Jakarta- Di tengah dinamika perubahan perilaku konsumen akibat maraknya kemajuan ekonomi digital, perlindungan konsumen di negeri ini ternyata masih lemah. Sementara itu, prospek ekonomi Indonesia 2018 akan lebih banyak dimotori oleh kaum milenial yang diprediksi mampu memutarkan roda perekonomian nasional lebih cepat pada tahun depan.

NERACA

Menurut penilaian Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi, sepanjang 2017 cukup banyak kasus yang menunjukkan bahwa perlindungan konsumen di Indonesia masih sangat lemah. "Padahal, konsumen adalah salah satu pilar utama roda perekonomian. Tanpa konsumen, roda ekonomi akan lumpuh karena tidak ada transaksi apa pun," ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (28/12).

Meskipun menjadi salah satu pilar utama, Tulus menilai dalam banyak hal konsumen justru berada pada posisi yang lemah dalam sistem transaksi maupun roda perekonomian secara keseluruhan.

Negara sebagai pembuat aturan yang seharusnya menjadi penyeimbang antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha, justru terlihat lebih banyak menempatkan konsumen pada posisi lemah tersebut. "Akhirnya, pemenuhan hak-hak konsumen menjadi terpinggirkan. Itu merupakan potret yang paling kentara untuk mencerminkan situasi dan kondisi perlindungan konsumen pada 2017," ujarnya.

Secara terpisah, Wakil Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Rolas Budiman Sitinjak menilai, pemerintah belum serius dalam melindungi kepentingan konsumen. Hal itu terlihat dari tak ada kebijakan yang berfokus pada perlindungan konsumen, baik dari sisi aturan teknis maupun penerapannya.

Rolas melihat, pembentukan Peraturan Presiden (Perpres) No 50 Tahun 2017 Tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen hanya fokus pada tataran teoritis untuk melindungi konsumen.
“Di Perpres tersebut tidak ada yang baru hanya mempertegas aturan yang sudah ada saja. Perpres tidak mengatur dengan tegas siapa yang menjadi koordinator dalam melindungi konsumen,” ujarnya di Jakarta, Rabu (27/12).

Dia juga melihat ketidakseriusan pemerintah dari masih banyaknya produk untuk konsumen yang beredar dan tidak memenuhi standar. Adapun solusinya, menurut dia, pemerintah perlu berfokus memperkuat lembaga perlindungan konsumen, baik dari sisi kemandirian, anggaran, maupun kewenangannya. Sampai saat ini BPKN hanya sampai pada tugas memberikan rekomendasi kepada kementerian terkait perlindungan konsumen.

Tulus mengatakan, terdapat beberapa kejadian sepanjang 2017 yang menunjukkan negara belum hadir untuk melindungi konsumen. Seperti peristiwa penelantaran calon jamaah umroh, dia menilai pemerintah mudah memberikan perizinan biro umroh, tetapi gagal dalam mengawasi dan menegakkan hukum dalam melindungi calon jamaah.

Begitu pula dalam pro dan kontra perizinan pembangunan kawasan perumahan terpadu di Cikarang, Jawa Barat. Perbedaan sikap antara pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat menempatkan konsumen pada ketidakpastian hukum, sementara promosi dilakukan secara bombastis.

Tulus juga menilai negara justru menciptakan kegaduhan baru yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Hal itu tercermin pada kasus pendaftaran ulang pemegang kartu prabayar, wacana penyederhanaan tarif listrik dan penerapan Gerakan Nasional Nontunai.

Tidak hanya itu. BPKN sebagai lembaga perlindungan konsumen yang dibentuk negara berdasarkan perintah UU juga seringkali diabaikan. Contohnya, banyak rekomendasi BPKN yang tidak diindahkan oleh kementerian terkait. Misalnya, ketika 2015 lalu, BPKN memberikan rekomendasi kepada Kementerian Agama terkait biro perjalanan umroh yang malpraktek. "Rekomendasi itu tak ditanggapi dengan serius oleh Kementerian Agama. Baru setelah ada kasus nasional mengenai travel umroh, pelaku kebijakan seakan kebakaran jenggot,” ujar Rolas.

Negara juga terlihat tidak berdaya dalam melindungi konsumen dan kepentingan publik karena kebijakan yang berorientasi pada pasar seperti pada permasalahan tarif listrik dan bahan bakar minyak, kelangkaan gas elpiji bersubsidi, serta impor bahan pangan yang masih saja terjadi.

Puncaknya adalah kriminalisasi konsumen oleh pelaku usaha. Konsumen yang kritis memperjuangkan haknya justru dikriminalkan oleh pelaku usaha dan dengan cepat diproses secara hukum. "Padahal, saat banyak terjadi pelanggaran pidana oleh pelaku usaha dalam ranah hak-hak konsumen, proses hukum yang terjadi justru sangat lambat," ujar Tulus.

Generasi Milenial

Sementara itu, generasi milenial di Indonesia saat ini mencapai 34%, generasi mayoritas diantara generasi-generasi yang lain. Generasi milenial adalah generasi istimewa, menurut Pew Research Center, mereka adalah generasi yang lahir antara tahun 1981 – 1999, mereka memiliki karakter dan perilaku yang sangat digital minded karena konsumsi mereka terhadap internet sangat tinggi.  

Generasi milenial lah yang akan menjadi penentu ekonomi politik Indonesia ke depan, karena itu tidak heran bila pelaku bisnis dan pelaku politik berlomba-lomba menggantungkan harapannya pada generasi milenial. Dalam buku Millennial Nusantara (Gramedia, 2017) karakter generasi milenial ada tiga yang disebut sebagai 3C yaitu Pertama, Confidence, mereka ini orang yang sangat percaya diri, berani mengemukakan pendapat dan tidak sungkan-sungkan berdebat di depan publik. Kedua, Creative, mereka adalah orang yang biasa berpikir out of the box, kaya akan ide dan gagasan dan mampu mengkomunikasikan ide dan gagasan itu dengan cemerlang. Ketiga, Connected, mereka adalah pribadi  yang pandai bersosialisasi terutama dalam komunitas yang mereka ikuti, mereka juga aktif berselancar di sosial media dan internet.  

Hasil survey Alvara Research Center mengungkapkan, era ekonomi Indonesia 2018 adalah E-Leisure Economy, salah satu industri yang mendapatkan berkah urban middle-class milenial adalah industri selular. Dari sisi pengeluaran, porsi pengeluaran milenial untuk kebutuhan internet cukup tinggi, rata-rata mereka mengalokasikan 10% dari total pengeluaran selama satu bulan untuk komunikasi dan internet. Kue yang menggiurkan ini saat ini dinikmati oleh berbagai operator selular di Indonesia yang pertumbuhannya tahun 2017 ini tercatat berkisar antara 9-10%. Pertumbuhan yang cukup tinggi ini terutama ditopang oleh pertumbuhan layanan data yang cukup siginifikan. 

Selain industri selular, industri pariwisata Indonesia yang saat ini berkembang pesat juga tidak bisa dipungkiri disebabkan oleh kontribusi konsumen urban middle-class milenial. Saat ini jalan-jalan sudah menjadi kebutuhan utama mereka. Mereka berwisata tidak cukup setahun sekali, bahkan kalau ada kesempatan mereka akan jalanjalan setiap sebulan. Kenapa bisa demikian?. Sekali lagi karena faktor sosial media, berwisata tidak sekadar jalanjalan menikmati pemandangan alam atau kuliner. Melakukan selfi dilokasi wisata atau memotret makanan jauh lebih penting, hasil selfi itu kemudian diupload ke sosial media sebagai jejak digital bahwa mereka pernah ke lokasi wisata tersebut.

Melihat kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai kuartal III-2017 mencapai angka 5%, maka diperkirakan pada akhir 2017 pertumbuhan ekonomi akan berada di kisaran 5,1%, sebenarnya angka pertumbuhan ini kalau dibandingkan dengan angka pertumbuhan ekonomi negara-negara dunia tidak terlalu jelek, namun melihat segala potensi yang dimiliki Indonesia angka 5,1% sebenarnya juga tidak terlalu istimewa. 

BPS mencatat sepanjang tahun ini ekonomi Indonesia masih ditopang dua “mesin” utama yaitu Pertama, konsumsi rumah tangga yang berkontrubusi 57.02% pada Q1, 55.69% pada Q2, dan 55.68% pada Q3 2017. Kedua, Investasi yang berkontribusi 23.95% pada Q1, 23.49% pada Q2, dan 23.76% pada Q3 2017. Laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga ditopang oleh empat sektor utama yaitu makanan dan minuman, kesehatan dan pendidikan, transportasi dan komunikasi, dan restoran dan hotel. bari/mohar/fba