Modal Bank Infrastruktur Bisa Capai Rp30 Triliun

NERACA

Jakarta –Pembentukan bank infrastruktur bukanlah hal yang mudah. Selain memerlukan modal awal yang besar sekitar Rp30 triliun tentu masih banyak tantangan lainnya. Oleh karena itu perlu dipikir ulang wacana tersebut. “Memodalinya untuk awal saja itu bisa mencapai sekitar Rp 30 triliyun, daripada buat bank mending bikin infrastrukturnya langsung,” kata Kepala Pusat Studi Kebijakan Ekonomi Universitas Gajah Mada (UGM), Tony Prasetianto di Jakarta,2/2.

Komisaris Independen Bank Permata ini malah menyarankan ketimbang membuat bank infrastruktur. Sebaiknya pemerintah menggunakan dana modal itu untuk membangun infrastruktur langsung. “Pembentukkan bank infrastruktur itu bagus ya. Tapi kan setelah tahu syaratnya, setelah tau Requirement, jadikan pikir-pikir lagi. Saya membayangkan bank infrastruktur itu adalah bank yang setara dengan lima bank besar di Indonesia,” tambahnya.

Tony mengatakan langkah pembentukan bank infrastruktur yang dipilih pemerintah perlu pertimbangan logis dan matang. Landasannya pun harus kuat. Jangan membandingkan Indonesia dengan China. “Mungkin hanya terpesona dengan kisah sukses di Cina. Kita harus lihat Cina itu punya pemerintah yang tegas tidak sama dengan Indonesia,”teran gnya

Dikatakan Tony lagi, setelah terbentuk, bank infrastruktur kembali memakan biaya operasional besar. Karena itu pemerintah akan repot untuk membiayai sarana infrastruktur. “Bank infrastruktur butuh suntikan dana banyak jika tidak terpenuhi tentu Capital Adequacy Ratio (CAR) akan terseok-seok. Nah dibanding itukan baiknya kita salur saja keinfrastruktur”, tegasnya.

Lebih lanjut Tony menuturkan, pemerintah sebenarnya bisa saja membuat bank kelas Internasional dari komposisi ke empat bank besar di Indonesia walaupun banyak ganjalan. “Pemerintah bisa saja memerger (gabung) kelima bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tentu bukan hal yang sulit,”ucapnya lagi

Bahkan kata Toni, penggabungan 4 bank BUMN tersebut menjadikan bank besar dan berkelas internasional. Sehingga mampu bersaing di internasional pula. “Jika itu (bank BUMN) dimerger tentu akan jadi bank taraf internasional. Infratruktur bukan lagi masalah, tapi ya untuk bentuk itu banyak alasan-alasan. Sejarahnya bedalah, historis ini tidak sama”, tandasnya.

Dipihak lain, Bank Indonesia melalui Juru Bicaranya, Difi A. Johansyah menuturkan, bank BUMN selama ini telah memberikan sindikasi kredit dalam membangun berbagai sarana infrastruktur. Namun, kucuran yang diberikan tidak semata bisa menjadikan bank BUMN sebagai bank infrastruktur. Pasalnya, kredit tersebut masuk jangka pendek, sedangkan yang dibutukan adalah pendanaan jangka panjang. "Bank BUMN itukan tidak bisa, karena jangka pendek. Infrastruktur butuh jangka panjang", tandas Difi. **maya

BERITA TERKAIT

Realisasi Kontrak Baru ADHI Capai 92,27%

NERACA Jakarta – Jelang tutup tahun 2018, PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) merealisasikan 92,27% kontrak baru dari total target…

Minat Investasi di Pasar Modal - Jumlah Investor di Kepri Tumbuh 58.86%

NERACA Batam - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat investasi sektor pasar modal semakin diminati masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Dimana hal…

DJP TERIMA DATA DARI SWISS PADA SEPTEMBER 2019 - KPK: Pasar Modal Rentan Kegiatan TPPU

Jakarta-Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan, pasar modal merupakan salah satu sektor yang rentan terhadap tindak pidana pencucian uang (TPPU).…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Asosiasi Dukung Penindakan Fintech Ilegal

      NERACA   Jakarta - Asosiasi FinTech Indonesia (AFTECH) mendukung penindakan hukum terhadap aksi perusahaan teknologi finansial (tekfin)…

Bank Mandiri Targetkan Pertumbuhan Kredit 11,5%

  NERACA   Jakarta - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menargetkan pertumbuhan kredit sebesar 11,5 persen pada 2019 lebih rendah…

Adira Insurance Berikan Penghargaan 23 Kota - Sistem Tata Kelola Keselamatan Jalan

      NERACA   Jakarta - Asuransi Adira menyelenggarakan Indonesia Road Safety Award (IRSA) sebagai upaya untuk menyadarkan pentingnya…