Jakarta-Pemerintah mengungkapkan,  ada 190 proyek di dalam pipeline investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang tengah dikejar senilai Rp 351,19 triliun dan US$ 54 miliar. Namun sayangnya, implementasi proyek tersebut terkendala berbagai masalah termasuk lahan. Sementara Bappenas mempredikasi pertumbuhan ekonomi 2017 berada di level 5,1%, di bawah target yang ditetapkan APBN-P 2017 sebesar 5,2%.

NERACA

Menurut Staf Khusus Kemenko  Bidang Perekonomian Edy Putra Irawady,  sebanyak 190 proyek itu terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Nilai proyek di pipeline pemerintah mencapai US$ 351 triliun dan US$ 54 miliar sepanjang 2010-2017.

"Ini yang belum terealisir. Ada di sektor industri, infrastruktur, pariwisata, pertambahan, dan perdagangan. Ini yang mau diselesaikan," tegas dia usai Rakor di kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (10/1).

Adapun rincian dari 190 proyek investasi di pipeline pemerintah, sebanyak 51 proyek ada di Jawa, 35 proyek di Sumatera, Kalimantan 26 proyek, Sulawesi 24 proyek, Bali dan Nusa Tenggara 9 proyek, Maluku dan Papua 18 proyek, belum ditentukan sebanyak 20 proyek, serta lebih dari 1 lokasi sebanyak 7 proyek.

Menurut Edy, belum teralisasinya proyek-proyek investasi tersebut terkendala banyak persoalan. Mayoritas masalah tanah. Bahkan kata dia, ada proyek yang terganjal masalah lahan selama 7 tahun. "Belum terwujudnya proyek investasi ini karena masalah perizinan, pertanahan, konsistensi peraturan karena terus berubah, dan janji-janji akan mendapatkan fasilitas, kemudian peraturan berubah," ujarnya seperti dikutip Liputan6.com.

Edy lebih jauh menjelaskan, pemerintah sedang berupaya menyelesaikan kasus percepatan berusaha yang ditangani Pokja IV, Pokja II, Klinik Standarisasi, Klinik Tata Ruang, Klinik Fasilitasi, Klinik Tanah, dan lainnya. "Jadi kalau masalahnya tanah, masuk ke Klinik Tanah serta penyelesaian lainnya sesuai dengan kasusnya," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara mengaku, investor dalam melakukan realisasi investasi secara bertahap, tidak serta merta langsung sekaligus. "Untuk membangun proyek US$ 2 miliar misalnya, kan tidak langsung bawa duit sebanyak itu. Bertahap, sesuai dengan kemajuan perizinannya. Makannya ini kita mau izin-izin dipercepat," ujarnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan pemerintah memutuskan untuk memberikan insentif pajak yang dijanjikan pemerintah kepada investor. "Kalau ada yang menyampaikan masalah pajak, dijanjikan dapat tax allowance, tapi ternyata tidak dapat, keputusan pemerintah ini seharusnya dikasih karena itu kesalahan kita sendiri yang tidak memberi kejelasan," ujarnya.

Sebelumnya, Pemerintah akan fokus menggarap proyek pembangunan infrastruktur Pelabuhan Patimban dan Bandara Kertajati di tahun ini. Dengan demikian, proyek-proyek tersebut diharapkan sudah bisa beroperasi paling lambat awal 2019.

Menurut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi,  beroperasinya kedua infrastruktur tersebut diharapkan akan berdampak pada perekonomian Indonesia. Baik Patimban maupun Kertajati diharapkan bisa menjadi hub untuk kegiatan logistik di dalam negeri hingga ekspor ke negara lain.

‎"Saya pasti akan selesaikan Patimban dan Kertajati itu akan jadi hub baru untuk ekspor kita. Dengan Patimban beroperasi awal 2019 kemacetan berkurang dan ini akan bersinergi dengan Kertajati. Investornya sudah jelas, dananya sudah jelas," ujarnya, belum lama ini.

Selain itu, sejumlah proyek infrastruktur seperti kereta cepat Jakarta-Surabaya dan proyek infrastruktur di Sulawesi seperti kereta api juga diharapkan bisa dimulai pada 2018.‎ "Kemudian (kereta cepat) Jakarta-Surabaya akan dilakukan. Infrastruktur di Sulawesi saya sedang tawarkan ke investor prasarananya akan saya lakukan nanti mereka akan lakukan sarananya. Kemungkinan mau China atau Korea," ujarnya.

Selain di Sulawesi, pemerintah juga akan memastikan proyek kereta api di Kalimantan juga diharapkan mulai ada kepastian pembangunannya pada 2018. "Di Kalimantan dari Rusia dan China tiba tiba ingin ketemu saya. Ini kereta komersial, saya bilang enggak ada dari APBN," tutur Menhub.

Terkait persoalan lahan, diantaranya pemerintah akan mempermudah prosedurnya seiring dengan rencana penerbitan revisi Peraturan Pemerintah (PP) No 42 Tahun 2004 mengenai Wakaf pada tahun ini.

Direktur Jenderal Pengadaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Arie Yuriwin menuturkan,  dalam aturan baru tersebut nantinya akan diatur mengenai penyederhanaan prosedur penggantian tanah wakaf. Bila semula penggantian tanah wakaf untuk lahan seluas berapapun harus melibatkan izin Menteri Agama, maka nantinya perizinan akan dipersingkat cukup hingga pemerintah daerah saja.

 “Kalau dulu kan harus izin Menteri Agama, nah itu izinnya tidak keluar-keluar, padahal sebetulnya kalau dibandingkan dengan tanah instansi cukup 60 hari setelah penetapan lokasi,” ujarnya, belum lama ini.

Menurut dia, saat ini pihaknya telah rampung menyusun substansi revisi PP tersebut, dan tinggal menunggu paraf dari menteri terkait. Pihaknya berharap regulasi yang telah disusun sejak tahun lalu itu dapat terbit tahun ini.

Arie mengatakan, penggantian lahan untuk tanah wakaf dan tanah kas desa kerap menjadi tantangan dalam pembangunan lahan tol khususnya di Pulau Jawa. Pasalnya proses penggantian untuk tanah jenis tersebut menempuh jalur yang berbeda dan tidak dapat dikonsinyasikan di pengadilan sebagaimana yang lazim ditempuh untuk membebaskan lahan warga.  Sebelumnya pemerintah telah mengidentifikasi terdapat setidaknya 150 titik tanah wakaf yang dilewati jalur tol Trans Jawa. “Kalau di luar Jawa seperti Trans Sumatra banyak masuk kawasan hutan, tetapi kalau di Trans Jawa ini cukup banyak tanah wakaf dan tanah kas desa,” ujarnya.

Tidak Capai Target

Pada bagian lain, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia paling hanya akan menyentuh angka 5,1% secara tahunan (year on year) pada 2017. Salah satu penyebabnya lantaran pertumbuhan indikator investasi telat merealisasikannya.  Otomatis target pertumbuhan ekonomi pemerintah yang dibidik pada angka 5,2% dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 tidak tercapai.

Menteri PPN/Kepada Bappenas Bambang P.S Brodjonegoro mengatakan, pemerintah telah berusaha meningkatkan pertumbuhan investasi melalui berbagai deregulasi perizinan hingga memperbaiki indikator kemudahan berusaha (Ease of Doing Business-EoDB).

Sayangnya, perbaikan baru selesai dilakukan pada paruh kedua tahun lalu. Hal ini membuat suntikan investasi setidaknya baru dirasakan pada kuartal III-2017, sehingga tak memberi kontribusi maksimal pada pertumbuhan ekonomi, meski tetap ada sumbangannya.

"Kami sudah bergerak ke arah investasi, tetapi terlambat masuknya di 2017. Kalau investasi bisa tumbuh lebih cepat di awal tahun 2017, target 5,2% masih bisa tercapai," ujarnya di Jakarta, pekan ini.

Meski demikian, Bambang melihat pertumbuhan ekonomi sekitar 5% masih cukup baik. Selain itu, Indonesia masih punya peluang meraih pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pada tahun ini. Sebab, indikator investasi yang sudah kembali bergairah pada akhir tahun lalu diprediksi akan berlanjut pada tahun ini, sehingga diharapkan bisa membuat target pertumbuhan ekonomi di angka 5,4% tercapai.

Pada tahun lalu, dengan perbaikan perizinan dan kemudahan usaha, peringkat EoDB Indonesia berhasil naik dari 91 ke 72 atau lompat 19 peringkat. Capaian ini terbilang lebih meroket dibandingkan tahun 2016, di mana Indonesia berhasil naik 15 peringkat, dari sebelumnya 106.

Di sisi lain, Indonesia mendapat dua perbaikan peringkat (rating) investasi dari dua lembaga pemeringkat internasional. Pertama, dari Standard and Poor's (S&P) pada Mei 2017. S&P menaikkan peringkat kredit Indonesia dari BBB- menjadi BB+ dengan outlook stabil. Kedua, dari Fitch Ratings pada Desember 2017. Fitch menaikkan peringkat utang Indonesia dari BBB- menjadi BBB dengan outlook stabil.

Diharapkan di tahun ini yang ditandai dengan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak diyakini berkontribusi mendorong pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, penyelenggaran pesta demokrasi menimbulkan perputaran uang yang akhirnya berdampak pada peningkatan konsumsi masyarakat, termasuk kelas menengah bawah. bari/mohar/fba