Data Fakir Miskin

Oleh : Firdaus Baderi

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Persoalan data kemiskinan sering menjadi masalah klasik. Pasalnya, banyak badan/ lembaga yang terkait dengan penanganan kemiskinan sering menyodorkan data yang berbeda mengenai jumlah penduduk miskin.

Sebenarnya pemerintah sudah mengundangkan UU No. 13/2011 tentang penanganan Fakir Miskin pada 18 Agustus 2011. Memang kita akui, setelah 66 tahun Indonesia merdeka, kemiskinan masih menjadi problem klasik meski dari tahun ke tahun pengentasannya menjadi target dalam program pembangunan nasional.

Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di Indonesia hingga Sept.2011 mencapai 29,89 juta orang (12,36%). Angka itu turun 130 ribu orang (0,13%) dibandingkan dengan Maret 2011 yang sebesar 30,02 juta orang (12,49%). Pemberlakuan UU itu kini menjadi angin segar bagi pendataan orang/ keluarga miskin karena regulasi itu secara jelas mengatur bagaimana mendata , mengolah data, sampai memutuskan menerbitkan kartu identitas bagi mereka.

Pasal 8 dalam UU itu menyebutkan bahwa Menteri Sosial yang menangani persoalan sosial berwenang menetapkan kriteria fakir miskin sebagai dasar penanganannya. Sebelum menetapkan kriteria, menteri berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait yang juga menangani kemiskinan. Berdasarkan kriteria yang ditentukan itu kemudian dilakukan pendataan oleh lembaga statistik.

Kementerian Sosial selanjutnya memverifikasi dan memvalidasi hasil pendataan tersebut dan secara berkala minimal setiap dua tahun ada verifikasi dan validasi ulang. Ada pengecualian verifikasi dan validasi data bila terjadi situasi dan kondisi tertentu yang baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi seseorang menjadi fakir miskin.

Praktik di lapangan, verifikasi dan validasi ini dilaksanakan oleh kecamatan, kelurahan, atau desa, kemudian dilaporkan kepada bupati/wali kota, lalu gubernur untuk diteruskan kepada menteri.

Bagaimana bila ada seorang fakir miskin belum terdata? Pasal 9 menjelaskan, fakir miskin yang belum terdata dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah/ kepala desa. Kepala keluarga yang telah terdaftar sebagai fakir miskin pun wajib melaporkan setiap perubahan data anggota keluarganya kepada lurah setempat.

Selanjutnya, lurah/ kades menyampaikan daftar perubahan itu ke bupati/ wali kota melalui camat, untuk diteruskan secara berjenjang sampai ke menteri. Sebelum disampaikan kepada gubernur, wali kota/ bupati dapat meverifikasi dan memvalidasi atas perubahan data tersebut.

Data yang telah diverifikasi dan validasi, termasuk data perubahan (bila ada), harus berbasis teknologi informasi dan menjadi data terpadu, yang menjadi tanggung jawab menteri. Data terpadu ini digunakan oleh kementerian/ lembaga terkait dalam penanganan kemiskinan. Sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP), data tersebut harus dapat diakses masyarakat. Semoga!

BERITA TERKAIT

Manfaat Integrasi dan Pertukaran Data Perpajakan bagi DJP

Oleh: Aditya Wibisono, Kepala Seksi Kerja Sama dan Humas, Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Wajib Pajak Besar Saat ini Kanwil…

Kebijakan Impor Beras Butuh Sinkronisasi Data

NERACA Jakarta – Pemerintah perlu benar-benar melakukan sinkronisasi data terkait dengan kebijakan yang membuka masuknya beras impor agar jangan sampai…

Capex XL Lebih Banyak Bangun Jaringan Data

Ketersediaan akses layanan internet dan data yang berkualitas baik, cepat dan stabil, menjadi idaman semua pengguna layanan data. Terbukti dalam…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Tidak Ada Alasan untuk Tidak Lapor SPT Tahunan

Oleh: Devitasari Ratna Septi Aningtyas, Staf Direktorat Jenderal Pajak *) Memasuki minggu ketiga bulan Februari Tahun 2018. Masyarakat Indonesia yang…

Menyikapi Demonstrasi Buruh di Era Informasi

  Oleh : Mochtar Hidayat, Mahasiswa STISIP Mbojo, Bima, NTB   Secara umum, buruh menempati posisi yang istimewa dalam struktur…

Ekonomi Digital Wujudkan Kemandirian Perekonomian Nasional

Oleh: Muhammad Razi Rahman Tahukah Anda istilah "Third Wave Economy" (Ekonomi Gelombang Ketiga)? Menurut futurolog AS, Alvin Toffler, dalam "Third…