Parang ULM Gaungkan Gerak Aksi Berantas Korupsi

Parang ULM Gaungkan Gerak Aksi Berantas Korupsi

NERACA

Banjarmasin - Pusat Kajian Anti Korupsi dan Good Governance Universitas Lambung Mangkurat (Parang ULM) menggaungkan gerak aksi berantas korupsi, pasca terjadinya kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kalimantan Selatan (Kalsel).

Menurut Ketua Parang ULM Ahmad Fikri Hadin, mengatakan pihaknya bersama Tim Reksi KPK-ULM dan Pusat Kajian Anti Korupsi STIH Sultan Adam menggagas terbentuknya forum anti korupsi dengan melibatkan kampus, CSO dan media dengan jangkauan lebih luas khusus di Kalsel sebagai wadah kontrol.

"Gerak aksi itu kami harapkan jangkauannya lebih luas, bahkan tokoh masyarakat dan ulama sekali pun bisa dilibatkan untuk menggaungkan mulai sekarang tentang bahaya perilaku korupsi baik dari kampung ke kampung atau masjid ke masjid," kata dosen Fakultas Hukum ULM itu, di Banjarmasin, sebagaimana dikutip Antara, kemarin.

Kemudian Fikri juga membeberkan, OTT oleh Tim KPK untuk kedua kalinya di Kalsel yang kali ini menyeret seorang kepala daerah memang membuat miris. Apalagi terjadi di awal 2018 dan bak pecah telur menjadi rekor OTT perdana KPK di tahun ini. Menilik dari kasusnya, ungkap Fikri, dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi masih seputar proyek pembangunan di daerah tempat kepala daerah berkuasa.

"Jadi problemnya sekarang bukan kenapa ada korupsi di proyek itu, tapi harus kita lihat lebih dalam ke hulunya kenapa sampai seorang penguasa harus melakukan korupsi dan ternyata mahalnya biaya politik menjadi seorang kepala daerah adalah sumber masalahnya," papar dia.

Untuk itu, tegas Fikri, selama ada mahar politik, ada jual beli suara dan menyogok panitia pemilihan, maka korupsi akan terus terjadi."Sebenarnya kami terbuka untuk partai politik yang benar-benar mau bersih agar bersama-sama melakukan kajian dan konsolidasi pencegahan terjadinya korupsi oleh kepala daerah," tutur Fikri.

Sementara itu, Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi STIH Sultan Adam Dr Subroto R.AS di Banjarmasin, ikut menambahkan Kalsel yang situasi Kamtibmasnya begitu kondusif ternyata tidak bisa bebas dari praktik korupsi.

"Kalau selama ini kita hanya diajak memerangi Narkoba, maka mulai saat ini dan ke depannya seluruh masyarakat Kalsel, juga harus menyatakan perang terhadap praktik korupsi, jadi jangan mau mencoblos calon pemimpin yang menggunakan uang untuk menyogok pemilih atau memberi uang pelicin agar urusan lancar di berbagai layanan publik," ujar dia. Ant

BERITA TERKAIT

Pemerintah Siapkan Dua PP Pencegahan Korupsi

Pemerintah Siapkan Dua PP Pencegahan Korupsi NERACA Jakarta - Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho mengatakan, pemerintah telah menyiapkan…

Wakil Presiden - Desentralisasi Akibatkan Korupsi Daerah Meningkat

Jusuf Kalla Wakil Presiden Desentralisasi Akibatkan Korupsi Daerah Meningkat Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan penyebab meningkatkan kasus korupsi…

PMII Cabang Kota Sukabumi Lakukan Aksi - Menjelang Program Seratus Hari Kerja Walikota Sukabumi

PMII Cabang Kota Sukabumi Lakukan Aksi Menjelang Program Seratus Hari Kerja Walikota Sukabumi NERACA Sukabumi - Puluhan mahasiswa yang tergabung…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Saber Pungli Wujud Nyata Kehadiran Negara

Saber Pungli Wujud Nyata Kehadiran Negara NERACA Bogor - Sekretaris Kementerian Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Letjen TNI…

Deddy Mizwar: Proyek Meikarta Bermasalah Sejak Awal

Deddy Mizwar: Proyek Meikarta Bermasalah Sejak Awal NERACA Jakarta - Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat 2013-2018 Deddy Mizwar menyatakan proyek…

Ahli Sebut UU TPPU Adalah Suatu Sistem

Ahli Sebut UU TPPU Adalah Suatu Sistem NERACA Jakarta - Ahli hukum perbankan dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Yunus…