Jakarta-Pemerintah akhirnya memutuskan harga bahan bakar minyak (BBM) khusus Premium penugasan dan Solar bersubsidi tidak mengalami kenaikan selama periode Januari-Maret 2018. Pemerintah juga tetap mempertahankan tarif listrik subsidi pada periode yang sama tahun depan.
NERACA
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (27/12), mengatakan pemerintah telah menetapkan harga Premium penugasan di luar Jawa Madura dan Bali Rp 6.450 per liter dan Solar Subsidi Rp 5.150 per liter, untuk periode 1 Januari sampai 31 Maret 2018. "Harga eceran RON 88 atau Premium dan Biosolar harganya sama atau tidak naik periode 1 Januari sampai 31 Maret 2018," ujarnya.
Selain harga Premium penugasan dan Solar subsidi, pemerintah juga menetapkan tarif listrik subsidi tidak berubah untuk periode 1 Januari 2018 hingga 1 Maret 2018. "Untuk 1 Januari -31 maret 2018 tarif listrik juga tetap atau tidak ada kenaikan," ujarnya.
Jonan mengatakan, penetapan tarif listrik tersebut berlaku untuk seluruh golongan, baik bersubsidi 450 VA dan 900 VA bersubsidi dan golongan nonsubsidi. Adapun tarif listrik tersebut Rp 415 per kWh untuk golongan 450 VA subsidi dan Rp 605 per kWh untuk 900 bersubsidi. Adapun untuk nonsubsidi mengikuti tarif dasar listrik yang telah ditetapkan.
Alasan pemerintah untuk tidak menaikkan harga Premium penugasan, Solar subsidi dan tarif listrik, menurut Jonan, karena mempertimbangkan daya beli masyarakat. "Satu-satunya alasan pemerintah tidak menaikkan harga BBM dan tarif listrik karena mempertimbangkan tingkat daya beli masyarakat," ujarnya.
Namun keputusan pemerintah tidak mengubah harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium dan Solar subsidi, serta tarif listrik pada periode Januari-Maret 2018 itu, membuat PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) harus kerja keras mengencangkan ikat pinggang.
Dirut PLN Sofyan Basyir mengungkapkan, PLN akan terus melakukan efisiensi untuk menjaga agar arus kasnya tetap berjalan normal, ketika tarif listrik untuk golongan subsidi dan nonsubsidi tidak naik. "Kami mencoba untuk melihat biaya-biaya yang bisa kami lakukan efisiensi kita lakukan. Cash flow-nya masih mencukupi," ujarnya.
Menurut dia, salah satu langkah efisiensi yang dilakukan PLN adalah dalam pengadaan energi primer sebagai sumber bahan bakar pembangkit listrik, yaitu dengan mencari batu bara kualitas baik dan membuat zonasi dalam pengadaan BBM.
"Itu banyak sekali, BBM zonasi, batu bara, kualitas batu bara juga kita cari yang terbaik. Pokoknya kita lakukan efisiensi yang terbaik," ujarnya.
Selain Dirut PLN, Dirut Pertamina Elia Massa Manik menambahkan, Pertamina juga akan melakukan efisiensi dalam pengadaan minyak. Selain itu, mengubah skema pengadaan agar jauh lebih efisien.
"Jadi sama saya kira, kita lakukan efisiensi. kita lihat bisnis model, jadi perubahan-perubahan bisnis model yang biasa kita stok, kita enggak stok lagi. Jadi, nanti pengadaan yang lebih murah dan cash flow lebih baik, ini akan banyak kita lakukan di kilang dan sektor lain," ujarnya.
Menurut Elia, Pertamina berusaha agar tetap mendapat laba meski harga Premium dan Solar bersubsidi tidak naik, sementara harga minyak dunia terus mengalami kenaikan."Kalau tahun ini secara finansial Pertamina masih membukukan laba. Kemarin per September masih ada laba US$ 1,99 miliar hampir 2 miliar. Yang sekarang lagi kita jaga itu cash flow supaya tidak ada gangguan," tutur dia.
Sementara itu, Direktur Pemasaran Pertamina, M Iskandar mengatakan, atas penetapan harga Premium penugasan di luar Jawa, Madura dan Bali Rp 6.450 per liter dan Solar Subsidi Rp 5.150 per liter, maka Pertamina menjual lebih murah dari harga pasar atau yang dibeli. "Masih dijual di bawah harga pasar," ujar Iskandar.
Menurut dia, antara harga jual Premium penugasan yang ditetapkan pemerintah saat ini dengan harga pasar ada selisih Rp 1.000 per liter. Sedangkan selisih harga Solar subsidi dengan harga pasar mencapai Rp 2.000 per liter. "Delta Rp 1.000 lebih untuk Premium, Solar Rp 2.000 lebih," ujarnya.
Utang Pemerintah
Pada bagian lain, Menteri ESDM meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk membayar utang pemerintah atas subsidi yang telah disalurkan PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero).
Jonan mengatakan, pemerintah sebenarnya sudah menganggarkan dana subsidi untuk Bahan Bakar Minyak (BBM), Elpiji dan listrik. Dana ini yang diminta untuk segera dibayarkan. "Saya mohon kepada Menkeu agar ada alokasi segera untuk membayar tagihan Pertamina sebagai badan usaha kepada pemerintah. Jadi ini PLN juga sama," ujarnya.
Apalagi, kebijakan pemerintah memutuskan mempertahankan harga BBM penugasan dan tarif listrik hingga akhir Maret 2018 mendatang. Padahal, saat ini, harga minyak dan komoditas tengah naik.
Menurut Elia Massa, pemerintah memiliki utang ke Pertamina atas subsidi BBM dan Elpiji yang telah disalurkan sebesar Rp 40 triliun, kemudian sebagian telah dibayarkan Rp 5,5 triliun. "Itu kan dulu tagihan kita Rp 40 (triliun). TNI Sudah dibayar Rp 5,5 triliun. kita berharap mungkin kalau enggak akhir tahun ini awal tahun depan sisanya," ujarnya.
Rekannya, Sofyan Basyir mengatakan, PLN memiliki piutang ke pemerintah lebih dari Rp 10 triliun, atas subsidi listrik yang disalurkan sepanjang 2016 sampai 2017. Rencananya utang pemerintah tersebut akan dibayar akhir tahun ini."Lebih dari Rp 10 triliun belum dibayar. Baru akan dibayarkan akhir tahun," ujarnya.
Saham PT Freeport
Pada bagian lain, pemerintah kini sedang mencari cara untuk bisa memiliki 41,64% saham PT Freeport Indonesia untuk tergenapi menjadi 51%. Salah satunya kemungkinan memiliki 40% hak partisipasi perusahaan tambang Australia Rio Tinto, yang bekerja sama dengan Freeport McMoran dalam pengelolaan tambang Grasberg Papua.
Menurut Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Bambang Gatot, pemerintah ingin hak partisipasi tersebut dikonversi menjadi saham Freeport Indonesia. Pemerintah justru ingin bisa diakuisisi pihak nasional untuk menggenapi kepemilikan saham nasional sebesar 51%. "Kan, tujuan utama pemerintah apa? Memiliki saham 51%. Kalau itu tercapai 51%, asal sahamnya dari mana ya tetap divestasi," ujarnya, kemarin.
Menurut Bambang, untuk mengkonversi hak partisipasi Rio Tinto menjadi saham Freeport Indonesia, perlu persetujuan berbagai pihak. Jika sudah ada kesepakatan selanjutnya akan dibuat perjanjian. "Betul. Ya kalau kesepakatan para pihak setuju kenapa tidak," ujarnya.
Seperti publik ketahui, kerja sama Freeport McMoran dengan Rio Tinto dimulai 1995 untuk mengelola tambang Grasberg di Papua. Rio Tinto memiliki hak 40% atas hasil produksi yang telah mencapai level tertentu. Namun setelah 2021, Rio Tinto mendapat bagian 40% atas produksi tambang Grasberg.
Untuk proses negosiasi pelepasan saham (divestasi) Freeport sebesar sebesar 41,64%, pemerintah dan Freport Mc Moran masih berunding. "Freeport masih terus berunding. Kita maunya bisa menyelesaikan secara cepat. Yang belum selesai sampai sekarang adalah proses divestasi, yang dalam hal ini diwakili oleh Menkeu dan Menteri BUMN," ujarnya.
Sebelumnya Menteri ESDM mengatakan, untuk memiliki saham PT Freeport Indonesia sebesar 51%, maka hak partisipasi perusahaan lain yang telah bekerja sama dengan Freeport juga menjadi milik nasional. Dalam hal ini adalah hak partisipasi Rio Tinto sebesar 40%.
"Untuk mencapai 51%, 40% participating interest Rio Tinto itu akan diakuisisi oleh BUMN yang ditugaskan oleh pemerintah Indonesia, bersama-sama dengan BUMD dan suku-suku besar yang terkait dengan operasi Freeport Indonesia," ujar Jonan.
Menurut dia, selain mencaplok hak partisipasi Rio Tinto, saham Freeport Indonesia sebesar 9% yang dibeli Freeport McMoran dari PT Indocopper juga akan diakuisisi pihak nasional. "Selanjutnya, kepemilikan saham FCX (Freeport McMoran) di PT Indocopper Investama sebesar 9%, juga akan dibeli oleh pemerintah Indonesia, sehingga totalnya kurang lebih akan mencapai 51%,” ujar Jonan. bari/mohar/fba
Jakarta-Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tutuka Ariadji mengungkapkan harga bahan bakar minyak (BBM)…
NERACA Jakarta - Ketegangan konflik antara Iran dengan Israel memberikan dampak terhadap gejolak ekonomi global dan termasuk Indonesia. Kondisi ini…
Jakarta-Pemerintah memutuskan untuk menerapkan pengombinasian tugas kedinasan dari kantor (work from office-WFO) dan tugas kedinasan dari rumah (work from home-WFH)…
Jakarta-Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tutuka Ariadji mengungkapkan harga bahan bakar minyak (BBM)…
NERACA Jakarta - Ketegangan konflik antara Iran dengan Israel memberikan dampak terhadap gejolak ekonomi global dan termasuk Indonesia. Kondisi ini…
Jakarta-Pemerintah memutuskan untuk menerapkan pengombinasian tugas kedinasan dari kantor (work from office-WFO) dan tugas kedinasan dari rumah (work from home-WFH)…