Pemerintah Ingin Integrasikan Semua Transportasi

 

 

 

NERACA

 

Jakarta - Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah terus membangun dan mengembangkan berbagai moda transportasi yang terintegrasi untuk mengurangi kemacetan, termasuk di wilayah Jakarta dan sekitarnya. "Kita ini kan bukan hanya membangun kereta bandara, kita juga ingin mengalihkan pengguna mobil-mobil pribadi supaya mau menggunakan transportasi massa," kata Presiden Jokowi usai meresmikan dan mencoba Kereta Api Bandara Soekarno-Hatta di Stasiun Sudirman Baru Jakarta, Selasa (2/1).

Presiden menyebutkan pengoperasian kereta bandara merupakan salah satu dari penyediaan moda transportasi untuk mengurangi kemacetan termasuk di Jakarta dan sekitarnya. "Ke depan kalau sudah terintegrasi antara MRT, LRT, busway, kereta bandara, kereta cepat semuanya, akan mendorong peralihan dari penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan massal," katanya.

Ketika ditanya kapan target semua moda transportasi dapat terintegrasi, Jokowi mengatakan semua dikerjakan satu per satu. "Kereta bandara dulu rampung, nanti LRT 2019 sudah seleaai, MRT dari selatan ke utara nanti rampung juga. Ini satu per satu," katanya. Ia menyebutkan penyediaan transportasi massal yang nyaman, tepat waktu memang merupakan keharusan untuk wilayah Jabodetabek karena kemacetan setiap tahun mengakibaykan kerugian hingga Rp67 triliun.

Ketika ditanya pelayanan KA Bandara Soekarno-Hatta, Jokowi mengatakan pelayanan bagus dan tepat waktu. "Ya kalo kita lihat keretanya bagus-bagus, nyaman dan yang paling penting cepat dan tepat waktu, 55 menit," kata Jokowi. Ia juga menyebutkan KA Bandara Soekarno-Hatta termasuk di Stasiun yang disinggahi juga ramah untuk para penyandang disabilitas.

Mengenai pembayaran secara non-tunai, Jokowi mengatakan harus dimulai baik menggunakan kartu kredit maupun kartu debit. Mengenai tarif KA Bandara Soekarno-Hatta, Presiden berharap tarif Rp70.000 agar dipertahankan. "Tapi masih dihitung semuanya karwna kita ini kan bukan hanya membangun kereta bandara tapi kita juga ingin mengalihkan pengguna mobil-mobil pribadi supaya mau menggunakan transportasi massal, bisa saja subsidinya dari Pemerintah DKI," kata Jokowi.

Untuk menerapkan sistem terintegrasi, Bank Indonesia (BI) menargetkan integrasi seluruh sistem pembayaran elektronik bidang transportasi antar moda darat, laut, udara dan perkeretaapian, serta perparkiran dan jalan berbayar di Jakarta dan sekitarnya bakal terwujud pada 2018. Dengan integrasi tersebut, nantinya masyarakat akan dapat menggunakan uang elektronik dari sejumlah penerbit pada berbagai moda transportasi.

"Sinergi dalam mendorong masyarakat dalam membayar transportasi publik secara nontunai sekaligus mengintegrasikan pembayaran berbagai moda transportasi yang saat ini masih berdiri sendiri-sendiri adalah progres konkret dalam menjawab kebutuhan masyarakat dan pesatnya perkembangan teknologi," tutur Gubernur BI Agus DW Martowardojo.

Agus mengungkapkan, strategi integrasi sistem pembayaran elektronik moda transportasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, tangerang, Bekasi (Jabodetabek) dilakukan dengan membentuk dua entitas pengumpul tarif secara elektronik atau Electronic Fare Collection (EFC) yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk mengatasi masalah perbedaan kepemilikan moda transportasi, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda).

"EFC akan dibentuk pada akhir tahun ini [2017]," ujarnya. Pertama, yakni EFC 1, merupakan unit usaha yang berada dibawah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk moda transportasi yang dikelola oleh perusahaan milik negara seperti, kereta commuter line Jakarta, bus Damri, dan kereta api bandara.

Kedua entitas itu akan menjalankan empat fungsi utama dalam integrasi sistem pembayaran antar moda. Pertama, menyediakan memantau dan mengelola data transportasi publik, termasuk data penumpang. Kedua, entitas juga bertugas untuk melakukan proses rekonsiliasi atau kliring dan setelemen antar operator. Ketiga, mengelola public service obligation (PSO) beberapa operator moda transportasi. Terakhir, menyelenggarakan manajemen palayanan pelanggan seperti penyediaan mesin isi ulang (top up) uang elektronik. Nantinya, kedua entitas tersebut harus bersinergi dengan menyediakan infrastruktur pemrosesan uang elektronik yang saling terkoneksi dan saling dapat beroperasi.

 

BERITA TERKAIT

Jokowi Resmikan Sejumlah Infrastruktur di Sulawesi Tengah Pasca Bencana, Termasuk Huntap yang Dibangun Waskita

Jokowi Resmikan Sejumlah Pembangunan Infrastruktur di Sulawesi Tengah Pasca  Bencana, Termasuk Huntap yang Dibangun Waskita NERACA Jakarta - Jokowi Resmikan…

Jadilah Individu Beretika di Dunia Nyata Maupun Digital

Jadilah Individu Beretika di Dunia Nyata Maupun Digital NERACA Banyuwangi - Dalam rangka mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital, Kementerian Komunikasi…

Bijak Bermedia Sosial, Bebas Berekspresi Secara Bertanggung Jawab

Bijak Bermedia Sosial, Bebas Berekspresi Secara Bertanggung Jawab  NERACA Probolinggo - Dalam rangka mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital, Kementerian Komunikasi…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Jokowi Resmikan Sejumlah Infrastruktur di Sulawesi Tengah Pasca Bencana, Termasuk Huntap yang Dibangun Waskita

Jokowi Resmikan Sejumlah Pembangunan Infrastruktur di Sulawesi Tengah Pasca  Bencana, Termasuk Huntap yang Dibangun Waskita NERACA Jakarta - Jokowi Resmikan…

Jadilah Individu Beretika di Dunia Nyata Maupun Digital

Jadilah Individu Beretika di Dunia Nyata Maupun Digital NERACA Banyuwangi - Dalam rangka mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital, Kementerian Komunikasi…

Bijak Bermedia Sosial, Bebas Berekspresi Secara Bertanggung Jawab

Bijak Bermedia Sosial, Bebas Berekspresi Secara Bertanggung Jawab  NERACA Probolinggo - Dalam rangka mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital, Kementerian Komunikasi…