Ruang Banggar Rp 14 M Masih Mahal

NERACA

Jakarta- Ketua DPR Marzuki Alie sudah mendapatkan laporan lengkap soal anggaran ruang Banggar DPR setelah pembongkaran kursi dan perlengkapan kecil lainnya. Namun demikian efisiensi yang dilakukan hanya sekitar Rp6 miliar. Sehingga biaya renovasi ruang Banggar DPR menjadi Rp14 miliar. Meski harus lebih banyak lagi produk impor lain yang harus diganti. "Fasilitas impor lain harusnya dibongkar. Sehingga penghematannya bisa lebih besar. Kalau Rp 14 M hanya dipotong Rp 6 M dan ini masih mahal," kata Marzuki lagi di Jakarta,2/2

Sementara Ketua Badan Kehormatan DPR, M Prakosa mengakui penghematan ruang baru Banggar DPR hanya bisa menyentuh angka Rp 6 miliar. "Pada hari Rabu sudah dihitung sekitar Rp 5,7 atau hampir Rp 6 M penghematannya. Memamg dari segi itu masih tinggi. Tapi satu hal yang kita inginkan ruang itu seharusnya tidak mewah,” tambahnya.

Tapi, menurut Wakil Ketua DPR RI Pramono, ruang Banggar dihemat Rp 5 M dengan mengganti kursi impor dengan kursi lokal, itu cukup signifikan. Tapi, pihaknya tetap menunggu BK DPR melaporkan hasil penelusuran ruang baru Banggar DPR. Keputusan final akan diambil dalam rapat pimpinan DPR dengan rapat BK DPR tersebut. "Nanti pimpinan akan menyikapi setelah laporan resmi. Tapi kemudian salah satunya BK meminta fasilitas seperti kursi, LCD, dsb, itu dibongkar,” tambah Pramono.

Yang pasti kalau ada ada mark up di Banggar DPR harus ditindaklanjuti oleh KPK Sedangkan mengenai pemberian sanksi terhadap pemainnya, itu akan diberikan setelah ada keputusan hukum tetap atau inkrah. Sedangkan mengenai audit BPKP terhadap Banggar DPR, itu belum ada. "Belum masuk. BPKP sedang bekerja," ujarnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Dikategorikan B3, Limbah Faba Masih Bisa Dimanfaatkan

      NERACA   Jakarta - Industri manufaktur berperan penting dalam implementasi konsep ekonomi berkelanjutan. Selain akan menjadi tren…

Penjelasan Belum Memuaskan - BEI Pastikan Suspensi KIJA Masih Berlanjut

NERACA Jakarta – Meskipun PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJA) sudah memberikan penjelasan terkait potensi gagal bayar atau default atas…

PEMERINTAH MASIH CARI FORMULA PENARIKAN PAJAK - JK: Pajak E-Commerce Jadi Masalah Dunia

Jakarta-Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, penarikan pajak untuk perusahaan digital seperti Google, Microsoft, Facebook, dan Amazon menjadi masalah dunia. Masalah…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Indeks Pembangunan Kesehatan : Bali Tertinggi, Papua Terendah

    NERACA   Jakarta - Provinsi Bali menjadi wilayah yang memiliki Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) paling tinggi sementara…

Presiden Minta Menteri Antisipasi Dampak Kekeringan

    NERACA   Jakarta - Presiden Joko Widodo memerintahkan para menteri kabinet kerja untuk mengantisipasi dampak kekeringan yang terjadi…

Beban Ekonomi Akibat DBD Capai US$ 381 Juta

    NERACA   Jakarta - Indonesia telah melawan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) sudah mencapai 50 tahun, akan tetapi…