NERACA

Jakarta - Prinsip penggunaan swakelola dalam mengelola dana desa, yang berarti harus benar-benar dikerjakan oleh masyarakat desa yang menerimanya, dinilai dapat berdampak kepada pengurangan angka kemiskinan di kawasan pedesaan. “Semua proyek pembangunan harus dilaksanakan secara swakelola sehingga dari tenaga kerja, bahan material, hingga konsumsi yang digunakan selama pelaksanaan proyek berasal dari warga desa sendiri," kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putri Sandjojo dalam rilis, Rabu (3/1).

Menurut dia, berdasarkan Surat Keputusan Bersama dari empat kementerian yaitu Kementerian Keuangan, Kemendes PDTT, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas sebagai landasan pelaksanaan program padat karya dana desa, ada sejumlah penekanan terkait prinsip swakelola tersebut.

Dalam SKB empat menteri tersebut, salah satu titik tekanannya adalah larangan penggunaan kontraktor dalam berbagai program pembangunan di kawasan perdesaan. Dengan demikian, menurut Eko, diharapkan dana desa bisa akan menyerap sekitar 5-6,6 juta tenaga kerja, yang juga dapat meningkatkan daya beli hingga sekitar hampir Rp100 triliun di kawasan perdesaan.

Untuk itu, Menteri Eko menekankan agar para kepala desa dalam melaksanakan dan mengawal proyek padat karya tidak takut dikriminalisasi, karena jika kesalahan kepala desa hanya sebatas kesalahan administratif, tidak akan ditindaklanjuti secara hukum. Selain itu, ujar dia, Satuan Tugas (Satgas) Dana Desa Kemendes PDTT akan melakukan advokasi atau pendampingan terhadap kesalahan-kesalahan prosedur seperti itu.

"Namun jika ada indikasi korupsi atau secara sengaja melakukan penyelewengan dana untuk kepentingan pribadi maka tidak akan ada ampun untuk diajukan ke aparatur penegak hukum," katanya. Berbagai program pembangunan itu, kata Menteri Desa PDTT< juga telah dilaksanakan dalam rangka mempercepat penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di kawasan pedesaan.

Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menegaskan penurunan kemiskinan dan ketimpangan masih akan menjadi prioritas pada tahun 2018. "Pemerintah akan melaksanakan strategi kebijakan yang menyasar 40 persen penduduk termiskin, dengan perhatian khusus pada penyediaan jaminan dan bantuan sosial tepat sasaran, pemenuhan kebutuhan dasar, dan perluasan akses usaha mikro, kecil, dan menengah," katanya pada Dialog Akhir Tahun dan Temu Media "Outlook Pembangunan 2018: Tantangan pada Tahun Politik" di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin (18/12).

Kebijakan prioritas nasional penanggulangan kemiskinan fokus pada jaminan dan bantuan sosial tepat sasaran yang meliputi Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta keluarga termiskin, rastra, bantuan pangan non-tunai dan bantuan pendidikan bagi 19,7 juta anak usia sekolah bagi keluarga sangat miskin, miskin dan rentan, bantuan iuran kesehatan bagi 92,4 juta penduduk miskin dan rentan (termasuk bayi baru lahir), serta subsidi energi bagi masyarakat sangat miskin, miskin dan rentan, dan perluasan kepesertaan jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Untuk pemenuhan kebutuhan dasar, lanjut Bambang, pemerintah fokus terhadap percepatan kepemilikan identitas hukum (akta kelahiran, NIK), terfasilitasinya akses terhadap pelayanan kesehatan untuk mengurangi angka stunting, penyediaan infrastruktur dasar seperti sanitasi, air minum, jalan, dan jembatan, bantuan pembiayaan KPR swadaya, sejahtera tapak, dan satuan rumah susun, serta penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.