NERACA

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi mengakui Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK sepanjang 2017 menjadi yang paling tinggi sejak lembaga penegak hukum itu berdiri pada 2003.

"Jumlah kasus tangkap tangan di tahun 2017 ini telah melampaui tahun sebelumnya dan merupakan terbanyak sepanjang sejarah KPK berdiri," ungkap Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam konferensi pers "Capaian dan Kinerja KPK 2017" di gedung KPK Jakarta, Rabu (27/12).

Dari 19 kasus tersebut, KPK telah menetapkan 72 orang sebagai tersangka dengan beragam profil tersangka, mulai dari aparat penegak hukum, anggota legislatif hingga kepala daerah. Jumlah tersebut belum termasuk tersangka yang ditetapkan kemudian dari hasil pengembangan perkara.

Secara total, pada 2017 KPK melakukan 114 kegiatan penyelidikan, 118 penyidikan, dan 94 kegiatan penuntutan, baik kasus baru maupun sisa penanganan perkara pada tahun sebelumnya. Selain itu juga melakukan eksekusi terhadap 76 putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

"Bila dilihat dari jenis perkara, tindak pidana korupsi yang paling banyak terjadi adalah penyuapan dengan 93 perkara, diikuti pengadaan barang/jasa sebanyak 15 perkara, serta TPPU sebanyak lima perkara," tambah dia.

Lima kasus TPPU yang ditangani KPK sepanjang 2017 antara lain adalah kasus pencucian yang uang dilakukan oleh Wali Kota Madiun Bambang Irianto, Bupati Nganjuk Taufiqurrahman, Kepala Sub Auditorat III B.2 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ali Sadli, pejabat eselon I BPK Rochmadi Saptogiri.

Selain itu, terdapat 12 perkara lainnya yang melibatkan bupati/walikota dan wakilnya dengan 11 orang bupati/walikota tersangkut kasus korupsi ditambah 1 orang gubernur. Di antara kasus-kasus yang ditangani tersebut, terdapat 19 kasus yang merupakan hasil tangkap tangan.

"OTT kan pengaduan masyarakat, kami ajak rakyat di Indonesia, kalau punya data, informasi, laporkan ke KPK, kita 'follow up' karena dari laporan itu kita bisa lakukan tindakan, misal OTT," tambah Ketua KPK Agus Rahardjo.

KPK juga masih akan menindaklanjuti setidaknya 564 laporan pada 2017 yang masih diproses."Laporan-laporan itu belum ditindaklanjuti, tapi kan pasti dikaji, mana yang bisa segera, mana yang masih membutuhkan waktu. Mudah-mudahan nanti kita akan memperbanyak satuan tugas kita yang tadinya beranggotakan lebih dari 10 orang bisa dikecilkan, sehinggabisa bergerak di banyak tempat," tambah Agus.

Selamatkan Rp2,946 Triliun

Lalu, KPK mengaku menyelamatkan Rp2,946 triliun uang negara melalui kerja kedeputian penindakan dan pencegahan lembaga tersebut sepanjang 2017.

"Dari kedeputian penindakan, total ada pengembalian keuangan negara senilai Rp276,6 miliar yang terdiri dari PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sebesar Rp188 miliar dari perkara korupsi dan pencucian uang ditambah hibah barang rampasan sekitar Rp88,6 miliar," kata Agus.

Pada 2017, KPK telah menghibahkan barang rampasan senilai total Rp88,6 miliar yaitu tanah dan bangunan senilai Rp49 miliar di Kota Surakarta kepada Pemkot Surakarta untuk dimanfaatkan sebagai museum Batik; tanah dan bangunan senilai Rp24,5 miliar kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) untuk dijadikan pusat arsip pemberantasan korupsi.

Kemudian tanah dan bangunan senilai Rp2,9 miliar di Karawang Barat untuk Balai Pusat Statistik (BPS) yang akan dimanfaatkan untuk rumah dinas dan perluasan kantor; wisma penginapan beserta isinya senilai Rp11,9 miliar kepada Kementerian Keuangan dan kendaraan operasional untuk Rupbasan Pekanbaru.

Sedangkan dari kedeputian pencegahan ada total Rp2,67 triliun diserahkan ke kas negara yang terdiri dari laporan gratifikasi tergolong milik negara senilai Rp114 miliar dan penyelamatan barang milik negara Kementerian Kesehatan senilai Rp374 miliar seluas 18 hektare yang telah dikuasai oleh pihak lain sejak 1997.

Selanjutnya ada hasil koordinasi supervisi dengan PT Kereta Api Indonesia yaitu sewa lahan right of way (ROW) yaitu terkait pengusahaan prasarana kereta api oleh 8 mitra senilai Rp78 miliar sedangkan, 7 mitra lainnya masih dalam proses renegosiasi dengan nilai potensi pendapatan sebesar Rp604 miliar. Mohar/Ant