Menhub: Biaya Pembangunan LRT Terlalu Tinggi

 

NERACA

Jakarta-Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan nilai investasi pembangunan Light Rail Transit (LRT) yang digadang-gadang PT Ratu Prabu Energi Tbk terlalu tinggi. Nilai investasi Rp 320 triliun terlalu mahal untuk membangun LRT di Jabodetabek.

Menurut Budi Karya, pada proyek pembangunan LRT yang tengah berlangsung saja hanya membutuhkan anggaran maksimal Rp 200 triliun. Dari perbandingan ini, nilai proyek LRT oleh Ratu Prabu Energi mencapai Rp 320 triliun sangat mahal.

"Katakan kita sekarang dua sesi saja itu pun baru setengah. Jadi 30 km Jabodebek baru separuh itu investasinya kira-kira Rp 29 triliun, artinya untuk dua sesi itu saja kita butuh Rp 60 triliun. Kita kan ada beberapa sesi. Satu ke depok, kedua ke arah Bintaro-Rangkas Bitung, ketiga bandara. Minimal tiga, jadi kalau saya hitung itu tiga saja sudah Rp 100 triliun. Ya mungkin tidak Rp 320 triliun, tapi juga bisa Rp 150 triliun-Rp 200 triliun bisa asal semuanya," ujarnya di Jakarta, Jumat (5/1).

Menurut Menhub, yang dibutuhkan sektor transportasi saat ini sebenarnya bukan nilai investasi yang besar, melainkan keseriusan investor dalam mengembangkan infrastruktur transportasi di Indonesia. "Tapi kita enggak mau bombastis, kita mau terstruktur. Kalau kita ngomong suatu yang besar. Tapi saya kira lebih baik kita realistis pada suatu angka yang memang dibutuhkan supaya masyarakat juga bisa nikmati dan investor bisa dapatkan nilai tertentu yang baik. Kita ingin sekali kalau kita ada ide kita buat rencananya itu memang jalan, jangan sebatas ide lalu selesai, enggak jalan," ujarnya seperti dikutip Liputan6.com.

Selain itu, menurut dia, jika memang Ratu Prabu mau berinvestasi dengan nilai yang begitu besar, maka harus jelas asal dananya. Sebab dengan nilai investasi hingga ratusan triliun, tidak mungkin hanya berasal dari satu investor. "Itu yang saya minta. Jadi kemarin saya minta  teman-teman di Ditjen Perkeretaapian menanyakan Ratu Prabu siapa yang akan investasi itu. Kan nggak mungkin Ratu Prabu sendiri, pasti ada joint," ujarnya.

Budi Karya mengingatkan, jika memang Ratu Prabu serius untuk membangun moda transportasi massal tersebut, maka ada sejumlah rute yang bisa digarap. "Jadi, yang kita ingin sampaikan ke Ratu Prabu adalah melengkapi jalur-jalur yang memang belum dikerjakan oleh investor. Ke mana itu? Banyak alternatif," ujarnya.

Menurut dia, sebenarnya ada rute yang potensi untuk digarap Ratu Prabu, yaitu rute dengan tujuan bandara. Rute ke bandara dinilai ideal karena banyak wilayah yang belum terakomodasi transportasi massal untuk menuju bandara.‎

"Kalau saya sarankan yang paling dibutuhkan dan daya beli masyarakatnya relatif lebih besar itu ke bandara. Ke bandara itu ada beberapa jalur, ada yang lewat selatan, sejajar tol. Nanti langsung ke Tol Pluit. Bisa juga dari Kepala Gading diteruskan terus langsung ke bandara. Atau yang lain, ke Tangerang juga. Ada proposal-proposal yang bisa dilakukan," tutur dia.

Namun intinya, kata Budi, LRT yang ingin dibangun Ratu Prabu nantinya bisa melengkapi penyediaan transportasi massal bagi masyarakat. ‎"Saya memang dengan adanya suatu finalisasi terhadap financing (LRT) Jabodebek itu membuat kita lebih punya optimisme terhadap LRT. LRT itu bisa dikerjakan tidak hanya oleh pemerintah saja, tapi juga oleh swasta‎," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap proyek pembangunan LRT Jabodebek bisa diselesaikan tepat waktu dengan kualitas konstruksi yang baik. Hal tersebut dilakukan setelah proyek ini mendapatkan pembiayaan melalui pinjaman konsorsium sindikasi 12 perbankan sebesar Rp 19,25 triliun.

Dia mengungkapkan, pembiayaan melalui konsorsium sindikasi ini terbilang rumit. Sebab, dulu biasanya pembangunan sebuah infrastruktur sepenuhnya dibiayai oleh anggaran negara. "Kita semua tentu berbahagia bahwa kita telah mencapai tahap ini, yaitu di mana persiapan untuk meneruskan membangun LRT bisa dilaksanakan melalui program pembiayaan yg begitu sangat rumit. Karena tidak hanya sekadar menggunakan uang negara seperti biasanya dalam proyek infrastruktur yaitu APBN, dan meliputi multiyears, bahkan dalam APBN sendiri, penggunaan anggaran APBN sebetulnya mencakup berbagai macam instrumen," ujarnya di Jakarta, belum lama ini.

Sri Mulyani mengatakan, dengan adanya pembiayaan ini, PT Adhi Karya sebagai kontraktor dari proyek LRT ini dapat menyelesaikan pembangunannya dengan tepat waktu dan dengan kualitas konstruksi yang baik. "Saya mengharapkan Adhi Karya dapat menjalankan fungsi kontraktornya, mutu tidak dikompromikan, tidak ada korupsi. Dan KAI bisa kelola proyek dengan efisien, baik, tidak ada korupsi dan akhirnya dana ini bisa dikembalikan tanpa jaminan saya harus dipanggil," ujarnya. mohar

BERITA TERKAIT

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…