Modal Bank Infrastruktur Bisa Capai Rp30 Triliun

NERACA

Jakarta –Pembentukan bank infrastruktur bukanlah hal yang mudah. Selain memerlukan modal awal yang besar sekitar Rp30 triliun tentu masih banyak tantangan lainnya. Oleh karena itu perlu dipikir ulang wacana tersebut. “Memodalinya untuk awal saja itu bisa mencapai sekitar Rp 30 triliyun, daripada buat bank mending bikin infrastrukturnya langsung,” kata Kepala Pusat Studi Kebijakan Ekonomi Universitas Gajah Mada (UGM), Tony Prasetianto di Jakarta,2/2.

Komisaris Independen Bank Permata ini malah menyarankan ketimbang membuat bank infrastruktur. Sebaiknya pemerintah menggunakan dana modal itu untuk membangun infrastruktur langsung. “Pembentukkan bank infrastruktur itu bagus ya. Tapi kan setelah tahu syaratnya, setelah tau Requirement, jadikan pikir-pikir lagi. Saya membayangkan bank infrastruktur itu adalah bank yang setara dengan lima bank besar di Indonesia,” tambahnya.

Tony mengatakan langkah pembentukan bank infrastruktur yang dipilih pemerintah perlu pertimbangan logis dan matang. Landasannya pun harus kuat. Jangan membandingkan Indonesia dengan China. “Mungkin hanya terpesona dengan kisah sukses di Cina. Kita harus lihat Cina itu punya pemerintah yang tegas tidak sama dengan Indonesia,”teran gnya

Dikatakan Tony lagi, setelah terbentuk, bank infrastruktur kembali memakan biaya operasional besar. Karena itu pemerintah akan repot untuk membiayai sarana infrastruktur. “Bank infrastruktur butuh suntikan dana banyak jika tidak terpenuhi tentu Capital Adequacy Ratio (CAR) akan terseok-seok. Nah dibanding itukan baiknya kita salur saja keinfrastruktur”, tegasnya.

Lebih lanjut Tony menuturkan, pemerintah sebenarnya bisa saja membuat bank kelas Internasional dari komposisi ke empat bank besar di Indonesia walaupun banyak ganjalan. “Pemerintah bisa saja memerger (gabung) kelima bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tentu bukan hal yang sulit,”ucapnya lagi

Bahkan kata Toni, penggabungan 4 bank BUMN tersebut menjadikan bank besar dan berkelas internasional. Sehingga mampu bersaing di internasional pula. “Jika itu (bank BUMN) dimerger tentu akan jadi bank taraf internasional. Infratruktur bukan lagi masalah, tapi ya untuk bentuk itu banyak alasan-alasan. Sejarahnya bedalah, historis ini tidak sama”, tandasnya.

Dipihak lain, Bank Indonesia melalui Juru Bicaranya, Difi A. Johansyah menuturkan, bank BUMN selama ini telah memberikan sindikasi kredit dalam membangun berbagai sarana infrastruktur. Namun, kucuran yang diberikan tidak semata bisa menjadikan bank BUMN sebagai bank infrastruktur. Pasalnya, kredit tersebut masuk jangka pendek, sedangkan yang dibutukan adalah pendanaan jangka panjang. "Bank BUMN itukan tidak bisa, karena jangka pendek. Infrastruktur butuh jangka panjang", tandas Difi. **maya

BERITA TERKAIT

DPR: Proses Hukum Kecelakaan Proyek Infrastruktur

DPR: Proses Hukum Kecelakaan Proyek Infrastruktur NERACA Jakarta - Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta aparat Kepolisian memproses secara hukum kelalaian…

Pemerintah Hentikan Proyek Konstruksi Layang - PERLU EVALUASI TOTAL PROYEK INFRASTRUKTUR

Jakarta-Pemerintah akhirnya menghentikan sementara semua pekerjaan infrastruktur kontruksi layang (elevated) baik jalan tol, proyek LRT maupun jembatan di seluruh Indonesia.…

Perusahaan Belum Untung Juga Bisa IPO - Sikapi Keluhan Go-Jek

NERACA Jakarta –Keluhan CEO Go-Jek terkait hambatan untuk melakukan penawaran umum saham perdana atau initial public offering (IPO) karena aturan…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Pulihkan Penyaluran Kredit, BI Andalkan Makroprudensial

      NERACA   Jakarta - Pelonggaran kebijakan makroprudensial pada 2018 menjadi tumpuan untuk memulihkan penyaluran kredit perbankan yang…

Luncurkan G-Pro, Asuransi Generali Gaet BTN

      NERACA   Jakarta - PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Generali Indonesia) bersama PT Bank Tabungan Negara (Persero)…

BNI Siapkan Corporate Card untuk Kemenkeu

      NERACA   Jakarta - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menyiapkan BNI Corporate Card yang…