Cirebon - Realisasi investasi di Kabupaten Cirebon mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kenaikan ini dipicu semakin banyaknya calon investor yang ingin menanamkan modalnya di Kabupaten Cirebon. Namun, investasi di bidang listrik, gas dan air bersih menjadi nilai realisasi yang cukup mencengangkan. Tercatat, tahun lalu realisasi investasi di bidang ini mencapai lebih dari Rp4 triliun. Nilai tersebut terdongkrak dari pembangunan PLTU Pangenan.

Kabid Promosi Investasi dan Penanaman Modal Badan Perizinan Pelayan Terpadu (BPPT) Kabupaten Cirebon, Adiman, mengatakan, realisasi investasi yang selalu meningkat adalah hal yang sangat wajar. Pasalnya, untuk Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Cirebon menempati peringkat ke-5, dalam capaian minat investasi. Ini membuktikan, iklim investasi di Kabupaten Cirebon yang cukup kondusif. Di samping itu, selesainya RTRW Kabupaten Cirebon, menjadi pendorong para investor menanamkan modalnya di Kabupaten Cirebon.

“Banyak faktor sebetulnya, dan ini saling berkaitan. Di samping iklim investasi yang cukup kondusif, selesainya RTRW merupakan salah satu faktor terbukanya investasi di Kabupaten Cirebon. Para investor sekarang tidak ragu, karena RTRWnya sudah disahkan,” jelas Adiman.

Terkait tentang kurangnya minat investor untuk Penanaman Modal Asing (PMA), menurutnya bukan masalah. Hal itu disebabkan karena PMA yang sudah masuk di Kabupaten Cirebon sudah cukup banyak, dengan jumlah 31 perusahaan. Sementara itu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) hanya berjumlah empat perusahaan.

Sedangkan untuk target investasi tahun ini, pihak BPPT mengaku mentargetkan Rp 625 miliar. Hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya akan dibangunnya ruas jalan tol Cirebon-Jakarta (CIKAPA). Hal tersebut dikombinasikan dengan disiapkannya zona industri yang meliputi Kecamatan Mundu, Asjap, Pangenan, losari serta Kecamatan Plumbon. Zona-zona industri tersebut, kabarnya harus menyediakan lahan sekitar 80 hektare.

“Yang paling repot adalah persiapan lahan, untuk zona industri. Masalahnya, lahan adalah milik warga dan bukan milik pemerintah daerah. Masalahnya tidak segampang membalikan telapak tangan. Ini salah satu resiko investasi,” tukas Adiman. (man)