Pemerintah Didorong Teken Kontrak Karya

NERACA

Jakarta---Pemerintah mestinya segera menandatangani dulu kontrak tambang yang merupakan hasil kesepakatan renegosiasi dengan 11 perusahaan. Artinya, tidak perlu menunggu sampai proses renegosiasi dengan seluruh perusahaan tambang yang berjumlah 118 selesai semua. "Tanda tangani dulu saja, kontrak tambang yang memang sudah dicapai kesepakatan. Sisanya, bisa menyusul," kata Direktur Eksekutif Indonesian Resoueces Studies (Iress) Marwan Batubara di Jakarta, Rabu,

Marwan menyinyalir adanya upaya menghentikan proses renegosiasi melalui uji materi UU Minerba ke Mahkamah Konstitusi. "Baik Presiden maupun Menteri ESDM Jero Wacik harus mencegahnya. Renegosiasi merupakan amanat konstitusi dan perintah UU yang harus dipatuhi oleh siapapun yang kerkontrak di Indonesia, tanpa kecuali," ujarnya.

Iress juga meminta DPR menjalankan tugas pengawasan atas terlaksananya perintah UU Minerba oleh eksekutif. "UU ini mahal nilainya, karena diproses selama 10 tahun. Jadi, harus dilaksanakan perintahnya," katanya.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, tercatat ada 118 kontrak tambang yang terdiri dari 42 kontrak karya dan 76 perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) yang mesti direnegosiasi agar sesuai UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Catatan Iress, perusahaan yang sudah mencapai kesepakatan renegosiasi dengan pemerintah antara lain PT Agincourt Resources, PT Iriana Mutiara Mining, PT Tambang Mas Sable, PT Avocet Bolaan Mongondow, PT Tambang Mas Sangihe, PT Ensbury Kalteng Mining, PT Kumamba Mining, PT Karimun Granite, PT Koba Tin, PT Gorontalo Minerals, dan PT Gorontalo Sejahtera.

BERITA TERKAIT

CEPA Jangan Batasi Kebijakan Pemerintah Kelola Ekonomi

    NERACA   Jakarta - Perjanjian Kemitraan Komprehensif yang sedang dibahas antara Republik Indonesia dan Uni Eropa, yang kerap…

Modal Pemerintah di Koperasi, Mungkinkah?

Oleh : Agus Yuliawan  Pemerhati Ekonomi Syariah Koperasi yang merupakan soko guru perekonomian nasional—sebenarnya mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap…

Kementerian PUPR Segera Teken MoU dengan BTN terkait KPR FLPP

  NERACA Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan memastikan bahwa PT Bank…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Utang Luar Negeri Indonesia Naik 10,1%

      NERACA   Jakarta - Jumlah utang luar negeri Indonesia di akhir 2017 meningkat 10,1 persen (tahun ke…

Muliaman Hadad Ditunjuk jadi Dubes RI untuk Swiss

    NERACA   Jakarta-Mantan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Darmansyah Hadad resmi ditunjuk menjadi Duta Besar…

Tiga Tahun Jokowi Diklaim Berhasil Turunkan Inflasi

      NERACA   Padang - Pejabat Kantor Staf Presiden (KSP) memaparkan dalam tiga tahun perjalanan pemerintahan Presiden Jokowi…