Jakarta-Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, sesuai instruksi Presiden Jokowi agar kapal-kapal asing yang ditangkap di perairan Indonesia atau kapal pencuri ikan, dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat, terutama nelayan. Sementara itu, kalangan pengusaha menilai polemik antara Menko Bidang Kemaritiman dan Menteri Kelautan dan Perikanan berdampak buruk bagi iklim investasi di negeri ini.

NERACA

Menkeu bahkan siap membantu Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk menangani kapal-kapal pencuri ikan tersebut untuk menjadi sebuah aset negara yang memiliki nilai tambah dan bermanfaat bagi masyarakat. "Kita akan lihat saja apa yang dilakukan Bu Susi dalam menangani kapal-kapal yang melanggar atau ilegal. Bagaimana dalam peraturan penanganan asetnya, kita akan bantu sepenuhnya," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Kamis (11/1).

Dia mengaku, saat ini Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan maupun Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) belum mengelola kapal-kapal asing yang terbukti ‎melakukan pencurian ikan.

"Kalau sekarang belum (dikelola DJKN/LMAN). Tapi nanti kita lihat saja, sebetulnya strategi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta bagaimana instruksi Presiden agar kapal-kapal itu bisa lebih didayagunakan‎ dan paling penting aktivitas ekonomi masyarakat, nelayan maupun industri perikanan bisa ditingkatkan‎," tutur Sri Mulyani.

Sebelumnya kalangan pengusaha menilai polemik perbedaan pendapat antara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti akan berdampak buruk bagi iklim investasi. "Pengusaha pasti akan kembali wait and see," ujar Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto di Jakarta, Rabu (10/1).

Pernyataan Yugi menanggapi kian meruncingnya polemik perbedaan pendapat antara Luhut dan Susi sejak pekan ini. Dalam rapat koordinasi di kantornya, Menteri Luhut meminta Menteri Susi agar menghentikan penenggelaman kapal pencuri ikan untuk tahun ini.

Lebih jauh Yugi Prayanto menyebutkan terganggunya iklim investasi karena dua menteri yang saling bertentangan sangat mungkin terjadi. Terlebih karena bisnis kelautan merupakan bisnis jangka panjang. "Tentu pengusaha gak mau buru-buru investasi, takut di tengah jalan ada perubahan aturan," ujarnya seperti dikutip Liputan6.com.

Yugi berpendapat penenggelaman kapal memang sudah cukup dan bisa dihentikan. Alternatifnya, kapal-kapal pencuri ikan yang ditangkap bisa diserahkan ke nelayan lokal. "Tentu bisa menghasilkan income (pemasukan) dan bayar pajak lagi," katanya. Dengan begitu, produksi ikan nasional bisa digenjot dan pada akhirnya, ekspor ikan pun bisa terus ditingkatkan.

Untuk tahun 2017, nilai ekspor produk perikanan nasional belum banyak berubah dibanding tahun 2016, yaitu sekitar 1,07 juta ton. Angka ini justru turun dibanding tahun 2014 yang mencapai 1,3 juta ton. "Jumlah ekspor produk perikanan ternyata semakin turun, ini dampak turunnya produksi," ujarnya.

Sementara secara nilai, Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat ekspor perikanan Indonesia mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2014, ekspor ikan mencapai nilai US$ 4,6 miliar.

Angka ini kemudian sempat turun di tahun 2015, saat realisasi ekspor ikan hanya mencapai US$ 3,94 miliar, atau jauh meleset dari target yang dipatok mencapai US$ 5,8 miliar. Seakan menjawab keraguan Menteri Luhut, kenaikan ekspor akhirnya terjadi pada 2016 dengan nilai mencapai US$ 4,17 miliar.

Sebelumnya, pemerintah menyatakan telah menyetop penenggelaman kapal-kapal pencuri ikan. Saat ini, pemerintah tengah fokus kepada investasi. Hal ini disampaikan Menko Bidang Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan usai rapat koordinasi dengan jajaran kementeriannya di kantornya, Senin (8/1).

Presiden Jokowi menginstruksikan supaya investasi yang mendorong kebaikan didorong. Namun, investasi tersebut, mesti memenuhi syarat. Pertama, investasi yang masuk mesti ramah lingkungan. "Nomor dua dia boleh menggunakan tenaga asingnya selama 3-4 tahun pertama. Kenapa, kalau langsung tenaga kita, kita banyak sekali hampir 50 persen lulusan SD, jadikan enggak ada skillfull," ujarnya.

Ketiga, investasi mesti memberi dampak dari hulu ke hilir. Serta, memberikan transfer teknologi. "Perikanan sama saja, kalau penangkaran monggo. Kalau bikin sekarang yang menguntungkan bukan pengalengan, tapi frozen itu. Kita pengen ikan dibawa dengan kapal terbang sehingga nilainya tinggi," tutur dia.  

Luhut meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk lebih memikirkan peningkatan ekspor perikanan. Hal ini sesuai dengan kebijakan Presiden RI Joko Widodo yang lebih menekankan kepada peningkatan nilai tambah. "Presiden itu memerintahkan fokus kepada tugas masing-masing, KKP itu tingkatkan saja itu ekspornya, karena trennya menurun," tegas Luhut.

Berdasarkan data KKP, volume ekspor produk perikanan selama Januari-September 2017 sebanyak 748.850 ton, lebih rendah jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 787.940 ton. Bahkan kinerja ini sekaligus menjadi yang terendah sejak 2012.

Sejumlah pasar utama yang menunjukkan penurunan permintaan diantaranya Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia, Inggris, China dan pasar negara-negara ASEAN. "Penurunan itu kenapa, karena banyak pabrik ikan yang tutup, karena ikan juga kurang. Jadi kalau dengan tidak lagi menenggelamkan kapal dikatakan memihak ke mafia, itu tidak benar," ujar Luhut.

Putusan Pengadilan

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melalui akun Twitter-nya @susipudjiastuti menjelaskan jika proses penenggelaman kapal telah berdasarkan putusan hukum yang berlaku. "Penenggelaman kapal dilaksanakan/dieksekusi setelah ada putusan hukum dari pengadilan negeri," ujarnya.

Oleh sebab itu, lanjut dia, penenggelaman kapal dilakukan selama ini bukan atas kemauannya sendiri, tetapi berdasarkan putusan hukum. "Bukan kemauan pribadi/menteri," ujar Susi.

Pada bagian lain, Susi mengakui terjadi penurunan ekspor di sektor perikanan. Namun penurunan ini dinilai masih lebih baik dibandingkan negara eksportir perikanan lainnya. "Ekspor walaupun turun, dibandingkan negara lain jauh lebih baik," ujarnya kepada pers, Kamis (11/1).

Selain itu, dia menegaskan jika selama 3 tahun terakhir sudah banyak hal yang telah dicapai kementeriannya. Masyarakat pun diminta tidak beranggapan jika hal yang dilakukan KKP selama 3 tahun terakhir hanya terkait menenggelamkan kapal pencuri ikan semata. "Jangan tolong beritanya KKP cuma penenggelaman kapal. Tidak benar 3 tahun hanya penenggelaman kapal," ujarnya.

Susi juga meminta agar polemik penenggelaman kapal pencuri ikan ini tidak lagi berlanjut. Lebih baik ke depan fokus membenahi sektor perikanan dan menyejahterakan nelayan. "Kita move on dari persoalan-persoalan yang membebani dan menjadi hal-hal tdak perlu. Ke depan kita merealisasikan program kerja kita," tutur dia.

Menurut Susi, sejak dirinya mulai menggalakkan kembali kebijakan penenggelaman kapal, sudah terlebih dulu membahasnya dengan banyak pihak. Ini termasuk dengan perwakilan dari negara-negara yang kapalnya banyak menangkap ikan di perairan Indonesia. "Sudah banyak sekali yang menjelaskan hal itu. Dari awal sampai akhir, pertemuan dubes (duta besar negara lain). Penenggelaman (kapal) ini paling banyak dibahas. Tidak perlu dibahas lagi," ujarnya.

Susi menyatakan, yang seharusnya dibahas saat ini yaitu dampak dari kebijakan tersebut seperti kenaikan stok ikan di wilayah perairan Indonesia dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat nelayan. Hal ini sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah. "Stok ikan naik, hasil tangkapan naik, kesejahteraan nelayan meningkat, nilai tukar nelayan yang sudah naik tetap bertahan dan lain sebagainya yang menuju pada perbaikan ekonomi perikanan Indonesia," ujarnya.

Seperti diketahui, Kementerian Keluatan dan Perikanan (KKP) selama 2017 telah menenggelamkan 127 kapal pencuri ikan. Sementara selama periode 2014-2017, sebanyak 363 kapal pencuri ikan telah ditenggelamkan.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Nilanto Perbowo mengatakan, salah satu capaian prioritas di tahun lalu yaitu penangkapan kapal-kapal yang melakukan tindak pencurian ikan atau illegal fishing.

Selama 2017, KKP telah memeriksa 3.727 kapal perikanan di wilayah laut Indonesia. Dari jumlah tersebut, 132 kapal ditangkap yang terdiri dari 85 kapal asing dan 47 kapal Indonesia. Penangkapan kapal-kapal tersebut karena terdapat bukti yang cukup telah melakukan illegal fishing.

"Sejumlah kapal asing yang ditangka tersebut didominasi oleh kapal berbendera Vietnam sebanyak 68 kapal, Filipina 5 kapal, Malaysia 11 kapal dan Timor Leste 1 kapal," ujarnya.

Sementara dalam hal penenggelaman kapal pelaku illegal fishing, sepanjang 2017 KKP bersama TNI Angkatan Laut dan Polri melalui koordinasi Satuan Tugas (Satgas) 115 telah menenggelamkan 127 kapal, yang terbanyak berasal dari Vietnam sebanyak 90 kapal, 19 kapal asal Filipina, 13 kapal asal Malaysia, 4 kapal asal Indonesia dan 1 kapal asal Thailand.

Sementara itu, selama periode 2014-2017, KKP bersama pihak-pihak terkait telah menenggelamkan 363 kapal pencuri ikan. Rinciannya, Vietnam sebanyak 188 kapal, Filipina 77 kapal, Malaysia 55 kapal, Thailand 22 kapal, Indonesia 19 kapal, China 1 kapal, dan 3 kapal dari negara lainnya. "Dari 2014-2017 total ada 363 kapal ilegal," ujar Nilanto. bari/mohar/fba