NERACA

Jakarta - Kementerian Keuangan mencatat nilai pembiayaan proyek melalui surat berharga syariah negara (SBSN) pada tahun anggaran 2018 meningkat menjadi Rp22,53 triliun dibandingkan pada 2017 yang sebesar Rp16,76 triliun. Direktur Pembiayaan Syariah, Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kemenkeu, Suminto, dalam Forum Kebijakan Pembiayaan Proyek SBSN di Gedung Dhanapala Jakarta, akhir pekan kemarin, menjelaskan infrastruktur yang diproyeksikan untuk dibiayai menggunakan SBSN pada 2018 terdiri dari 587 proyek di 34 provinsi.

"Demikian juga kementerian dan lembaga pemrakarsa proyek meningkat dari tiga instansi kementerian menjadi tujuh instansi kementerian dan lembaga," ucap Suminto. Instansi yang menjadi pemrakarsa antara lain Kementerian Perhubungan, Kementerian Agama, Kementerian PUPR, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan Badan Standardisasi Nasional.

Rincian proyek SBSN tahun anggaran 2018 antara lain 15 proyek infrastruktur perkeretaapian pada Ditjen Perkeretaapian Kemenhub dengan nilai Rp7 triliun, 101 proyek infrastruktur jalan dan jembatan pada Direktorat Jenderal Bina Marga pada KemenPUPR (Rp7,5 triliun). Pembiayaan berikutnya yaitu 144 proyek infrastruktur pengendalian banjir dan lahar, pengelolaan bendungan dan embung, serta pengelolaan drainase utama perkotaan pada Ditjen Sumber Daya Air KemenPUPR (Rp5,28 triliun), 34 pembangunan sarana dan fasilitas gedung Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dan 32 madrasah di Ditjen Pendidikan Islam Kemenag (Rp1,5 triliun).

Selanjutnya, delapan proyek embarkasi haji di Ditjen Pengelolaan Haji dan Umrah Kemenag (Rp350 miliar), 245 proyek pembangunan dan rehabilitasi gedung balai nikah dan manasik haji di Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag (Rp355 miliar), tiga proyek pembangunan taman nasional di KLHK (Rp51 miliar). Kemudian, dua proyek pengembangan gedung perguruan tinggi di Kemristekdikti (Rp315 miliar), satu proyek pengembangan laboratorium di Badan Standarisasi Nasional (Rp50 miliar), dan dua proyek pembangunan laboratorium di LIPI (Rp120 miliar).

Sementara di 2017, Suminto menjelaskan infrastruktur yang dibiayai menggunakan SBSN di 2017 terdiri dari 590 proyek yang tersebar di 34 provinsi. Berdasarkan "outlook" yang disampaikan masing-masing satuan kerja di masing-masing kementerian dan lembaga, realisasi proyek SBSN sampai Desember 2017 diperkirakan mencapai 90,40 persen. "Ini merupakan kinerja penyerapan anggaran yang tidak terlalu buruk, tentu kami mengharapkan di tahun-tahun mendatang bisa lebih besar lagi," ucap Suminto.

Sebagai salah satu inovasi pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur, pemerintah telah menerbitkan sukuk untuk pembiayaan proyek atau yang dikenal dengan sukuk proyek sejak 2013. Rincian proyek yang dibangun dengan menggunakan SBSN di 2017 antara lain 15 proyek infrastruktur perkeretaapian pada Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dengan nilai Rp7.54 triliun, 88 proyek infrastruktur jalan dan jembatan pada Direktorat Jenderal Bina Marga pada Kementerian PUPR (Rp4,69 triliun).

Selanjutnya, 188 proyek infrastruktur pengendalian banjir dan lahar, pengelolaan bendungan, serta pengelolaan drainase utama perkotaan pada Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR (Rp2,73 triliun), 11 proyek embarkasi haji di Ditjen Pengelolaan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Rp424 miliar).

Kemudian, 32 proyek pembangunan sarana dan fasilitas gedung Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di Ditjen Pendidikan Islam Kemenag (Rp1,05 triliun) dan 256 proyek pembangunan dan rehabilitasi gedung balai nikah dan manasik haji di Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag (Rp315 miliar). "Kami melaksanakan kegiatan yang sifatnya koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait dalam rangka penanganan berbagai persoalan yang timbul dalam pelaksanaan SBSN di 2017," ucap Suminto.