Modal Bank Infrastruktur Bisa Capai Rp30 Triliun

NERACA

Jakarta –Pembentukan bank infrastruktur bukanlah hal yang mudah. Selain memerlukan modal awal yang besar sekitar Rp30 triliun tentu masih banyak tantangan lainnya. Oleh karena itu perlu dipikir ulang wacana tersebut. “Memodalinya untuk awal saja itu bisa mencapai sekitar Rp 30 triliyun, daripada buat bank mending bikin infrastrukturnya langsung,” kata Kepala Pusat Studi Kebijakan Ekonomi Universitas Gajah Mada (UGM), Tony Prasetianto di Jakarta,2/2.

Komisaris Independen Bank Permata ini malah menyarankan ketimbang membuat bank infrastruktur. Sebaiknya pemerintah menggunakan dana modal itu untuk membangun infrastruktur langsung. “Pembentukkan bank infrastruktur itu bagus ya. Tapi kan setelah tahu syaratnya, setelah tau Requirement, jadikan pikir-pikir lagi. Saya membayangkan bank infrastruktur itu adalah bank yang setara dengan lima bank besar di Indonesia,” tambahnya.

Tony mengatakan langkah pembentukan bank infrastruktur yang dipilih pemerintah perlu pertimbangan logis dan matang. Landasannya pun harus kuat. Jangan membandingkan Indonesia dengan China. “Mungkin hanya terpesona dengan kisah sukses di Cina. Kita harus lihat Cina itu punya pemerintah yang tegas tidak sama dengan Indonesia,”teran gnya

Dikatakan Tony lagi, setelah terbentuk, bank infrastruktur kembali memakan biaya operasional besar. Karena itu pemerintah akan repot untuk membiayai sarana infrastruktur. “Bank infrastruktur butuh suntikan dana banyak jika tidak terpenuhi tentu Capital Adequacy Ratio (CAR) akan terseok-seok. Nah dibanding itukan baiknya kita salur saja keinfrastruktur”, tegasnya.

Lebih lanjut Tony menuturkan, pemerintah sebenarnya bisa saja membuat bank kelas Internasional dari komposisi ke empat bank besar di Indonesia walaupun banyak ganjalan. “Pemerintah bisa saja memerger (gabung) kelima bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tentu bukan hal yang sulit,”ucapnya lagi

Bahkan kata Toni, penggabungan 4 bank BUMN tersebut menjadikan bank besar dan berkelas internasional. Sehingga mampu bersaing di internasional pula. “Jika itu (bank BUMN) dimerger tentu akan jadi bank taraf internasional. Infratruktur bukan lagi masalah, tapi ya untuk bentuk itu banyak alasan-alasan. Sejarahnya bedalah, historis ini tidak sama”, tandasnya.

Dipihak lain, Bank Indonesia melalui Juru Bicaranya, Difi A. Johansyah menuturkan, bank BUMN selama ini telah memberikan sindikasi kredit dalam membangun berbagai sarana infrastruktur. Namun, kucuran yang diberikan tidak semata bisa menjadikan bank BUMN sebagai bank infrastruktur. Pasalnya, kredit tersebut masuk jangka pendek, sedangkan yang dibutukan adalah pendanaan jangka panjang. "Bank BUMN itukan tidak bisa, karena jangka pendek. Infrastruktur butuh jangka panjang", tandas Difi. **maya

BERITA TERKAIT

Penyaluran Dana Desa Capai Rp59,2 Triliun

      NERACA   Bogor - Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Boediarso Teguh Widodo mengatakan realisasi dana desa…

Natal dan Tahun Baru, Bank Mandiri Siapkan Rp16,39 triliun

    NERACA   Jakarta - PT Bank Mandiri Persero Tbk menyiapkan pasokan dana Rp16,39 triliun untuk mengantisipasi lonjakan penarikan…

KPPU: Transaksi Nontunai Jangan Diarahkan Satu Bank

KPPU: Transaksi Nontunai Jangan Diarahkan Satu Bank NERACA Padang - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meminta pemerintah daerah yang menerapkan…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Soal E-Money, Bank Mandiri Kerjasama dengan 12 Bank

      NERACA   Jakarta - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Bank Mandiri) telah menjalin kesepakatan strategis dalam bidang…

Perbankan Diminta Realisasikan Targat Satu Juta Rumah

  NERACA   Jakarta - Sejak digulirkannya program satu juta rumah oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera), target…

ADB Dukung Bisnis Inklusif Di Indonesia

  NERACA   Jakarta - Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) mendukung bisnis inklusif di Indonesia melalui investasi untuk sektor…