NERACA

Bekasi - Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah akan mulai konsentrasi melakukan pembangunan sumber daya manusia mulai tahun 2019. "Pemerintah sekarang konsentrasi ke pembangunan infrastruktur karena ini merupakan fondasi agar kita dapat bersaing dengan negara lain, sehingga anggaran ke situ juga besar," kata Presiden Jokowi, di Bekasi, Rabu.

Presiden menyatakan hal itu, usai secara simbolis menyerahkan Sertifikat Kompetensi Pemagangan kepada 3.000 peserta program pemagangan 2017 di Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK), Bekasi, Jawa Barat.

Presiden menyebutkan untuk bisa menjadi negara maju, Indonesia harus mulai konsentrasi ke pembangunan SDM. "Untuk menjadi negara maju, kita tidak bisa mengandalkan lagi SDA seperti batu bara, hasil hutan, minerba dan sejenisnya, kuncinya ada di SDM, kalau SDM kita bisa dioptimalkan dengan keterampilan, ini modal kita bersaing dengan negara lain," kata Jokowi dalam acara yang antara lain dihadiri Menaker Hanif Dhakiri, Seskab Pramono Anung, dan Mendikbud Muhadjir Effendy serta ribuan penerima sertifikat.

Sebanyak 6.201 peserta mengikuti uji kompetensi peserta magang 2017, dan dari jumlah tersebut dinyatakan kompeten sebanyak 5.635 orang, serta tidak kompeten sebanyak 566 orang. "Ini benar-benar uji kompetensi karena ada yang tidak lulus, kalau lulus semua saya malah curiga," kata Presiden Jokowi.

Presiden menyebutkan pembangunan SDM merupakan kunci agar Indonesia mempunyai kemampuan bersaing dengan negara lain. Indonesia mempunyai SDM yang besar dengan jumlah penduduk sekitar 250 juta jiwa dengan 60 persen merupakan anak muda yang produktif. "Tahun 2040 diperkirakan jumlah penduduk usia produktif mencapai 95 juta, ini bisa jadi kekuatan besar tapi juga jadi masalah," katanya.

Menurut Jokowi, jumlah SDM yang besar merupakan kekayaan dan peluang Indonesia memenangkan persaingan dengan negara lain. "Kalau kita bisa memanfaatkan, kita bisa menjadi bangsa pemenang," katanya pula.

Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Kementerian Keuangan Scenaider Clasein Siahaan menjelaskan apa yang akan terjadi jika investasi untuk SDM dan infrastruktur tidak dilakukan pemerintah sekarang. “Sebagian besar orang belum bisa membiayai diri sendiri untuk sekolah di tempat yang layak. Jika kita tidak fokus ke sana, puluhan juta warga usia produktif tidak punya kemampuan pada masa yang akan datang,” kata Scenaider.

Ketika kelompok masyarakat usia produktif tidak memiliki kemampuan yang mumpuni, pada akhirnya akan menjadi beban sosial, kemudian bergantung kepada pemerintah. Dengan kata lain, jika tidak fokus mengembangkan SDM saat ini, cost yang akan dikeluarkan nanti untuk memperbaiki keadaan akan jauh lebih besar. Sementara pembangunan infrastruktur dibutuhkan untuk efisiensi kegiatan ekonomi secara umum. Tanpa infrastruktur, dalam hal sederhana saja, pengiriman bahan makanan untuk sampai ke pasar-pasar akan terhambat hingga berdampak pada kenaikan harga komoditas lalu menyulitkan masyarakat itu sendiri.

"Enggak terbayang biaya transportasi dari Medan ke Jakarta lebih mahal dibanding dari China ke Jakarta. Kalau dari sisi jarak, kan, lebih jauh. Tetapi, kenyataannya biaya transportasi lebih efisien dari China ke Jakarta," katanya. Jika infrastruktur dasar sudah terbangun dengan merata, cost of production diharapkan akan jauh lebih rendah. Efek jangka panjangnya adalah menaikkan daya saing Indonesia dengan negara lain karena pihak luar melihat kegiatan usaha di Indonesia bisa dijalankan lebih efektif dan efisien atau tidak perlu biaya tinggi menjalankan usaha.