Ruang Banggar Rp 14 M Masih Mahal

NERACA

Jakarta- Ketua DPR Marzuki Alie sudah mendapatkan laporan lengkap soal anggaran ruang Banggar DPR setelah pembongkaran kursi dan perlengkapan kecil lainnya. Namun demikian efisiensi yang dilakukan hanya sekitar Rp6 miliar. Sehingga biaya renovasi ruang Banggar DPR menjadi Rp14 miliar. Meski harus lebih banyak lagi produk impor lain yang harus diganti. "Fasilitas impor lain harusnya dibongkar. Sehingga penghematannya bisa lebih besar. Kalau Rp 14 M hanya dipotong Rp 6 M dan ini masih mahal," kata Marzuki lagi di Jakarta,2/2

Sementara Ketua Badan Kehormatan DPR, M Prakosa mengakui penghematan ruang baru Banggar DPR hanya bisa menyentuh angka Rp 6 miliar. "Pada hari Rabu sudah dihitung sekitar Rp 5,7 atau hampir Rp 6 M penghematannya. Memamg dari segi itu masih tinggi. Tapi satu hal yang kita inginkan ruang itu seharusnya tidak mewah,” tambahnya.

Tapi, menurut Wakil Ketua DPR RI Pramono, ruang Banggar dihemat Rp 5 M dengan mengganti kursi impor dengan kursi lokal, itu cukup signifikan. Tapi, pihaknya tetap menunggu BK DPR melaporkan hasil penelusuran ruang baru Banggar DPR. Keputusan final akan diambil dalam rapat pimpinan DPR dengan rapat BK DPR tersebut. "Nanti pimpinan akan menyikapi setelah laporan resmi. Tapi kemudian salah satunya BK meminta fasilitas seperti kursi, LCD, dsb, itu dibongkar,” tambah Pramono.

Yang pasti kalau ada ada mark up di Banggar DPR harus ditindaklanjuti oleh KPK Sedangkan mengenai pemberian sanksi terhadap pemainnya, itu akan diberikan setelah ada keputusan hukum tetap atau inkrah. Sedangkan mengenai audit BPKP terhadap Banggar DPR, itu belum ada. "Belum masuk. BPKP sedang bekerja," ujarnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Hingga Akhir Tahun 2018, Udang Masih Jadi Primadona Ekspor Sektor Perikanan

  NERACA Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat hingga akhir tahun ekspor hasil perikanan jelang akhir tahun 2018…

MESKI PENERIMAAN SEKTOR MINERBA MENINGKAT - KPK: Kepatuhan Pajak SDA Masih Rendah

Jakarta-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan, tingkat kepatuhan pajak di sektor sumber daya alam (SDA) khususnya sektor ekstraktif masih rendah. Perusahaan…

Sinkronisasi Pusat – Daerah Masih Jadi Hambatan Investasi

      NERACA   Jakarta - Ekonom Bank Dunia Indira Maulani Hapsari menyoroti sinkronisasi aturan pemerintah pusat dan daerah…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Bappenas Dorong Pembangunan Papua Berbasis Pendekatan Adat

    NERACA   Jakarta - Pendekatan sosiologi-antropologi menjadi faktor penting dalam proses perencanaan pembangunan nasional untuk Tanah Papua. Pendekatan…

Devisa Sektor Pariwisata Selalu Meningkat

    NERACA   Jakarta - Devisa dari sektor pariwisata selama empat tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo meningkat 202 miliar…

2019, Belanja Pemerintah Pusat Rp1.634 Triliun

    NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan belanja pemerintah pusat pada tahun 2019 akan mencapai…