NERACA

Jakarta - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, biaya pemindahan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa diperkirakan mencapai lebih dari Rp1 triliun. "Anggarannya sudah kita buat perkiraan, pokoknya ada angkanya. Yang pasti lebih dari Rp1 triliun," ujar Bambang saat ditemui di Kantor Bappenas, Jakarta, Kamis (4/1).

Bambang menuturkan, untuk pembiayaan pemindahan ibu kota, Bappenas akan mengembangkan skema pembiayaan melibatkan pihak swasta sehingga tidak hanya bergantung pada APBN. "Kita dalam diskusi penyiapan kajian kita juga sudah berinteraksi dengan pengusaha untuk melihat sejauh mana minat mereka jika dilibatkan kerja sama pemerintah swasta," kata Bambang.

Bappenas telah menyerahkan kajian awal terkait rencana pemindahan ibu kota kepada Presiden Joko Widodo pada Rabu (3/1) lalu. "Ya hasil kajian awal kemarin sudah dilaporkan kepada Presiden, ya, arahannya kita akan bahas lebih detail lagi," ujar Bambang. Ia mengatakan, kajian tahap awal tersebut masih berfokus pada pemilihan lokasi ibu kota yang mengerucut pada tiga kandidat yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur.

Menurutnya, ketiga kandidat lokasi tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing sebagaimana yang dijabarkan pada kajian tersebut. "Indikatornya mengenai luas lahan yang tersedia, yang sudah bebas artinya tidak perlu ganti rugi. Kemudian dimensi kebencanaan seberapa tinggi risiko bencananya. Yang ketiga ketersediaan infrastruktur, ya, infra di sekitar wilayah tersebut. Meskipun kita membangun kota baru tapi akan lebih efisien natinya kalau kota baru tersebut berapa jarak yang tidak terlalu jauh dari infrastruktur yang dibutuhkan," kata Bambang.

Setelah menyerahkan kajian awal pemindahan ibukota, Bappenas sendiri kini siap menunggu arahan selanjutnya dari Presiden sembari melakukan kajian lebih detil. "Nanti itu Bapak Presiden yang memutuskan apa yang dilakukan berikutnya. Kalau kami tetap melakukan kajian mulai lebih detail termasuk bagaimana kondisi tanah, bagaimana akses untuk pembangunannya dan segala macam," ujar Bambang.

Selain itu, ia menyebut komitmen pemerintah dan dukungan politik juga sangat penting agar rencana pemindahan ibukota dapat terealisasi lebih cepat. "Macam-macam, ada satu negara butuh sampai 10 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 2-3 tahun. Jadi, ya, tergantung bagaimana kecepatan dan komitmen dalam konteks tersebut," kata Bambang.

Sebelumnya, Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Mada, A. Tony Prasentiantono, mengatakan pemerintah perlu mengkaji lebih dalam terkait dengan wacana tersebut. Sebab ada beberapa hal yang perlu diperhitungkan bila pemindahan ibu kota benar dilakukan, salah satunya masalah biaya. “Berapa ongkos memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Palangka Raya? Enggak ada yang tahu karena belum bikin FS (Feasibility Study/studi kelayakan)," katanya.

Namun dirinya memperkirakan, pemindahan ibu kota memerlukan biaya yang tak sedikit jumlahnya. “Kalau saya buat benchmark, (misal) Meikarta yang dibuat Lippo. Meikarta itu ongkosnya, kata Pak James (CEO Lippo Group), Rp 278 triliun. Jadi kalau (pindah ibu kota) di Palangka Raya saya berani pastikan ongkosnya lebih mahal, mungkin dua kali lipat. Katakanlah Rp 500 triliun," katanya.

Dirinya mengatakan, dengan perhitungan biaya sebesar itu, pemindahan ibu kota dinilai kurang efektif. Menurutnya, uang sebesar itu akan sayang digunakan bila hanya digunakan di satu titik, akan lebih baik bila dibagi secara merata. “Tujuan pindah ibu kota apa ke palangakaraya itu apa? Tujuannya kan pemerataan pembangunan. Mana yang kita pilih? Rp 500 triliun disuntik di satu titik, Palangka Raya, atau Rp 500 triliun kita sebar ke mana-mana. Masing-masing dapat Rp 20 triliun misalnya. Jadi menurut saya alasan yang masuk akal adalah Rp 500 triliun untuk satu titik itu terlalu mahal. Lebih baik di banyak titik," jelasnya.

"Bahwa memindah ibu kota itu besar effort-nya (usahanya), ongkosnya juga besar, tapi juga manfaatnya belum tentu. Yang penting Jakarta harus melakukan best effort dulu, jangan belum apa-apa, belum ada best effort langsung menyerah. Pindah ibu kota. Best effort artinya, misalnya MRT-nya dibuat lebih banyak. Itu saya kira akan lebih bermanfaat dari pada langsung pindah ke Kalimantan," pungkasnya.