Menteri Kelautan dan Perikanan - Penenggelaman Kapal Asing Sudah Banyak Dibahas

Susi Pudjiastuti

Menteri Kelautan dan Perikanan

Penenggelaman Kapal Asing Sudah Banyak Dibahas

Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan bahwa penenggelaman kapal asing pencuri ikan di perairan Indonesia sudah banyak dibahas, sehingga tidak perlu diragukan lagi oleh berbagai pihak.

"Saya sejak dulu sudah banyak menjelaskan dari awal sampai akhir. Penenggelaman kapal sudah banyak dibahas," kata Menteri Susi dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (11/1).

Menteri Susi juga mengingatkan bahwa Presiden Joko Widodo juga telah menjelaskan mengenai tindakan penenggelaman terhadap kapal pencuri ikan yang ditangkap aparat. Menteri Kelautan dan Perikanan dalam sejumlah akun media sosial miliknya pada Selasa (9/1) juga menyatakan bahwa penenggelaman kapal pencuri ikan sudah sesuai dengan UU Perikanan No 45/2009.

Pasal 69 ayat (1) UU tersebut menyatakan bahwa kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia.

Sementara itu, pasal 69 ayat (4) berbunyi, dalam melaksanakan fungsi sebagaimana ayat (1) penyidik dan atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Dalam akun media sosialnya, Susi juga menyampaikan bahwa penenggelaman kapal bukanlah kemauan dirinya pribadi sebagai seorang menteri, tapi hal itu dieksekusi setelah ada putusan hukum dari pengadilan negeri.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo di Jakarta, Rabu (10/1) mengemukakan bahwa kebijakan penenggelaman kapal asing yang melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia merupakan upaya penegakan hukum."Kita tidak main-main dengan 'illegal fishing', terhadap pencurian ikan tidak main main. Oleh sebab itu yang paling seram ya ditenggelamkan," ujar Presiden, menegaskan.

Presiden Jokowi menegaskan bahwa hal tersebut dilakukan untuk memberikan efek jera bagi para pelanggar hukum di bidang perikanan tangkap. Ant

BERITA TERKAIT

Pemkab Sukabumi Berdayakan Nelayan Melalui Usaha Perikanan

Pemkab Sukabumi Berdayakan Nelayan Melalui Usaha Perikanan NERACA Sukabumi - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi, Jawa Barat, mendorong pemberdayaan nelayan di…

Kredibilitas Data Beras Dipertanyakan - KPPU DAN OMBUDSMAN RI TEMUKAN INDIKASI MALADMINISTRASI

Jakarta-Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai perlunya audit terhadap data BPS dan Kementerian Pertanian terkait produksi beras yang tidak stabil…

Pengamat: Penenggelaman Kapal Asing Sesuai UU Perikanan

Pengamat: Penenggelaman Kapal Asing Sesuai UU Perikanan NERACA Jakarta - Pengamat hukum Universitas Bung Karno Azmi Syahputra menyatakan langkah penenggelaman…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Menkopolhukam - Jabar Daerah Rawan Konflik Pilkada

Jenderal TNI (Purn) Wiranto  Menkopolhukam Jabar Daerah Rawan Konflik Pilkada Bandung - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam)…

Menteri LHK: Paradoks Ekonomi dan Lingkungan Perlu Solusi

Menteri LHK: Paradoks Ekonomi dan Lingkungan Perlu Solusi NERACA Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan…

KPPU Minta Pemerintah Periksa Gudang Penjualan Karung Beras

KPPU Minta Pemerintah Periksa Gudang Penjualan Karung Beras NERACA Makassar - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meminta kepada pemerintah provinsi…