Bikin 7 Bendungan Di NTT, Pemerintah Butuh Dana Rp5,9 triliun

 

 

NERACA

 

Kupang - Pemerintahan Presiden Joko Widodo - Wakil Presiden Jusuf Kalla berencana untuk membangun sebanyak tujuh bendungan di sejumlah lokasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka mengatasi permasalahan air baku dan irigasi. “Total untuk membangun tujuh bendungan itu adalah sebanyak Rp5,9 triliun," kata Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Imam Santoso di Kupang, Senin (8/1).

Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo dijadwalkan meresmikan pengoperasian Bendungan Raknamo yang berada di Kabupaten Kupang, NTT pada Selasa (9/1). Bendungan Raknamo diketahui merupakan bendungan pertama yang dibangun dari sekitar 49 bendungan baru yang direncanakan bakal dibangun pemerintahan Jokowi-JK.

Selain Raknamo, enam bendungan lainnya yang sedang dan akan dibangun adalah Bendungan Rotiklot di Belu, Napungete di Sikka, Temef di Timor Tengah Selatan, Lambo di Nagekeo, Manikin di Kabupaten Kupang, dan Kolhua di Kota Kupang. Imam mengungkapkan, ketujuh bendungan itu rencananya akan dapat menampung hingga sebesar 187 juta meter kubik. "Ini sangat penting karena persoalan yang dihadapi NTT adalah kekurangan air," kata Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR.

Ketujuh bendungan itu rata-rata terletak di pulau Timor dan Flores. Sedangkan untuk pulau-pulau kecil lainnya di NTT, Kementerian PUPR bakal membangun embung berukuran sedang hingga besar sebagai upaya mengatasi permasalahan kekurangan air. Ia mengungkapkan alasan mengapa di lokasi lainnya tidak dibangun bendungan antara lain karena kondisi tanah, tingkat kedalaman dan cakupan yang terlalu kecil dalam membangun bendungan.

Sementara untuk embung di NTT, ujar dia, total sudah sebanyak 288 lokasi embung di provinsi tersebut yang dibangun dalam jangka waktu periode selama empat tahun, atau dari tahun 2014 hingga 2018. "Fungsi embung itu seperti situ dan gunanya untuk konservasi air. Dengan membangun embung maka air tanah akan naik sehingga masyarakat juga bisa menggunakannya misalnya untuk membuat sumur bor dan untuk ternak mereka," paparnya.

 

BERITA TERKAIT

UU DKJ, Masa Depan Jakarta Dijadikan Pusat Perdagangan Global

UU DKJ, Masa Depan Jakarta Dijadikan Pusat Perdagangan Global NERACA Jakarta - Lahirnya undang-undang tentang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ)…

Pemerintah akan Bentuk Tim Proyek Kereta Cepat Jakarta " Surabaya

  NERACA Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan segera membentuk tim untuk proyek kereta…

Surplus Neraca Perdagangan Terus Berlanjut

  NERACA Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Maret 2024, Indonesia kembali surplus sebesar 4,47 miliar dolar AS,…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

UU DKJ, Masa Depan Jakarta Dijadikan Pusat Perdagangan Global

UU DKJ, Masa Depan Jakarta Dijadikan Pusat Perdagangan Global NERACA Jakarta - Lahirnya undang-undang tentang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ)…

Pemerintah akan Bentuk Tim Proyek Kereta Cepat Jakarta " Surabaya

  NERACA Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan segera membentuk tim untuk proyek kereta…

Surplus Neraca Perdagangan Terus Berlanjut

  NERACA Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Maret 2024, Indonesia kembali surplus sebesar 4,47 miliar dolar AS,…