Data Fakir Miskin

Oleh : Firdaus Baderi

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Persoalan data kemiskinan sering menjadi masalah klasik. Pasalnya, banyak badan/ lembaga yang terkait dengan penanganan kemiskinan sering menyodorkan data yang berbeda mengenai jumlah penduduk miskin.

Sebenarnya pemerintah sudah mengundangkan UU No. 13/2011 tentang penanganan Fakir Miskin pada 18 Agustus 2011. Memang kita akui, setelah 66 tahun Indonesia merdeka, kemiskinan masih menjadi problem klasik meski dari tahun ke tahun pengentasannya menjadi target dalam program pembangunan nasional.

Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di Indonesia hingga Sept.2011 mencapai 29,89 juta orang (12,36%). Angka itu turun 130 ribu orang (0,13%) dibandingkan dengan Maret 2011 yang sebesar 30,02 juta orang (12,49%). Pemberlakuan UU itu kini menjadi angin segar bagi pendataan orang/ keluarga miskin karena regulasi itu secara jelas mengatur bagaimana mendata , mengolah data, sampai memutuskan menerbitkan kartu identitas bagi mereka.

Pasal 8 dalam UU itu menyebutkan bahwa Menteri Sosial yang menangani persoalan sosial berwenang menetapkan kriteria fakir miskin sebagai dasar penanganannya. Sebelum menetapkan kriteria, menteri berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait yang juga menangani kemiskinan. Berdasarkan kriteria yang ditentukan itu kemudian dilakukan pendataan oleh lembaga statistik.

Kementerian Sosial selanjutnya memverifikasi dan memvalidasi hasil pendataan tersebut dan secara berkala minimal setiap dua tahun ada verifikasi dan validasi ulang. Ada pengecualian verifikasi dan validasi data bila terjadi situasi dan kondisi tertentu yang baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi seseorang menjadi fakir miskin.

Praktik di lapangan, verifikasi dan validasi ini dilaksanakan oleh kecamatan, kelurahan, atau desa, kemudian dilaporkan kepada bupati/wali kota, lalu gubernur untuk diteruskan kepada menteri.

Bagaimana bila ada seorang fakir miskin belum terdata? Pasal 9 menjelaskan, fakir miskin yang belum terdata dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah/ kepala desa. Kepala keluarga yang telah terdaftar sebagai fakir miskin pun wajib melaporkan setiap perubahan data anggota keluarganya kepada lurah setempat.

Selanjutnya, lurah/ kades menyampaikan daftar perubahan itu ke bupati/ wali kota melalui camat, untuk diteruskan secara berjenjang sampai ke menteri. Sebelum disampaikan kepada gubernur, wali kota/ bupati dapat meverifikasi dan memvalidasi atas perubahan data tersebut.

Data yang telah diverifikasi dan validasi, termasuk data perubahan (bila ada), harus berbasis teknologi informasi dan menjadi data terpadu, yang menjadi tanggung jawab menteri. Data terpadu ini digunakan oleh kementerian/ lembaga terkait dalam penanganan kemiskinan. Sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP), data tersebut harus dapat diakses masyarakat. Semoga!

BERITA TERKAIT

Lebaran, Trafik Data Indosat Naik 40,88%

NERACA Jakarta – Momentum lebaran atau H-3, PT Indosat Ooredoo Tbk (ISAT) mencatatkan kenaikan trafik data 40,88% dibanding hari biasa.…

Libur Lebaran, Trafik Data XL Melonjak 57%

PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) berhasil melalui masa krusial periode lebaran (H-1 s/d H+1) Lebaran 2019 dengan performa yang…

Pemkab Tangerang Salurkan Sembako 203 Warga Miskin

Pemkab Tangerang Salurkan Sembako 203 Warga Miskin NERACA Tangerang - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, Banten, menyalurkan sembako di pendopo pemerintahan…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Dukung Hasil Keputusan Sidang MK Demi Persatuan Bangsa

    Oleh: Muhammad Martin Abdullah, Mahasiswa Unas Jakarta   Pelaksanaan Pemilu 2019 ini banyak pihak menilai sudah berjalan baik…

Deindustrialisasi Makin Nyata, Ekonomi Memburuk

Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Ekonomi Indonesia 2019 semakin terpuruk. Neraca perdagangan selama empat…

Limbah Medis: Bagaimana Dikelola?

Oleh: Evelyn Suleeman, Peneliti dan Dosen Sosiologi di FISIP-UI Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) sangat berbahaya bagi lingkungan hidup,…