mampu memenangkan persaingan di pasar global.

Jika menilik strategi Pemerintah tiga tahun kebelakang, mantra sakti pembangunan infrastruktur memang dijadikan sebagai solusi untuk membangkitkan daya saing ekonomi nasional. Laporan Global Competitiveness Index 2017 menyebutkan masalah utama daya saing salah satunya disebabkan belum meratanya sarana infrastruktur. Jadi tidak perlu diperdebatkan penting atau tidaknya pembangunan infrastruktur dalam konteks pembangunan Indonesia. 

Pembangunan infrastruktur pun targetnya cukup ambisius dengan porsi 18,6% dari total belanja di APBN. Jumlah 245 Proyek Strategis Nasional hampir mencakup seluruh infrastruktur dasar, pembangkit listrik, jembatan, jalan tol, bendungan dan pelabuhan. Namun faktanya realisasi pembangunan infrastruktur berdasarkan data Komite Percepatan Pembangungan Infrastruktur baru mencapai 2% dari target. Begitu juga dengan proyek 35 ribu MW baru selesai 2%.

Selain bertujuan mengurangi biaya logistik yang mahal, pembangunan infrastruktur pada hakikatnya juga berfungsi untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Menunggu efek infrastruktur untuk menurunkan biaya logistik tentu butuh waktu, tapi jika indikatornya adalah bisa meningkatkan serapan tenaga kerja tentu bisa dilihat jangka pendek. Anehnya yang terjadi justru penyerapan tenaga kerja di sektor konstruksi 2017 per Agustus berkontribusi 6,73% lebih rendah dari periode yang sama tahun sebelumnya 6,74%. Bahkan di tahun 2016, serapan tenaga kerja sektor konstruksi sempat berkurang 230 ribu orang. Ini menandakan bahwa infrastruktur semakin sedikit menyerap tenaga kerja.

Masalah ini jika ditarik maka akan timbul dua pertanyaan. Pertama, ketertinggalan infrastruktur memang perlu dikejar, tapi infrastruktur seperti apa yang harusnya diprioritaskan? Kedua, adakah yang salah dari skema pembangunan infrastruktur saat ini? Sebagai gambaran kesalahan konsep adalah Pemerintah sering membandingkan Indonesia dan China jika mengacu pada pencapaian infrastruktur.

Jalan tol China sudah sepanjang 280 ribu km, sementara Indonesia baru 820 km. Tapi dibalik kesuksesan China membangun infrastruktur, ada konsep yang harus dipahami terlebih dahulu. China di era reformasi Den Xiaoping pada tahun 1984 membangun infrastruktur untuk menunjang proyek industrialisasi dengan konsep kawasan ekonomi khusus (Special Economic Zone). Infrastruktur yang dibangun bukan untuk mengantarkan orang lebih cepat, tapi mendorong agar biaya logistik barang industri lebih murah.

Berbeda di Indonesia, pembangunan infrastruktur digenjot dengan kondisi pemanfaatan industri manufaktur yang belum siap. Jalan tol dan rel kereta dibangun tapi tidak berkaitan dengan jalur distribusi di kawasan industri. Di sisi lain, berbagai kawasan ekonomi khusus dibangun, tapi nasib kawasan industri yang existing kurang mendapat perhatian. Kondisi ini menciptakan diskonektivitas pembangunan.