Menkeu Harapkan Inovasi dari Kementerian dan Lembaga - Kurangi Penggunaan APBN

 

 

NERACA

 

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendorong kementerian/lembaga berinovasi untuk mengurangi penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dalam menjalankan program prioritas dan strategis nasional. “Kementerian/lembaga kami minta untuk juga berinovasi dan berkreasi untuk bisa tetap menjalankan program prioritas nasional namun tidak sepenuhnya dibiayai langsung melalui APBN atau alokasi anggaran,” kata Ani, sapaan akrab Menkeu dalam penandatanganan sindikasi kredit 12 perbankan dengan KAI untuk LRT Jabodebek di Jakarta, akhir pekan kemarin.

Menurut dia, saat ini pembiayaan proyek prioritas sudah bisa dilakukan melalui kombinasi anggaran kementerian, anggaran di penanaman modal negara di BUMN, subsidi dan penjaminan hingga sejumlah instrumen yang disiapkan Kementerian Keuangan seperti Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Proyek LRT Jabodebek sendiri, lanjut Ani, memiliki struktur pembiayaan yabg rumit karena tidak hanya menggunakan uang negara untuk kontrak proyek tahun jamak (multiyears).

Proyek senilai Rp29,9 triliun itu juga menggunakan APBN dalam sejumlah instrumen yakni Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada investor dan kontraktor proyek yakni KAI dan Adhi Karya sebesar Rp9 triliun, jaminan pemerintah serta subsidi tiket. Ani meminta seluruh pihak yang terlibat bisa ikut menjaga dan mengawasi proyek tersebut hingga rampung pada 2019 mendatang. "Dengan semakin banyak yang mengawasi, kita harapAdhi Karya bisa melaksanakan fungsi kontraktor secara baik, efisien, mutu tidak dikompromikan. Tidak ada korupsi. Kemudian KAI juga bisa mengelola proyek dengan efisien, baik, tidak korupsi dan pinjaman bisa dikembalikan tanpa jaminan saya harus dipanggil (KPK)," ujarnya.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang turut hadir dalam acara itu mengakui proyek LRT Jabodebek menjadi terobosan baru dalam pembiayaan infrastruktur yang tidak lagi mengandalkan APBN. "Bagi kami ini adalah satu era baru di mana satu infrastruktur yang selama ini menggunakan APBN, kita berhasil tembus celah itu, agar dapat didanai swasta," katanya. Budi berharap penandatanganan kontrak sindikasi kredit dari 12 perbankan untuk proyek moda transportasi baru itu dapat memberikan kepastian penyelesaian proyek. "Juga menjawab keraguan beberapa pihak atas kelanjutan proyek ini," pungkasnya.

Pembangunan infrastruktur adalah salah satu cara untuk mewujudkan konektivitas dan pemerataan pertumbuhan ekonomi. Faktanya, masih ada ketimpangan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Berdasarkan data BPS, angka Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB ) tahun 2014 di Pulau Jawa mencapai 57,4 persen, Sumatera 23 persen, sementara di pulau lainnya di bawah 10 persen. Pertumbuhan ekonomi ini berkaitan erat dengan pertumbuhan industri. Sementara, pertumbuhan industri harus ditunjang dengan infrastruktur transportasi yang memadai. Keberadaan infrastruktur transportasi otomatis membuka akses distribusi barang dan jasa di setiap daerah dan akan meningkatkan taraf hidup masyarakatnya.

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas pun mengamini mekanisme penganggaran selain APBN dengan mendorong peran swasta. “Perlu didorong peran swasta dan lembaga pengelolaan dana jangka panjang melalui skema Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha/KPBU dan peran Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah/PINA termasuk penggunaan SBSN (Surat Berharga Syariah Negara),” tuturnya. Tingkat kepercayaan dunia untuk berinvestasi di Indonesia pun semakin membaik. Presiden Joko Widodo mengatakan inilah waktu yang tepat untuk berinvestasi di Indonesia. Kondisi ini juga diapresiasi oleh Bank Dunia. “Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai hal untuk meningkatkan kualitas lingkungan bisnis untuk sektor swasta terutama 3 tahun terakhir ini,” ungkap World Bank Indonesia Country Director Rodrigo Chaves.

Terlepas dari inovasi pembiayaan yang bisa mempercepat pembangunan infrastruktur, masih terjadi salah kaprah. Salah satunya adalah bererdarnya isu penjualan aset properti Bandara Soekarno-Hatta di masyarakat. “Saya ingin mengklarifikasi, Pemerintah khususnya Kemenhub ingin melakukan dan sudah melakukan kegiatan kerja sama operasi yang tidak ada unsur menjual aset negara, tapi hanya mengerjasamakan pelabuhan dan bandara dengan waktu dan kepentingan yang terbatas,” tegas Menhub Budi Karya Sumadi.

Kesempatan investasi yang diberikan kepada badan usaha dan swasta ini merupakan upaya untuk memecahkan persoalan keterbatasan dana APBN. Dengan skema ini, APBN dapat dialihkan untuk pembangunan proyek lain yang membutuhkan kehadiran negara. Pengelolaannya pun bisa dilakukan dengan lebih profesional. Meskipun swasta yang membangun, mereka tetap harus menyetorkan kewajibannya sebagai pendapatan negara. Selain itu, perlu juga digarisbawahi bahwa pada akhir masa perjanjian/konsesi, aset yang telah dibangun mutlak akan menjadi milik pemerintah.

 

 

BERITA TERKAIT

Infobrand.id Gelar Indonesia Digital Popular Brand Award untuk ke 32 Kalinya

Infobrand Gelar Indonesia Digital Popular Brand Award untuk ke 32 Kalinya NERACA Jakarta – Di tengah persaingan yang semakin sengit,…

Presiden Sebut Sektor Maritim Jadi Kunci Perkembangan Ekonomi Indonesia

  NERACA Palu - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan kawasan maritim menjadi kunci perkembangan ekonomi Indonesia karena menjadi…

Stabilitas Keuangan Hadapi Tiga Tantangan Besar

Stabilitas Keuangan Hadapi Tiga Tantangan Besar NERACA Jakarta - Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Juda Agung mengatakan stabilitas sistem keuangan…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Infobrand.id Gelar Indonesia Digital Popular Brand Award untuk ke 32 Kalinya

Infobrand Gelar Indonesia Digital Popular Brand Award untuk ke 32 Kalinya NERACA Jakarta – Di tengah persaingan yang semakin sengit,…

Presiden Sebut Sektor Maritim Jadi Kunci Perkembangan Ekonomi Indonesia

  NERACA Palu - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan kawasan maritim menjadi kunci perkembangan ekonomi Indonesia karena menjadi…

Stabilitas Keuangan Hadapi Tiga Tantangan Besar

Stabilitas Keuangan Hadapi Tiga Tantangan Besar NERACA Jakarta - Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Juda Agung mengatakan stabilitas sistem keuangan…