Kedaulatan Pangan dan Stabilitas Harga

Oleh Marwan Jakfar

Alumnus UII Yogyakarta

Indonesia diprediksi bakal menjadi importir beras keempat terbesar di dunia. Bahkan Departemen Pertanian AS (USDA/United States Department of Agriculture) Amerika Serikat memprediksi, Republik Indonesia akan kembali mengimpor beras hingga 1,75 juta ton beras atau naik 800 ribu ton pada 2011.

Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan tingkat konsumsi beras yang terus naik. Pada 2003, konsumsi beras penduduk Indonesia masih 135 kg tiap orang per tahun. Pada 2009 sudah naik menjadi sekitar 139 kg per orang tiap tahun. Angka konsumsi tersebut meletakan orang Indonesia sebagai konsumen beras tertinggi di dunia. Rata-rata konsumsi beras internasional hanya sekitar 60 kg/orang/tahun.

Di tengah konsumsi yang masih sangat tinggi, produksi padi nasional 2011 ini diprediksi merosot. Perubahan iklim yang memicu serangan hama dan terus berkurangnya lahan pertanian diperkirakan bakal menyebabkan kemerosotan hasil panen hingga 30%. Hal ini yang menjadi alasan pemerintah kembali membuka kran impor beras demi menjaga ketersediaan beras dalam negeri setelah pada 2008 dan 2009 impor beras ditiadakan.

Jika pada 2010 pemerintah mengimpor 1,2 juta ton beras, maka pada 2011, impor beras diproyeksikan mencapai 1,75 juta ton. Dengan begitu, masuknya Indonesia dalam kelompok negara pengimpor beras terbesar itu akibat tingginya permintaan yang tidak seimbang dengan hasil produksi beras nasional.

Untuk itulah semua pemangku kepentingan harus mencari solusinya secara strategis.Alasanya sebagai negara agraris, sebetulnya Indonesia sangat mudah ditanami berbagai jenis pangan. Namun mirisnya, kenapa mesti harus mengimpor pangan dan mengandalkan negara lain untuk memenuhinya.

Pada titik inilah perlu kebijakan strategis di tingkat negara, baik terkait dengan distribusi pangan, penanaman bibit dan jenis tanaman secara sustainabel untuk kebutuhan seluruh rakyat indonesia. Kalau ada masyarakat yang tidak cocok dengan pangan beras, ya jangan dipaksakan. Misal pilihan lainnya dengan mengembangkan ketela dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat

Yang jelas masalah impor beras telah menjadi masalah nasional yang serius, sebab terkait dengan kedaulatan nasional sekaligus harga diri sebagai bangsa. Di satu sisi pemerintah menginginkan swasembada pangan, sementara pada saat yang bersamaan pemerintah juga melakukan impor pangan.

Tentu ini sangat kontradiktif. Karenanya, persoalan ini harus diperjuangkan bersama. Salah satu caranya dengan menyempurnakan regulasi, menguatkan infrastrukur pertanian dan menyelesaikan faktor-faktor yang menghambat kedaulatan pangan. Hal tersebut sangat penting demi menciptakan kedaulatan pangan, baik melalui peningkatan produksi pangan dan menghentikan berbagai impor pangan, khususnya beras.

Namun mengingat stok pangan nasional yang kurang, maka dibutuhkan upaya solutif baik ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan stabilitas harga pangan serta terpenuhinya sarana dan prasarana yang cukup memadai.

(Disampaikan pada diskusi di DPR akhir pekan lalu).

BERITA TERKAIT

JELANG RAMADHAN HARGA TIKET PESAWAT MASIH MAHAL - Menhub Panggil Operator Maskapai Soal Tiket

Jakarta-Harga tiket pesawat mahal saat ini masih menjadi pembicaraan di kalangan masyarakat. Apalagi menjelang Ramadhan 2019, moda udara diprediksi masih…

Industri Makanan dan Minuman Ditaksir Tumbuh 9 Persen

NERACA Jakarta – Kemenperin memproyeksikan industri makanan dan minuman dapat tumbuh di atas 9 persen pada 2019 karena mendapatkan tambahan…

Pebisnis Muda Pertanian Perlu Kreatif dan Inovatif

NERACA Jakarta – Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian, Momon Rusmono mengatakan wirausahawan muda…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

JELANG RAMADHAN HARGA TIKET PESAWAT MASIH MAHAL - Menhub Panggil Operator Maskapai Soal Tiket

Jakarta-Harga tiket pesawat mahal saat ini masih menjadi pembicaraan di kalangan masyarakat. Apalagi menjelang Ramadhan 2019, moda udara diprediksi masih…

Persepi: Seluruh Data Quick Count Bersumber Form C1 di TPS

NERACA Jakarta-Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) memberikan penjelasan alur quick count dalam sebuah pemilu, termasuk Pilpres 2019. Penjelasan ini…

BPKN: Segera Revisi UU Perlindungan Konsumen! - DINILAI TIDAK SESUAI PERKEMBANGAN ZAMAN

Jakarta-Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mendesak pemerintah agar merevisi Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Karena UU tersebut…