NERACA

Jakarta---Pemerintah mestinya segera menandatangani dulu kontrak tambang yang merupakan hasil kesepakatan renegosiasi dengan 11 perusahaan.  Artinya,  tidak perlu menunggu sampai proses renegosiasi dengan seluruh perusahaan tambang yang berjumlah 118 selesai semua. "Tanda tangani dulu saja, kontrak tambang yang memang sudah dicapai kesepakatan. Sisanya, bisa menyusul,"  kata Direktur Eksekutif Indonesian Resoueces Studies (Iress) Marwan Batubara di Jakarta, Rabu,

Marwan menyinyalir adanya upaya menghentikan proses renegosiasi melalui uji materi UU Minerba ke Mahkamah Konstitusi.  "Baik Presiden maupun Menteri ESDM Jero Wacik harus mencegahnya. Renegosiasi merupakan amanat konstitusi dan perintah UU yang harus dipatuhi oleh siapapun yang kerkontrak di Indonesia, tanpa kecuali," ujarnya.

Iress juga meminta DPR menjalankan tugas pengawasan atas terlaksananya perintah UU Minerba oleh eksekutif.  "UU ini mahal nilainya, karena diproses selama 10 tahun. Jadi, harus dilaksanakan perintahnya," katanya.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, tercatat ada 118 kontrak tambang yang terdiri dari 42 kontrak karya dan 76 perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) yang mesti direnegosiasi agar sesuai UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Catatan Iress, perusahaan yang sudah mencapai kesepakatan renegosiasi dengan pemerintah antara lain PT Agincourt Resources, PT Iriana Mutiara Mining, PT Tambang Mas Sable, PT Avocet Bolaan Mongondow, PT Tambang Mas Sangihe, PT Ensbury Kalteng Mining, PT Kumamba Mining, PT Karimun Granite, PT Koba Tin, PT Gorontalo Minerals, dan PT Gorontalo Sejahtera.