Dana Asing dan Modernisasi Alutsista

Oleh: A Eko Cahyono

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Penggunaan dana asing tampaknya bukan hanya digunakan untuk pembiayaan infrastruktur saja. Namun juga untuk pembiayaan modernisasi alutsista TNI. Hanya modelnya atau namanya saja yang berubah-ubah. Dulu istilahnya kredit ekspor (KE), terus berubah lagi menjadi APP, terus sekarang berubah lagi istilahnya menjadi pinjaman luar negeri (PLN). Intinya, tetap saja itu pinjam dana asing. Apalagi utang Indonesia sudah mencapai Rp1800 triliun

Pemerintah telah mengalokasikan pembiayaan modernisasi alutsista TNI hingga 2014 dari sumber pendanaan PLN US$ 6,5 miliar. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa untuk memodernisasi alutsista TNI itu tidak menggunakan pinjaman dalam negeri (PDN)? Padahal sesungguhnya banyak sumber pendanaan PDN yang bisa dimaksimalkan. Contohnya, surat utang negara (SUN) atau surat berharga negara (SBN) yang banyak digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur.

Dengan begitu, NKRI bisa meminimalisir ketergantungan dana asing. Sehingga hal ini menjadi tekad kuat bagi kemandirian bangsa ini. Padahal dulu, Bank Mandiri sempat menawarkan pinjaman PDN untuk keperluan produksi alutsista bagi BUMN. Namun entah kenapa hal itu tidak didorong lebih jauh. Terlebih lagi, selama ini Presiden SBY sendiri yang menyatakan demikian.

Jangan lagi sekadar janji dan statement soal kecintaan pada produk alutsista dalam negeri. Tapi harus diwujudkan dalam komitmen yang nyata. Karena semakin ketergantungan dana asing, maka membuat NKRI tidak berdaya atas peranan asing dalam urusan dalam negeri.

Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, anggaran Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada 2012 ini mencapai sebesar Rp72,5 triliun. Anggaran sebesar itu terdiri dari anggaran dari rupiah murni sebesar Rp 56,2 triliun dan anggaran rupiah murni pendamping Rp 4,2 triliun. Sedangkan anggaran yang bersumber dari pinjaman dalam dan luar negeri pada tahun ini sebesar Rp 11,9 triliun

Ternyata dari alokasi pinjaman luar negeri (PLN) untuk belanja atau modernisasi alutsista TNI hingga 2014 mendatang sebesar US$ 6,5 miliar, yang telah setujui untuk alokasi PLN itu hanya sebesar US$ 5,7 miliar. Padahal Bappenas sendiri hingga kini masih mengkaji atas alokasi PLN yang teralokasi, terutama yang belum dimanfaatkan secara maksimal

Mestinya, peningkatan anggaran belanja alutsista, juga dapat diserap untuk kalangan industri pertahanan dalam negeri. Dimana pemerintah pun sudah mengalokasikan anggaran untuk penguatan modal bagi kepentingan BUMN industri strategis nasional tersebut

Bolehlah mengambil pengalaman Turki terkait mewujudkan kemandirian dalam penggunaan alutsista dari produksinya sendiri. Pada 2007 lalu, belanja alutsista Turki dari negara lain hanya sebesar US$3,2 miliar. Sementara pengadaan alutsista dari produksi dalam negerinya mencapai US$4,3 miliar. Sementara pada 2008, Turki telah belanja alutsista dari pruduksi dalam negerinya sendiri meningkat mencapai US$5,2 miliar. Dan impornya hanya US$4,2 miliar.

BERITA TERKAIT

Mengenal Penyakit Endometriosis dan Fibroid

Zaskia Sungkar baru saja menjalani operasi endometriosis dan fibroid di Kuala Lumpur, Malaysia. Sebenarnya apa itu endometriosis dan fibroid? Endometriosis…

Telkomsel Bantu 5000 Anak Yatim Piatu di 4 Kota - Berbagi Kasih dan Sukacita Sambut Natal

Berbagi kebahagian dan kecerian dalam rangka menyambut hari raya Natal 2017, Telkomsel menggelar rangkaian kegiatan kepedulian sosial dengan tema “Saatnya…

Kulik Spesifikasi dan Kecanggihan Redmi Note 5A - Ponsel Harga Terjangkau

Xiaomi selama tahun-tahun belakangan ini terkenal menghadirkan ponsel yang lebih murah dibandingkan merk lain, namun, dengan spesifikasi yang tidak kalah…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Sadari Listrik Sebagai Urat Nadi Perekonomian Rakyat

Oleh: Muhammad Razi Rahman  Penulis Bill Bryson, yang memiliki dwi kewarganegaraan AS-Inggris, pernah menulis bahwa dunia telah lupa bagaimana sukarnya…

Penyelesaian Obligor BLBI Secara Komprehensif dan Adil

  Oleh: Hario Wangsanegara, Alumnus Program Pascasarjana Ilmu Administrasi UI Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila sepertinya…

Percepatan Infrastruktur dan Transformasi Ekonomi Indonesia

Oleh: Eddy Cahyono Sugiarto, Tenaga Ahli Kedeputian Kantor Staf Presiden Visi besar para Founding Father Indonesia terefleksi dalam Pembukaan UUD 1945 alenia…