DPR: Penyelesaian RUU Prolegnas Utamakan Asas Proporsionalitas

NERACA

Jakarta - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menilai penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2018 harus mengutamakan azas proporsionalitas khususnya untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

"Dari daftar RUU masuk Prolegnas, yang menyita waktu disaring lagi yaitu mana yang prioritas untuk mendukung kesejahteraan masyarakat," kata Taufik di Jakarta, Rabu (10/1).

Dia mengatakan pada Masa Sidang Ke-III Tahun Sidang 2017-2018, DPR menargetkan menyelesaikan 21 RUU yang masuk dalam Prolegnas 2018 dan tiga RUU Kumulatif terbuka. Namun dia berharap lembaganya menyelesaikan RUU secara efektif yaitu produk legislasi yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, bukan karena kepentingan politik tertentu.

"Kalau melihat situasi politik saat ini, saya setuju dengan pendapat Presiden Joko Widodo yaitu penyelesaian RUU harus mengutamakan aspek kualitas," ujar dia.

Taufik yang juga merupakan Wakil Ketua Umum DPP PAN itu menilai 11 komisi yang ada di DPR dalam setahun maksimal masing-masing hanya bisa menghasilkan dua RUU. Jumlah tersebut menurut dia, ditambah dengan RUU yang dihasilkan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) lain, maka diperkirakan dalam setahun DPR maksimal hanya bisa menghasilkan 30 RUU.

"Karena itu, kalau targetnya lebih dari 30 RU maka kemungkinan tidak akan tercapai. Karena tiap komisi hanya bisa menghasilkan dua RUU pertahun ditambah Badan Legislasi atau usul inisiatif anggota DPR maka maksimal hanya 30 RUU dalam setahun," kata dia.

Dia menekankan agar penentuan skala prioritas penyelesaian RUU harus menggunakan perspektif mendukung rencana pembangunan pemerintah, mendukung proses penegakan hukum, dan peningkatan ekonomi masyarakat.

21 RUU

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Ketua DPR Fadli Zon mengatakan institusinya akan melanjutkan pembahasan 21 rancangan undang-undang (RUU) Prioritas 2018 dan tiga RUU Kumulatif Terbuka yang ditargetkan selesai pada Masa Sidang III Tahun Sidang 2017-2018.

"Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, memasuki masa sidang ini DPR akan melanjutkan pembahasan terhadap 21 RUU Prioritas 2018 dan tiga RUU Kumulatif Terbuka," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/1).

Fadli mengatakan Pimpinan DPR mengingatkan Masa Persidangan ini singkat maka diharapkan komisi, pansus, dan Badan Legislasi segera menyelesaikan penyusunan, harmonisasi dan pembahasan RUU.

Menurut dia khusus berkaitan dengan harmonisasi, agar memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR RI yang menyatakan mengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU dilakukan paling lama 20 hari.

"Pimpinan juga meminta komitmen dan dukungan pemerintah menyelesaikan RUU yang telah ditetapkan menjadi prioritas," ujar dia.

Ke-21 RUU menurut dia, RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, RUU tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol, RUU tentang Wawasan Nusantara, RUU tentang Perubahan atas UU nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Selain itu menurut dia, RUU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan, RUU tentang Kewirausahaan Nasional, RUU tentang Ekonomi Kreatif, RUU tentang Pertanahan.

Lalu RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan; RUU tentang Perkoperasian, RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah; RUU tentang Jabatan Hakim, RUU tentang Perubahan Kedua atas UU nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

RUU tentang Pertembakauan; RUU tentang Perubahan atas UU nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; RUU tentang Perubahan atas UU no 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; RUU tentang Pengesahan Protokol Melaksanakan Paket Komitmen Keenam Bidang Jasa Keuangan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa.

RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual; RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lalu RUU tentang Mahkamah Konstitusi (MK), RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kerjasama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, dan RUU tentang Daerah Kepulauan. Ant