Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menjelaskan bahwa Satgas Politik Uang akan bertugas mengawasi potensi kecurangan politik uang yang rawan terjadi selama pemilihan kepala daerah serentak pada tahun ini. "Lebih pada operasi tangkap tangan (OTT)," kata Jenderal Tito.

Ia menyebutkan salah satunya dengan mengawasi kemungkinan paslon atau timses pasangan calon yang berlaku curang terhadap badan penyelenggara pemilu. "Misalnya, jika ada yang bayar ke KPU, Bawaslu. Kalau ada kepala daerah yang masih menjabat, lalu sawer-sawer uang. Itu pasti diselidiki," katanya.

Menurut dia, nantinya satgas ini akan beranggotakan para penyidik dari beberapa polda. Tito pun mengatakan bahwa alokasi anggaran untuk membentuk satgas tersebut telah tersedia. Kendati demikian, pihaknya tidak menyebut nominalnya. "Kabareskrim sedang mengupayakan pekan ini untuk membentuk satgas," katanya.

Pihaknya pun akan segera bertemu dengan pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna membahas teknis Satgas Politik Uang.

Rencana pembentukan Satgas Politik Uang yang dicetuskan Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian ini didukung oleh KPK.

Tito berujar satgas ini juga akan membantu KPK dalam menindak praktik korupsi yang terjadi saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Polri kini masih terus menggodok komposisi yang tepat dalam wacana pembentukan Satgas Politik Uang. Satgas ini nantinya berada di bawah naungan Bareskrim Polri.

Sementara Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Irjen Pol Zulkarnain Adinegara memperingatkan kepada seluruh peserta pilkada serentak tahun 2018 di provinsi tersebut agar tidak tidak bermain dengan politik uang. "Praktik politik uang menjadi perhatian di lapangan karena bisa mengganggu ketertiban umum selama pilkada dan merusak proses demokrasi," kata Irjen Pol Zulkarnain Adinegara.

Untuk mencegah praktik politik uang dalam pilkada serentak Juni mendatang Polda Sumsel membentuk Satgas Anti Politik Uang di bawah Direktorat Reserse Kriminal Umum.

Menurut dia, personel Polda Sumsel yang tergabung dalam Satgas Anti Politik Uang diperintahkan melakukan pengawasan aktivitas calon dan tim sukses serta melakukan tindakan tegas sesuai dengan ketentuan hukum jika mengetahui adanya praktik politik uang untuk menarik simpati masyarakat Pemilihan kepala daerah secara serentak diupayakan semaksimal mungkin bersih dari politik uang, sehingga bisa dihasilkan pasangan bupati, wali kota, dan gubernur yang benar-benar murni sesuai dengan hati nurani rakyat, katanya.

Dia menjelaskan, untuk mewujudkan pilkada yang bersih, aman, dan tertib, selain membentuk satgas khusus itu, pihaknya menggelar Operasi Mantap Praja Musi dengan menurunkan 9.300 personel.

Personel tersebut difokuskan untuk memantau seluruh tahapan pilkada, pengamanan logistik, penghitungan suara, pengawalan kotak suara, pengamanan calon kepala daerah dengan menempatkan anggota melekat ke calon, hingga pengamanan pelantikan calon terpilih.

Sementara mengenai kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polda Sumsel memasuki masa pendaftaran bakal calon peserta pilkada ke KPU pada 8-10 Januari 2018, secara umum cukup kondusif dan diharapkan dukungan dari semua pihak dan lapisan masyarakat untuk mempertahankannya, ujar Kapolda.