Kompetensi Wartawan Sangat Diperlukan Dalam Pemberitaan Daerah Perbatasan

NERACA

Jakarta-Pasca reformasi, pertumbuhan pers sangat pesat. Namun demikian, permasalahan yang terjadi adalah konten pemberitaan-pemberitaan yang berkualitas kurang diperhatikan. Melalui kemajuan teknologi, daerah perbatasan dapat menikmati berita berkualitas bukan lagi menjadi hambatan, oleh karena itu kompetensi wartawan di daerah perbatasan sangat penting dan perlu ditingkatkan.

Hal itu dikatakan Adi Lazuardi, wartawan senior Antara, dalam diskusi publik Kaukus Muda Indonesia (KMI) bertema “Optimalisasi Kompetensi Wartawan dalam Pemberitaan Pembangunan Daerah Perbatasan dalam Rangka Meningkatkan Nasionalisme” di Jakarta, Rabu (27/12).

“Perlu juga ditingkatkan kompetensi wartawan di daerah. Uji kompetensi yang dilakukan oleh dewan pers sebaiknya difokuskan khusus bagi wartawan yang bertugas di daerah terutama perbatasan. Hal ini sangat penting dilakukan di daerah untuk mendukung program Presiden Jokowi dalam mengembangkan daerah perbatasan,” ujar Adi.

Menurut dia, apa yang dilakukan Malaysia terkait pemberitaannya positif membuat kemajuan bagi negara tersebut. Anehnya di Indonesia seringkali dinilai tidak layak naik berita ketika ada bahan pemberitaannya yang baik padahal pentingnya berita positif tentang perbatasan dapat mengedukasi.

Hal senada dikemukakan Mukhlis Yusuf, Pokja Revolusi Mental. Menurut dia, informasi yang tidak benar ketika diberitakan terus menerus maka sering dianggap sebagai kebenaran. Ia berharap daerah yang sedang melakukan pembenahan harus diberitakan secara riil karena kebohongan yang terorganisir akan mengalahkan kebenaran.

Sementara itu, Robert Simbolon, Deputi I BNPP sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan pemerintah Jokowi dan kesungguhan masyarakat kawasan perbatasan untuk membangun daerah dan dirinya sendiri setelah sempat sekian lama terpinggirkan atau termarjinalkan oleh sistem pembangunan di Indonesia.

“Dari sisi pemerintah, kami melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi kami. Dalam hal ini, dibutuhkan kerjasama yang baik dengan dunia pers. Namun demikian, pihak pers duluan yang harus tahu Apa kendala yang dihadapi oleh pers itu sendiri di perbatasan. Bagi kami tidak pernah terganggu dengan pemberitaan-pemberitaan di daerah perbatasan sepanjang beritanya valid,” ujarnya. mohar

BERITA TERKAIT

Kejagung-Kementerian BUMN Rapatkan Pengelolaan "Smelter" Timah Sitaan

NERACA Pangkalpinang - Kejagung bersama Kementerian BUMN akan segera merapatkan pengelolaan aset pada lima smelter (peleburan) timah yang disita penyidik…

KPPU Kanwil I: Harga Beras Berpotensi Bentuk Keseimbangan Baru

NERACA Medan - Kepala Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kanwil I Ridho Pamungkas menyatakan harga beras berpotensi membentuk keseimbangan baru.…

DJKI Kembalikan 1.668 Kerat Gelas Bukti Sengketa Kekayaan Intelektual

NERACA Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM mengembalikan barang bukti sengketa kekayaan intelektual berupa 1.668…

BERITA LAINNYA DI Hukum Bisnis

Kejagung-Kementerian BUMN Rapatkan Pengelolaan "Smelter" Timah Sitaan

NERACA Pangkalpinang - Kejagung bersama Kementerian BUMN akan segera merapatkan pengelolaan aset pada lima smelter (peleburan) timah yang disita penyidik…

KPPU Kanwil I: Harga Beras Berpotensi Bentuk Keseimbangan Baru

NERACA Medan - Kepala Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kanwil I Ridho Pamungkas menyatakan harga beras berpotensi membentuk keseimbangan baru.…

DJKI Kembalikan 1.668 Kerat Gelas Bukti Sengketa Kekayaan Intelektual

NERACA Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM mengembalikan barang bukti sengketa kekayaan intelektual berupa 1.668…