Modal Bank Infrastruktur Bisa Capai Rp30 Triliun

NERACA

Jakarta –Pembentukan bank infrastruktur bukanlah hal yang mudah. Selain memerlukan modal awal yang besar sekitar Rp30 triliun tentu masih banyak tantangan lainnya. Oleh karena itu perlu dipikir ulang wacana tersebut. “Memodalinya untuk awal saja itu bisa mencapai sekitar Rp 30 triliyun, daripada buat bank mending bikin infrastrukturnya langsung,” kata Kepala Pusat Studi Kebijakan Ekonomi Universitas Gajah Mada (UGM), Tony Prasetianto di Jakarta,2/2.

Komisaris Independen Bank Permata ini malah menyarankan ketimbang membuat bank infrastruktur. Sebaiknya pemerintah menggunakan dana modal itu untuk membangun infrastruktur langsung. “Pembentukkan bank infrastruktur itu bagus ya. Tapi kan setelah tahu syaratnya, setelah tau Requirement, jadikan pikir-pikir lagi. Saya membayangkan bank infrastruktur itu adalah bank yang setara dengan lima bank besar di Indonesia,” tambahnya.

Tony mengatakan langkah pembentukan bank infrastruktur yang dipilih pemerintah perlu pertimbangan logis dan matang. Landasannya pun harus kuat. Jangan membandingkan Indonesia dengan China. “Mungkin hanya terpesona dengan kisah sukses di Cina. Kita harus lihat Cina itu punya pemerintah yang tegas tidak sama dengan Indonesia,”teran gnya

Dikatakan Tony lagi, setelah terbentuk, bank infrastruktur kembali memakan biaya operasional besar. Karena itu pemerintah akan repot untuk membiayai sarana infrastruktur. “Bank infrastruktur butuh suntikan dana banyak jika tidak terpenuhi tentu Capital Adequacy Ratio (CAR) akan terseok-seok. Nah dibanding itukan baiknya kita salur saja keinfrastruktur”, tegasnya.

Lebih lanjut Tony menuturkan, pemerintah sebenarnya bisa saja membuat bank kelas Internasional dari komposisi ke empat bank besar di Indonesia walaupun banyak ganjalan. “Pemerintah bisa saja memerger (gabung) kelima bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tentu bukan hal yang sulit,”ucapnya lagi

Bahkan kata Toni, penggabungan 4 bank BUMN tersebut menjadikan bank besar dan berkelas internasional. Sehingga mampu bersaing di internasional pula. “Jika itu (bank BUMN) dimerger tentu akan jadi bank taraf internasional. Infratruktur bukan lagi masalah, tapi ya untuk bentuk itu banyak alasan-alasan. Sejarahnya bedalah, historis ini tidak sama”, tandasnya.

Dipihak lain, Bank Indonesia melalui Juru Bicaranya, Difi A. Johansyah menuturkan, bank BUMN selama ini telah memberikan sindikasi kredit dalam membangun berbagai sarana infrastruktur. Namun, kucuran yang diberikan tidak semata bisa menjadikan bank BUMN sebagai bank infrastruktur. Pasalnya, kredit tersebut masuk jangka pendek, sedangkan yang dibutukan adalah pendanaan jangka panjang. "Bank BUMN itukan tidak bisa, karena jangka pendek. Infrastruktur butuh jangka panjang", tandas Difi. **maya

BERITA TERKAIT

Kemenperin Usul Tambah Anggaran Rp 2,57 Triliun - Dukung Industri 4.0

  NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian mengusulkan tambahan anggaran pada tahun 2019 kepada DPR RI sebesar Rp2,57 triliun. Anggaran tersebut…

Penjualan Cimanggis City Capai 50 Persen

Penjualan Cimanggis City Capai 50 Persen NERACA Depok - PT Permata Sakti Mandiri (PSM) selaku pengembang apartemen Cimanggis City yang…

Trimegah Perkuat Modal Lewat Penerbitan MTN - Geliat Transaksi di Pasar Modal

NERACA Jakarta –Kendati kondisi pasar saham tengah mengalami fluktuatif, namun likuiditas di pasar modal terus tumbuh seiring dengam pertumbuhan investor…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Bank SulutGo Ajukan Izin Terbitkan Kartu Debit

  NERACA   Manado - PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Utara dan Gorontalo (SulutGo) mengajukan permohonan izin kepada Bank…

Rasio Kredit Macet Di Sulteng Aman

    NERACA   Palu - Kepala kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah Miyono mengatakan rasio kredit macet atau…

Sinergi Pesantren dengan Pembiayaan Ultra Mikro

      NERACA   Jakarta - Pemerintah mendorong sinergi pondok pesantren dengan program pembiayaan Ultra Mikro yang diyakini dapat…