Klarifikasi DPD SP PLN Soal Pembatalan Ceramah

NERACA
Jakarta - Ceramah Ustad Abdul Somad di Masjid Nurul Falah PLN Disjaya mengalami pembatalan, bahkan pembatalan tabliq akbar tersebut sempat viral di media sosial dan diangkat menjadi pemberitaan di media online. Untuk meluruskan desas desus acara tabliq akbar tersebut, Ketua Departemen Humas Serikat Pekerja (SP) PLN Parsahatan Siregar menyampaikan beberapa hal. 
Pertama, kata dia, penjelasan dari DPD SP PLN Disjaya tersebut merupakan penjelasan versi panitia acara yang oleh manajemen PLN Disjaya yang meminta kepada DPD SP PLN untuk menulis kronologis yang disampaikan panitia. "Karena pada pagi nya DPD SP PLN Disjaya telah menyampaikan kegundahan pembatalan tersebut karena disinyalir dan diduga merupakan instruksi dari PLN Pusat," ungkapnya, seperti dikutip dalam keterangannya, kemarin. 
Kedua, permintaan ini disampaikan oleh Manajemen PLN Disjaya pada saat pengurus DPD SP PLN Disjaya dipanggil oleh manajemen pada sore harinya setelah permasalahan pembatalan ceramah ustadz Abdul Somad viral dan menjadi perbincangan oleh publik. Ketiga, berkenaan dengan kronologis versi panitia tersebut yang disampaikan oleh DPD SP PLN Disjaya diupload atau diberitakan di media online oleh pihak yang tidak bertanggung jawab maka pihaknya dari humas DPP SP PLN menyatakan keberatan, karena penjelasan versi panitia melalui DPD SP PLN Disjaya tersebut bukan untuk konsumsi dijadikan berita di media massa nasional.
Keempat, DPP SP PLN sangat mendukung terselenggaranya ceramah Ustadz Abdul Somad tersebut di lingkungan pegawai PLN karena sesuai temanya sangat cocok untuk membangkitkan semangat ukhuwah dan sebagai perekat umat dalam memajukan bangsa Indonesia.
"DPP SP PLN sekali lagi menyatakan sangat menyesali pembatalan ceramah Ustadz Abdul Somad secara tiba-tiba dengan alasan yang tidak dapat diterima, yang diduga dilakukan dan diintervensi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang pantas diduga sebagai upaya mendeskriditkan pemerintah, serta mengadu domba antara umat dengan umaranya. Oleh sebab itu DPP SP PLN meminta kepada institusi lembaga negara seperti DPR RI untuk melakukan penelusuran dan investigasi terhadap pihak-pihak tersebut dan memberikan sangsi sesuai dengan tingkat kesalahannya. Sehingga dikemudian hari tidak terjadi lagi," tukasnya. 

BERITA TERKAIT

Infobrand.id Gelar Indonesia Digital Popular Brand Award untuk ke 32 Kalinya

Infobrand Gelar Indonesia Digital Popular Brand Award untuk ke 32 Kalinya NERACA Jakarta – Di tengah persaingan yang semakin sengit,…

Presiden Sebut Sektor Maritim Jadi Kunci Perkembangan Ekonomi Indonesia

  NERACA Palu - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan kawasan maritim menjadi kunci perkembangan ekonomi Indonesia karena menjadi…

Stabilitas Keuangan Hadapi Tiga Tantangan Besar

Stabilitas Keuangan Hadapi Tiga Tantangan Besar NERACA Jakarta - Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Juda Agung mengatakan stabilitas sistem keuangan…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Infobrand.id Gelar Indonesia Digital Popular Brand Award untuk ke 32 Kalinya

Infobrand Gelar Indonesia Digital Popular Brand Award untuk ke 32 Kalinya NERACA Jakarta – Di tengah persaingan yang semakin sengit,…

Presiden Sebut Sektor Maritim Jadi Kunci Perkembangan Ekonomi Indonesia

  NERACA Palu - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan kawasan maritim menjadi kunci perkembangan ekonomi Indonesia karena menjadi…

Stabilitas Keuangan Hadapi Tiga Tantangan Besar

Stabilitas Keuangan Hadapi Tiga Tantangan Besar NERACA Jakarta - Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Juda Agung mengatakan stabilitas sistem keuangan…