Sukabumi - Permintaan akan bata merah di wilayah Kabupaten Sukabumi, sangat tinggi. Namun bagi perajin Bata Merah, permintaan pasar itu belum bisa dipenuhi mengingat minimnya permodalan yang dimiliki serta mulai sulitnya mendapatkan bahan baku. Para perajin meminta Pemkab Sukabumi, turun tangan.

Keinginan para perajin itu, yakni adanya upaya pemerintah daerah memberikan permodalan tanpa agunan atau dana hibah kepada para perajin oleh pemerintah. Selain itu, mereka berharap pemerintah memfasilitas perajin dengan pihak perbankan untuk mendapatkan modal usaha maupun modal kerja, “Rata-rata modal kerja tiap pangkalan kerajinan bata merah ini mencapai Rp25 juta. Dana tersebut sangat sulit kami dapatkan, karena setiap pesanan yang masuk tidak dibarengi uang muka” terang Yoyo, seorang perajin Bata Merah asal Cioray, Desa Cikembang, Kecamatan Cikembang Kabupaten Sukabumi, kepada Neraca Kamis (2/2).

Kepala UPTD Industri Kecil H. Dedy S, ketika dihubungi NERACA  menyatakan, jumlah sentra perajin bata merah di wilayah Kabupaten Sukabumi mencapai 1000 pangkalan, dengan rata-rata jumlah tenaga kerja sebanyak 10 orang per tiap pangkalan. “Industri ini sangat membantu pengurangan pengangguran. Dan sebenarnya, apabila mereka memiliki modal yang cukup, maka peluang untuk mengurangi angka pengangguran semakin luas. Selayaknya, satu pangkalan itu memperkerjakan 15 hingga 25 orang” terang dia.

Selain permodalan, bahan baku bata merah pun ternyata semakin sulit didapatkan oleh para pelaku usaha. Seperti halnya di wilayah Kecamatan Cicantayan Kabvupaten Sukabumi. Lahan bahan baku bata merah yakni tanah liat, kebanyakan dimiliki perusahaan besar. “Bahan baku ini memicu minimnya produksi bata merah. Ini yang membuat permintaan pasar tidak tertutupi” ujar Dedy

Dengan minimnya bahan baku ini, tentunya mempengaruhi kualitas dan kuantitas hasil produksi. Terkadang para perajin mendatangkan bahan baku dari luar wilayah Kabupaten Sukabumi, yang dapat memicu kenaikan biaya produksi dan harga. “Kita sangat memaklumi keinginan para perajin. Tetapi UPTD belumj mampu mengabulkan permintaan mereka karena keterbatasan kemampuan” tandas Dedy.

Soal adanya keinginan para perajin bata merah agar dijembatani kepada pihak perbankan untuk mendapatkan modal, lanjut Dedy, telah dikomunikasikan kepada pimpinannya di Diskoperindag Kabupaten Sukabumi. “Keinginan para perajin ini sebenarnya sudah kami sampaikan kepada atasan kami. Hanya realisasinya belum ada”, tukas dia.

Sebenarnya, kata Dedy, bentuk bantuan kepada para perajin bata merah ini sangat mudah. Pemerintah Sukabumi seharusnya memanfaatkan produk lokal dalam setiap pembangunan, dan meminta pihak swasta memanfaatkan produk perajin. “Dengan demikian masalah permodalan para perajin bisa teratasi”, pungkas Dedy. rony