NERACA

Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat porsi energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi pembangkit listrik terus mengalami peningkatan pada tahun 2017. Peningkatan ini tidak hanya terjadi pada pembangkit yang dibangun oleh PLN namun juga pembangkit yang dibangun oleh perusahaan listrik swasta (Independent Power Producer/IPP).

"Tercatat porsi EBT dalam bauran energi pembangkit listrik mencapai 12,52 persen realisasi per November 2017. Angka tersebut melebihi target APBN-P 2017 yang sebesar 11,96 persen. Utamanya dari PLTA dan PLTP," kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Agung Pribadi melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (7/1).

Bauran EBT sebesar 12,52 persen tersebut, terdiri dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) sebesar 5 persen, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebesar 7,27 persen dan EBT lainnya sekitar 0,25 persen. Peningkatan produksi terlihat pada PLTP. Hingga November 2017, produksi listrik dari PLTP mencapai 11.560 Giga Watt hour (GWh), sementara tahun sebelumnya sebesar 10.656 Gwh. Selain PLTP, produksi listrik dari PLTA juga cukup baik dengan produksi sebesar 16.793 GWh, dimana 11.154 GWh dibangun oleh PLN, sisanya sebesar 5.639 GWh dibangun oleh IPP. Selain itu, produksi pembangkit listrik EBT lainnya menyumbang sebanyak 579 GWh dalam bauran energi pembangkit listrik tahun 2017.

Komitmen pemerintah dalam meningkatkan bauran EBT bagi pembangkit menjadi salah satu yang difokuskan. Sepanjang tahun 2017, sebanyak 68 Power Purchase Agreement EBT telah ditandatangani dengan total kapasitas sekitar 1,2 Giga Watt. "Pengembangan EBT yang efisien terus kita dorong. Dari 68 PPA energi terbarukan tahun 2017, kita terus pastikan agar segera financial close dan konstruksi secepatnya," jelas Agung.

Disisi lain, dalam pertemuannya dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arcandra Tahar membahas pengembangan energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23% hingga 2025 mendatang. Arcandra mengungkapkan, target EBT 23% di 2025 mendatang sudah tidak dapat ditawar lagi. Akan tetapi, untuk mencapai target tersebut ditemui beberapa kendala. “Namun demikian, untuk mencapai yang 23%, ada beberapa kendala. Kendala-kendala ini nanti akan dibahas," ujar Arcandra.

Lebih jauh, Arcandra menyebutkan kendala yang dihadapi dalam pengembangan EBT di Indonesia adalah tingginya tingkat suku bunga perbankan. Selain itu, pengadaan lahan untuk pembangunan pembangkit berbasis EBT juga tidak mudah. “Kendala-kendala lain yang tadi kita bahas termasuk dalam hal masalah interest rate, bunga suku, tingkat suku bunga kita yang cukup tinggi dibandingkan di negara lain,” ujar Arcandra.

Dalam kesempatan ini, juga dibahas mengenai porsi EBT di masing-masing sumber energi, seperti tenaga matahari yang potensinya di masing-masing daerah berbeda-beda. “Untuk renewable energy, soal solar tenaga surya kita enggak di NTT saja, daerah-daerah lain juga masuk, atau mengembangkan solar,” kata Arcandra. Mengenai sejumlah proyek EBT yang disebut terbengkalai, Arcandra mengaku, pihaknya tengah mempelajari lebih lanjut tentang temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Dari data yang kita terima sedang kita pelajari, yang dari BPK sedang kita pelajari definisi-definisi yang ada. Apakah ini sudah selesai tapi belum bisa di-handover-kan (dialihkan) ke Pemerintah Daerah, atau bagaimana, ini yang sedang kita pelajari,” tutur Arcandra.