Menjelang pergantian tahun, ekonomi Indonesia memanen harapan untuk mempercepat pemulihan perekonomian pada 2018. Banyak lembaga keuangan internasional, instansi pemerintah dan juga regulator independen yang memandang kegiatan ekonomi tahun depan akan jauh lebih baik dibanding 2017. Pada 2017, pemulihan ekonomi dalam negeri terus berjalan, meskipun tidak sesuai ekspetasi.

Di 2018, ekonomi Indonesia diperkirakan akan diberkahi dari pulihnya kinerja ekspor menyusul terus meningkatnya harga komoditas. Misalnya, untuk harga batubara dan mineral terus menguat karena tingginya permintaan dari Tiongkok karena tren perbaikan ekonomi sejak awal 2017.

Investasi asing langsung dan juga investasi portofolio juga diperkirakan akan semakin deras, apalagi di akhir tahun Indonesia memperoleh kenaikan peringkat utang menjadi BBB/"outlook stable" dari "BBB-/outlook positive" dari lembaga pemeringkat Fitch Rating, sekaligus memperkuat peringkat layak investasi yang sudah disematkan dua lembaga pemeringkat internasional lainnya, Moody's Service dan Standard and Poor's.

Dengan hanya beberapa dari sekian banyak faktor tersebut, ekonomi Indonesia diyakini akan tumbuh lebih baik pada 2018 dibanding 2017. Dana Moneter Internasional (Internasional Monetary Fund/IMF) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,3 persen pada 2018. Otoritas moneter Bank Indonesia memproyeksi ekonomi akan tumbuh sebesar 5,1-5,5 persen. Sementara, pemerintah mematok laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persenn tahun depan.

Namun 2018 juga diyakini bukan tahun yang mudah. Tahun depan adalah momentum tensi politik bergejolak. Sebanyak 171 pemilihan kepala daerah (pilkada) akan digelar. Sebanyak 17 di antaranya dilaksanakan di tingkat provinsi termasuk Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Gabungan dari pemilih yang ada di provinsi besar tersebut setara dengan 45 persen dari total populasi nasional.

Peta suara dari ketiga provinsi tersebut juga dinilai sebagai barometer untuk Pemilihan Presiden 2018. Selain di 17 provinsi, Pilkada juga akan digelar di 39 kota, dan 115 kabupaten.

Persiapan tahapan pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden-wakil presiden juga akan dimulai tahun depan. Pendaftaran pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dijadwalkan pada Agustus 2018.

Lebih gencar Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara mendorong dunia usaha swasta untuk lebih gencar berekspansi bisnis, dan tidak terlalu mengkhawatirkan dinamika dari padatnya agenda politik nasional pada 2018. "Dari (Pemilu) 2004, gerak ekonomi berlanjut. Dunia usaha harus gencar berekspansi tahun depan. Percaya diri saja," kata dia.

Siklus politik yang bergulir rutin sekali lima tahun itu dianggap merupakan hal yang biasa, di sisi lain, sejumlah indikator ekonomi menunjukkan daya beli masyarakat tetap tumbuh positif.

Penopang pengeluaran pemerintah yang besar walau (kontribusi) APBN hanya 10 persen-12 persen dari PDB. Jadi, pertumbuhan ekonomi tetap harus datang dari konsumsi rumah tangga, ekspor, dan investasi.

Selain itu, saat ini perbankan Indonesia juga dianggap Mirza sudah merampungkan konsolidasi internal, sehingga sudah siap menyalurkan pembiayaan yang dapat dimanfaatkan dunia usaha swasta. (ant)