NERACA

Jakarta – Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) mendesak pemerintah untuk merevisi berbagai kebijakan yang tidak tepat yang berdampak kepada bidang pangan agar permasalahan ketersediaan serta harga pangan yang terjangkau bisa terwujud di Tanah Air.

"Sebagai negara dengan jumlah penduduk besar, Indonesia seharusnya melihat isu pertanian dan pangan bukan hanya dari sisi produsen, melainkan juga dari sisi konsumen," kata Kepala Penelitian CIPS Hizkia Respatiadi di Jakarta, Rabu (3/1).

Menurut Hizkia, salah satu kebijakan pangan yang tidak tepat adalah anggaran senilai Rp52,2 triliun untuk subsidi pertanian. Jumlah itu, ujar Hizkia, merupakan 2,5 persen dari total nilai APBN, dan dinilai tidak efektif untuk petani.

Lebih jauh Hizkia mencontohkan subsidi pupuk, yang dinilai lebih banyak dinikmati oleh petani kaya yang memiliki lahan antara 0,75-2 hektare, padahal sasaran utama dari subsidi pertanian adalah para petani miskin. "Subsidi yang berlebihan tanpa melihat kondisi pasar justru rawan disalahgunakan. Studi Bank Dunia menunjukkan hanya 21 persen petani penerima subsidi pupuk masuk dalam kategori petani kecil di Indonesia. Selain itu, hal ini juga membebani anggaran negara sehingga berpotensi membebani masyarakat dalam bentuk pajak," paparnya.

Hizkia, sebagaimana disalin dari laman Antara, juga menuturkan terkadang dalam beberapa kasus seperti cabai, subsidi tersebut juga berpotensi menciptakan overproduksi yang mengakibatkan kejatuhan harga sehingga akhirnya merugikan para petani sendiri.

CIPS juga menyatakan kebijakan restriksi atau pembatasan impor yang berlebihan ternyata tidak efektif dalam menurunkan harga pangan yang masih dibutuhkan oleh banyak warga. "Pemerintah harus merevisi peraturan yang menghambat dan bersifat nontarif. Selain itu terkait kebijakan impor, untuk menghindarkan monopoli, pemerintah sebaiknya juga memberikan kesempatan kepada pihak lain di luar pihak yang itu-itu saja untuk mengimpor komoditas pangan," kata Hizkia.

Restriksi terhadap impor terutama terkait produk hortikultura, hewan dan juga turunannya dinilai tidak efektif untuk menurunkan harga di pasar. Pemerintah, lanjut Hizkia, tidak perlu ragu untuk melibatkan diri ke dalam perdagangan internasional dan mengambil manfaat dari mekanisme pasar karena dengan mengikuti mekanisme pasar, harga komoditas pangan di Tanah Air yang akan lebih terjangkau.

Secara terpisah, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan ada empat komoditas pertanian yang menjadi fokus kinerja pada 2018 yaitu rempah-rempah, bawang putih, gula dan kedelai setelah sejumlah komoditas seperti beras dan jagung berhasil swasembada.

Amran menyebutkan empat komoditas, yakni beras, bawang merah, jagung dan cabai sudah bisa swasembada. "Kita swasembada beras, bawang, jagung dan cabai. Empat selesai, stok kita aman. Ke depan, kita fokus lagi pada rempah-rempah, bawang putih, gula dan kedelai. Kita tingkatkan, maka komoditas strategis naik," kata Amran.

Amran menjelaskan dalam evaluasi kinerja 2017, Indonesia berhasil mengurangi, bahkan menghentikan impor bawang merah, yakni dari 2014 sebanyak 72 ribu ton, 2015 sebanyak 12 ribu ton, 2016 berhenti impor dan ekspor ke enam negara, salah satunya Thailand pada 2017. Selain itu, ia meminta Bulog untuk menyerap gabah sebanyak-banyaknya pada Februari, Maret dan April mengingat pada akhir Januari, petani sudah memasuki panen puncak.

Amran menambahkan saat ini stok beras yang dimiliki Bulog sekitar 1 juta ton. Jumlah tersebut akan bertambah memasuki panen puncak akhir Januari 2018 sehingga Bulog diminta antisipasi kemungkinan jatuhnya harga beras pada panen raya.

Pada Desember 2017 lalu, seperti dilaporkan Badan Pusat Statistik (BPS), harga rata-rata beras medium di tingkat penggilingan naik sebesar 2,66 persen menjadi Rp9.526 per kilogram jika dibandingkan dengan November. Kepala BPS Suhariyanto mengatakan bahwa kenaikan harga beras khususnya kualitas medium pada Desember 2017 tersebut akibat ada kenaikan permintaan dari masyarakat. Pada bulan tersebut, masih memasuki musim tanam sehingga pasokan menurun. munib