Moral vs Regulasi Ekonomi

Selasa, 01/03/2011

Isu kemiskinan umumnya merupakan isu jangka panjang. Menurut penelitian ahli manajemen, satu siklus jangka panjang itu memakan waktu 30 tahun. Jadi, bila tahun awal Indonesia pascakrisis pada 2000, maka sesuai perkiraan sebagian besar ekonom - apabila kinerja ekonomi bagus dan politik stabil - Indonesia akan masuk kategori negara maju pada 2030.

Di saat itulah persentase jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan akan menurun secara signifikan. Namun, masalah kemiskinan sejatinya tidak akan pernah hilang karena negara maju tetap dihadapkan pada isu kemiskinan relatif. Lantas bagaimana ekonomi melihat ketimpangan?

Menurut teori Leon Walras yang pertama kali menggabungkan matematika dengan teori ekonomi, memperkenalkan konsep general equilibrium dalam ekonomi. Teori ini membuktikan bahwa semua orang akan sejahtera bila ekonomi tumbuh.

Namun ekonom Pareto yang terkenal dengan teori zerosum game membantah premis Walras tersebut, karena beban terberat tetap ditanggung oleh mereka yang paling miskin. Di sinilah mengapa pajak dan alokasinya menjadi begitu penting.

Pemerintah memungut pajak dari yang mampu lalu menyalurkannya kepada masyarakat lewat pembangunan dan melindungi yang miskin lewat subsidi. Maka sangat ironis bagi moral ekonomi bila pajak sebagai solusi ketimpangan sosial justeru dikorupsi, seperti kasus mafia pajak Gayus Tambunan yang sedang menjadi topik hangat pembicaraan publik saat ini. Nah, ini masalah moral pada perilaku individu (birokrat).

Untuk mengatasi ketimpangan, Pareto menyarankan orang kaya untuk membantu orang-orang miskin. Ekonomi dan moral ekonomi berbicara soal moral sebagai wujud tanggung jawab sosial. Namun diantaranya terdapat soal moral terkait korupsi pajak. Tidak ada manusia yang bisa ’mengatur’ ekonomi.

Sebab itu ekonomi membutuhkan data statistik yang akurat. Bagaimanapun orang yang mencoba menjelaskan ekonomi tanpa data hanya sebagai sebagai tukang ramal. Tidak mungkin, misalnya, membandingkan kemajuan ekonomi dua negara jika tidak ada data produk domestik bruto (PDB) dan jumlah penduduk.

Kita perlu mengingatkan bahwa pemahaman statistik sangat penting di dalam membuktikan hipotesis hubungan antar-variabel. Misalnya, hubungan antara variabel gross national income (GNI) per kapita kelompok negara maju (di atas US$ 12.300 per tahun) dan variabel tingkat kemiskinan absolutnya yang ternyata berbanding terbalik.

Jadi, moral individu sangat dibutuhkan di dalam ekonomi, dalam hal ini untuk mengimbangi nafsu liar. Sehingga wajar kalau ekonomi memerlukan regulasi yang tidak hanya rasional tapi juga bermoral. Tapi sebelum memiliki regulasi seperti itu, ekonomi membutuhkan para penghasil regulasi, yaitu pemerintah (eksekutif) dan legislatif yang tidak cacat moral.

Regulasi yang sehat akan lahir dan berfungsi sebagai penjaga aturan main, pemberi rasa keadilan dan pelindung rakyat. Regulasi tersebut akan menjadi “paying hukum” bagi kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat bukan pada kepentingan kelompok.