Waspadai Konspirasi Bank Kustodian-Sekuritas - DUGAAN PENGGELAPAN DANA NASABAH

Jakarta – Minimnya realisasi pemisahan rekening efek nasabah dari perusahaan sekuritas kepada bank pembayar (bank kustodian) kini menjadi pertanyaan besar. Pasalnya, akan efektif kah pelaksanaan aturan baru Bapepam-LK tersebut? Karena, cara ini tidak serta merta memberikan rasa aman dan nyaman investasi di bursa saham lokal. Pengalaman kasus bank kustodian CIMB-Niaga yang diduga menggelapkan dana nasabah Falcon Asia di waktu lalu jadi pelajaran penting semua pihak.

NERACA

Menurut pengamat hukum perbankan Ricardo Simanjuntak, baik perusahaan sekuritas maupun bank kustodian, keduanya memiliki risiko yang sama. Namun, yang menjadi permasalahan adalah pengawasan yang lemah. “Kalau bank kustodian diawasi Bank Indonesia sedangkan sekuritas oleh Bapepam-LK. Sayangnya, kedua lembaga ini sangat rendah pengawasannya,”katanya kepada Neraca,Kamis (2/2).

Menurut dia, penyebab lemahnya pengawasan ini lebih ke kurangnya implementasi serta mental bobrok yang terbangun oleh sistem. Masalahnya, selama ini tidak ada tindakan cepat atau pencegahan jika suatu bank bermasalah. “Ibarat sedang sakit masih didiamkan. Kalau sudah kolaps barulah dibantu,”cetusnya.

Pengawasan Lemah

Meski demikian, dirinya menghimbau supaya nasabah perusahaan efek menyimpan uangnya di bank kustodian. Memang, nasabah masih ragu akibat terjadinya kasus CIMB-Niaga dan Falcon Asia di waktu lalu. Alhasil selalu ada saja kecurigaan hingga tudingan kospirasi antar bank kustodian dengan perusahaan sekuritas untuk sama-sama menggelapkan dana nasabah.

Dia menambahkan, hal tersebut tidak perlu ditakutkan karena dalam UU Perbankan sudah ada aturan main dan jika bank kustodian melakukan penyelewengan dana nasabah, mulai dari penalti sampai cabut izin sebagai bank kustodian.

Oleh karena itu, Ricardo menjelaskan bahwa fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ke depan, salah satunya, untuk mengawasi perbankan dan perusahaan sekuritas. Karena lembaga tersebut sifatnya independen. Selama ini pengawasan terhadap bank kustodian dilakukan BI, yang menurut dia, setengah hati. “Hanya mereka (BI) yang tahu kesehatan perbankan. Jadi susah diprediksi sehat atau tidak bank itu,” tutupnya.

Hal senada juga disampaikan pengamat pasar modal Budi Frensidy, dimana pengawasan bank kustodian memang menjadi tugas BI. Namun terkait aturan telah menjadi tanggung jawab Bapepam-LK. “Kalau ada lagi bank kustodian yang bermasalah maka punishment-nya ada beberapa tahap. Mulai dari suspen atau penghentian sementara aktivitas. Kalau tidak ada perbaikan manajemen, maka dilakukan tindakan tegas dan cabut izin kustodian,” ungkapnya.

Kata Budi, tujuan regulator pasar modal ini adalah untuk memproteksi investor. Kalau dananya disimpan di perusahaan sekuritas otomatis mereka yang diuntungkan. Karena sekuritas akan memberikan pinjaman kembali ke investor lain dengan bunga yang tinggi, di atas 10%. “Bunga investasi di sekuritas sama dengan bunga deposito, 6%. Selain memproteksi investor juga supaya kejadian Sarijaya dan CIMB-Niaga tidak terulang kembali,” jelasnya.

Sementara pengamat perbankan, Lana Soelistianingsih meragukan pemisahan rekening efek nasabah bisa terealisasi jika kasus penggalapan dana perbankan masih terjadi, “Ada beberapa masalah yang belum dapat diselesaikan oleh Bapepam-LK, yaitu masalah kustodian Bank CIMB-Niaga dan kasus ini mengambil keputusan dalam menangani masalah tersebut,”ujarnya.

Dia menyebutkan, Bapepam-LK harus melihat apakah prosedur sudah tepat apa belum dan harus berani mengambil keptusan yang tepat dalam masalah ini. Sebab, ini akan menjadi cerminan, apakah Bapepam-LK sebagai pelindung nasabah atau bank kustodian. “Nah, Bapepam-LK harus menjadi penengah,”tegasnya.

Sedangkan, mengenai nasabah yang lebih nyaman menabung di perusahaan sekuritas daripada di bank kustodian, Lana menuturkan hal ini hanya merupakan kemudahan dalam bertransaksi daripada nasabah harus berpindah bank. Meskipun begitu, pengawasan Bapepam-LK terhadap bank kustodian cukup baik.

Terkait keengganan nasabah yang tidak ingin menabung di bank kustodian akibat kasus CIMB Niaga, lanjut Lana, hal itu tidak benar. Karena nasabah sudah mengetahui risikonya, namun nasabah lebih mengharapkan kemudahan dalam bertransaksi saja.

Dia juga berharap ke depan, tidak hanya lima bank saja menjadi bank kustodian, tapi didorong perbankan lain sehingga akan banyak pilihan untuk berinvestasi, melalui proses tender. “Sudah menjadi keharusan untuk Bapepam-LK diadakan proses tender menjadi bank kustodian,” papar analis Samuel Sekuritas ini.

Bahkan, Airlangga Hartarto mengatakan, adanya dugaan Bappepam-LK memiliki konspirasi dengan bank kustodian terkait dana simpanan nasabah, diakuinya jangan terlalu jauh menduga. Dia malah menyarankan jika pengawasan harus lebih diperketat lagi agar masyarakat merasa lebih aman dan nyaman untuk menginvestasikan dana.

Asal tahu saja, KSEI baru mencatat 63 ribu nasabah yang membuka rekening dana atau jauh dari jumlah investor pasar modal 350 ribu nasabah. Menurut Direktur Utama KSEI, Ananta Wiyogo, pembukaan rekening dana nasabah ke bank pembayar oleh perusahaan sekuritas masih minim dari total nasabah pasar modal. Alhasil, dampaknya sekitar 287 nasabah terancam tidak bisa bertransaksi. iwan/mohar/ardi/bani

BERITA TERKAIT

Sepekan Dana Asing Keluar Rp 765 Miliar

NERACA Jakarta –PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat indeks harga saham gabungan (IHSG) sepekan kemarin meningkat 1,16% ke level 6,126.36…

Bank Muamalat Dukung Silaknas ICMI

    NERACA   Jakarta - PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. ("Bank Muamalat") mendukung pelaksanaan Silaturahmi Kerja Nasional (Silaknas) Ikatan…

Waspadai Pujian IMF

Belum lama ini sejumlah pejabat teras International Monetary Fund (IMF) menyampaikan pujiannya kepada kondisi perekonomian Indonesia. Seperti yang dilontarkan oleh…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

LBH Minta OJK Tuntaskan Kasus Fintech - LBH DAN YLKI TERIMA BANYAK PENGADUAN PINJAMAN ONLINE

Jakarta- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta diketahui telah menerima pengaduan 1.330 korban pinjaman online selama kurun waktu 4-25 November 2018.…

PEMERINTAH UBAH PROGRAM PRIORITAS KE PEMBANGUNAN SDM - Presiden: Tanpa Kerja Keras, Jangan Mimpi Negara Maju

Jakarta-Presiden Jokowi menegaskan, tahun depan (2019) pemerintah akan menggeser program prioritasnya dari pembangunan infrastruktur dalam empat tahun terakhir ke sumber…

Kontribusi Ekonomi Digital Bisa Mencapai 8,5% PDB

NERACA Jakarta-Presiden Jokowi optimistis kontribusi ekonomi digital terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tahun ini bisa mencapai 8,5%, lebih tinggi dibandingkan…