Ruang Banggar Rp 14 M Masih Mahal

NERACA

Jakarta- Ketua DPR Marzuki Alie sudah mendapatkan laporan lengkap soal anggaran ruang Banggar DPR setelah pembongkaran kursi dan perlengkapan kecil lainnya. Namun demikian efisiensi yang dilakukan hanya sekitar Rp6 miliar. Sehingga biaya renovasi ruang Banggar DPR menjadi Rp14 miliar. Meski harus lebih banyak lagi produk impor lain yang harus diganti. "Fasilitas impor lain harusnya dibongkar. Sehingga penghematannya bisa lebih besar. Kalau Rp 14 M hanya dipotong Rp 6 M dan ini masih mahal," kata Marzuki lagi di Jakarta,2/2

Sementara Ketua Badan Kehormatan DPR, M Prakosa mengakui penghematan ruang baru Banggar DPR hanya bisa menyentuh angka Rp 6 miliar. "Pada hari Rabu sudah dihitung sekitar Rp 5,7 atau hampir Rp 6 M penghematannya. Memamg dari segi itu masih tinggi. Tapi satu hal yang kita inginkan ruang itu seharusnya tidak mewah,” tambahnya.

Tapi, menurut Wakil Ketua DPR RI Pramono, ruang Banggar dihemat Rp 5 M dengan mengganti kursi impor dengan kursi lokal, itu cukup signifikan. Tapi, pihaknya tetap menunggu BK DPR melaporkan hasil penelusuran ruang baru Banggar DPR. Keputusan final akan diambil dalam rapat pimpinan DPR dengan rapat BK DPR tersebut. "Nanti pimpinan akan menyikapi setelah laporan resmi. Tapi kemudian salah satunya BK meminta fasilitas seperti kursi, LCD, dsb, itu dibongkar,” tambah Pramono.

Yang pasti kalau ada ada mark up di Banggar DPR harus ditindaklanjuti oleh KPK Sedangkan mengenai pemberian sanksi terhadap pemainnya, itu akan diberikan setelah ada keputusan hukum tetap atau inkrah. Sedangkan mengenai audit BPKP terhadap Banggar DPR, itu belum ada. "Belum masuk. BPKP sedang bekerja," ujarnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Kinerja Saham PGN Belum Masih Tertekan - Holding BUMN Migas Dibentuk

NERACA Jakarta - Menteri BUMN Rini Soemarno menargetkan pembentukan holding BUMN migas terwujud pada triwulan-I tahun 2018.”Setelah holding BUMN industri…

Pelayanan Publik Dinilai Masih Buruk - YLKI NILAI KENAIKAN TARIF TOL TIDAK ADIL

Jakarta- Hasil survei dan observasi Ombudsman RI mengungkapkan, pelayanan publik di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah secara keseluruhan masih buruk. Sementara…

Penyaluran KUR Di Papua Masih Rendah

    NERACA   Papua - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua menyebut penyaluran program Kredit Usaha Rakyat…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Apindo, Kadin, dan YLKI Sepakat Perkuat Fungsi dan Kewenangan KPPU

      NERACA   Jakarta - DPP Pemuda Tani Indonesia mengadakan Seminar Nasional dengan Tema “Revisi UU Anti Monopoli:…

Pembiayaan Proyek LRT akan Rampung Akhir Tahun

  NERACA   Jakarta - Pemerintah akan menyelesaikan pembiayaan (financial closing) kereta ringan Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (LRT Jabodebek) dengan nilai total investasi…

Produk Citicon Kuasai Pasar Bata Ringan

      NERACA   Jakarta - Pertumbuhan infrastruktur dan properti sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia, menyusul…