Total Piutang Negara Rp57 Triliun

NERACA

Jakarta—Kementerian Keuangan menegaskan hingga 2011 jumlah utang negara yang masih tertunggak mencapai Rp57 triliun yang terdiri dari 150 ribu debitur. "Secara keseluruhan, total piutang negara adalah sekitar Rp57 triliun," kata Direktur Piutang Kementerian Keuangan Soepomo di Jakarat,2/2

Menurut Soepomo, piutang paling besar berasal dari eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang merupakan obligor. Dari Rp57 triliun tersebut, sebanyak Rp20 triliun berasal dari piutang BUMN yang tercatat sejak 2006. "Pemerintah mulai ambil posisi piutang BUMN untuk dipisahkan dari piutang Negara,”tambahnya.

Lebih jauh kata Soepomo, piutang BUMN adalah bukan piutang negara. Alasanya dalam PP 33/2006 tegas sekali mengatur, lalu juga di UU APBN tiap tahun mengatakan bahwa piutang BUMN bukan piutang negara. Namun sayangnya untuk BUMD, Soepomo tidak merinci berapa nilai piutangnya, karena jumlahnya yang hanya puluhan miliar saja.

Sementara itu, Menteri Keuangan Agus DW Martowardjojo menjelaskan, di Indonesia ada banyak BUMN atau BUMD yang sudah bekerja dengan profesional dengan aset negara yang dipisahkan. Karenanya, ada beberapa BUMN telah menjadi perusahaan publik. "Jadi tidak seluruhnya saham di persero itu kuasai oleh negara. Sudah ada yang dimiliki oleh investor, baik investor dalam dan luar negeri dan pengelolaannya sudah profesional dan sistemnya sudah baik," ungkapnya

Menurut Agus, selama ini BUMN dan BUMD yang telah berkompetisi di masyarakat terlihat memiliki ketimpangan. "Tidak ada level playing field. tidak ada kesetaraan," tambah dia.

Ketidaksetaraan tersebut, adalah adanya piutang BUMN atau piutang perseroan yang dimiliki oleh negara atau selalu dianggap piutang negara. "Walaupun sudah ada aturan yang menegaskan, tetap masih ada UU Nomor 49 peralihan UU Nomor 60 UU PRP sehingga bisa dapat diinterpretasi berbeda. “Oleh karena itu, kita membutuhkan UU khusus tentang piutang negara dan piutang daerah sehingga jelas kewenangan daripada BUMN dan BUMD itu bagaimana mengurus piutang negara dan daerah," tukasnya

Agus menambahkan, jika disetujui maka BUMN nantinya diizinkan untuk mengelola piutang BUMN atau BUMD itu sendiri, sehingga tidak timbul kekhawatiran adanya kerugian negara. "Karena kalau seandainya mereka mengelola piutangnya secara best practices seperti layaknya perusahaan swasta yang lain, itu mereka takut dikatakan bahwa itu merugikan negara," kata Agus.

Lebih jauh Agus mengatakan, UU ini nantinya mengatur jika piutang negara tidak perlu diatur panitia, cukup Kementerian Keuangan, sehingga unit yang menangani piutang negara dapat lebih efisien dan lebih efektif. "Nah kita melihat hal itu yang ada merupakan inti dari RUU ini dan yang lain adalah mengharapkan pengeloaan piutang negara ini betul-betul menjadi ranah efisien dan efektif, karena kami memperhatikan dibuku Kemenkeu makin banyak piutang negara yang harus dikelola dengan baik," pungkasnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Bank Mandiri Catatkan Perolehan Laba Rp 13,5 Triliun

  NERACA   Jakarta – PT Bank Mandiri Tbk mencatatkan perolehan laba konsolidasi tumbuh 11,1% mencapai Rp13,5 triliun, kualitas kredit…

Menkeu Proyeksi Defisit APBN Capai Rp310,8 Triliun

  NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 berpotensi…

DEFISIT APBN MELEBAR HINGGA RP 135 TRILIUN LEBIH - Menkeu: Pertumbuhan Semester I Capai 5,1%

Jakarta-Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia di semester I-2019 mencapai  5,1%.  Angka ini berdasarkan perhitungannya terhadap kontribusi…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Sentry Safe Hadirkan Brankas dengan Proteksi terhadap Kebakaran dan Banjir

  NERACA Jakarta – Brankas biasanya digunakan untuk menyimpan dokumen-dokumen penting ataupun barang-barang berharga. Oleh karena itu Sentry Safe mengeluarkan…

SKK Migas Inginkan Penyebaran Informasi Kontribusi Hulu Migas Di Daerah

NERACA Balikpapan - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bersama Kontraktor Kontrak Kerjasama…

Sky Energy Luncurkan Produk Teringan di Dunia - Pembangkit Tenaga Surya

      NERACA   Jakarta - Kebutuhan akan listrik semakin meningkat seiring berkembangnya teknologi. Pada 2019, kebutuhan listrik dunia…