Sedikitnya 70 Juta Rakyat Miskin Perlu Kompensasi - DAMPAK KENAIKAN HARGA BBM DAN TDL

NERACA

Jakarta - Rencana kebijakan pemerintah terkait kenaikan harga BBM bersubsidi pada April 2012, tampaknya akan dikuti pula dengan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) 10%. Dua kebijakan ini memang demi menyelamatkan APBN. Sehingga terjadi penghematan subsidi sekitar Rp20 triliun hingga Rp25 triliun.

Namun kebijakan itu harus pula diikuti dengan pemberian kompensasi kepada sekitar 70 juta rakyat miskin dan hampir miskin. Karena merekalah yang paling merasakan dampaknya. Berbeda dengan 4,7 juta PNS, mereka yang mendapat kenaikan gaji 10%. Artinya sudah mendapat kompensasi secara tak langsung.

Menurut ekonom LIPI, Latief Adam, penerapan kedua kebijakan itu bisa menjadi beban bagi rakyat. Namun pemerintah perlu mengimbanginya dengan melindungi masyarakat yang memiliki daya beli rendah. Berdasarkan perhitungannya, jika BBM dinaikkan Rp500 akan ada penghematan sebesar Rp12,7 triliun, sedangkan kenaikan Rp1.000 akan ada penghematan sebesar Rp25,5 triliun. Nah, penghematan itu harus bisa digunakan sebagai kompensasi masyarakat miskin.

”Contoh kompensasinya bisa dengan menaikkan jatah raskin, menambah dana BOS untuk pendidikan, jaminan kesehatan untuk rakyat miskin dan kompensasi lainnya kepada masyarakat tidak mampu untuk menghadapi dampak kenaikan energi tersebut,” katanya kepada Neraca, Kamis (2/2)

Meski demikian, kata dia, pemerintah diharapkan memperhatikan kapan momentum yang tepat untuk menerapkan kebijakan itu. Karena, pemerintah seharusnya melihat pola kapan inflasi rendah itu terjadi. Saat inflasi terendah terjadi itu adalah waktu untuk yang tepat untuk menaikkan BBM dan tarif listrik. “Kalau menurut saya bulan Maret itu inflasi cenderung rendah, dan itu momen yang cukup baik untuk menaikkan harga BBM dan tarif listrik,” tambahnya.

Senada dengan Latief, ekonom FE Universitas Paramadina Handi Riza menilai dengan kenaikan TDL dan BBM, tentunya akan memunculkan kekhawatiran akan terjadinya inflasi yang berujung kepada kenaikan harga bahan pokok. Namun untuk mencegah dampak yang luas, maka sebaiknya tak dilakukan kenaikkan secara bersamaan. “Saya tidak yakin akan berbarengan, rasanya BBM akan naik terlebih dahulu, baru kemudian TDL setelah di evaluasi ulang,” ujarnya.

Kenaikan TDL dan BBM sejatinya memang akan berpengaruh bagi kondisi ekonomi masyarakat. Untuk mengatasi kegusaran tersebut, pemerintah harus melakukan kompensasi bagi masyarakat. “Bujet dari subsidi BBM melalui APBN-P harus dikucurkan ke masyarakat langsung. Sehingga bisa dirasakan masyarakat, contohnya seperti subsidi pupuk, dan lain-lain,” tegas Riza.

Menurut peneliti Indef Prof Dr Ahmad Erani Yustika, dalam struktur ekonomi yang sehat, beban inflasi hampir merata menimpa seluruh penduduk, meskipun secara teoritis penanggung terberat inflasi adalah mereka yang berpendapatan tetap dan kaum penganggur (yang tidak memiliki pendapatan). ”Inflasi memang merata, tetapi yang paling terpukul adalah kaum berpendapatan tetap,” ujarnya.

Dia memperkirakan inflasi yang terjadi nanti, akan sekaligus menjadi sumber penyebab ketimpangan pendapatan yang lebih besar. Karena, sumber penyumbang inflasi terbesar adalah komoditas pangan dan bahan makanan. ”Sekitar 70%-80% pendapatan orang miskin digunakan untuk mengonsumsi pangan. Jadi, pendapatan mereka benar-benar tergerus oleh karakter inflasi yang tidak ramah ini,” tegasnya.

Oleh karena itu, kata Guru Besar FE Unibraw ini, penanganan dampak kebijakan ini harus dengan saksama, inflasi kali ini juga akan memperburuk tingkat kemerataan pendapatan, yang dalam beberapa tahun terakhir ini memang telah kian menganga. ”Itu harus dikaji lebih jauh lagi,” katanya.

Sementara itu, Anggito Abimanyu, mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, menjelaskan, opsi kenaikan harga BBM memang mungkin dilaksanakan menyusul rencana revisi APBN 2012. Namun, kenaikan harga BBM maupun TDL masih simpang-siur mengingat pro-kontra dua kebijakan itu. ”Idealnya seperti itu, tetapi itukan masih pro-kontra,” ujarnya.

Dengan demikian opsi untuk efisiensi penggunaan anggaran di APBN bisa dilakukan. Dalam APBN-P, kalau pun toh akan dilakukan, sebaiknya bisa memangkas anggaran yang tidak perlu dan tidak mendesak. Kalau pemerintah jeli, banyak komponen alokasi APBN yang bisa diefisiensi. Hasil pemangkasan anggaran itu dapat dialokasikan untuk menambal anggaran subsidi yang selama ini sudah jebol Rp250 triliun,” jelas Anggito.

iwan/munib/yahya/ahmad/cahyo

BERITA TERKAIT

Pemerintah Perlu Atasi Alih Fungsi Capai Swasembada

  NERACA   Jakarta - Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai pemerintah perlu benar-benar mengatasi alih fungsi lahan guna…

Insinyur Perlu Berkontribusi Ciptakan Inovasi

NERACA Jakarta – Insinyur dinilai berperan penting dalam menyukseskan penerapan revolusi industri 4.0 di Indonesia melalui penguasaan teknologi terkini. Hal…

Bilateral dan Multilateral

  Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi., Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo   KTT ASEAN ke-33 pada 11-15 Nopember lalu…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

LBH Minta OJK Tuntaskan Kasus Fintech - LBH DAN YLKI TERIMA BANYAK PENGADUAN PINJAMAN ONLINE

Jakarta- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta diketahui telah menerima pengaduan 1.330 korban pinjaman online selama kurun waktu 4-25 November 2018.…

PEMERINTAH UBAH PROGRAM PRIORITAS KE PEMBANGUNAN SDM - Presiden: Tanpa Kerja Keras, Jangan Mimpi Negara Maju

Jakarta-Presiden Jokowi menegaskan, tahun depan (2019) pemerintah akan menggeser program prioritasnya dari pembangunan infrastruktur dalam empat tahun terakhir ke sumber…

Kontribusi Ekonomi Digital Bisa Mencapai 8,5% PDB

NERACA Jakarta-Presiden Jokowi optimistis kontribusi ekonomi digital terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tahun ini bisa mencapai 8,5%, lebih tinggi dibandingkan…