NERACA

Jakarta – Harga beberapa komoditas pangan tak terkendali menjelang akhir tahun hingga nanti masuk di awal tahun, salah satu penyebab dari bergejolaknya harga pangan sehingga tak terkendali yaitu penyajian data statistik pangan yang tidak akurat. Hal itu seperti dikatakan Kepala Penelitian Lembaga Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Hizkia Respatiadi, seperti dikutip Selasa (26/12). “Ketidakakuratan data pangan sudah sering disuarakan sebagai salah satu penyebab permasalahan penanganan pangan,” ujarnya. 

Menurut dia, hal itu bisa disebabkan beberapa hal seperti parameter pengambilan sampling yang sudah "out of date", ketidakcermatan enumerator dan jawaban narasumber. Selain itu, ujar dia, panjangnya distribusi data dari tingkat desa hingga ke pusat juga berpotensi menimbulkan ketidakakuratan. "Data pangan yang tidak akurat menyebabkan banyak hal, salah satunya penentuan kebijakan yang tidak efektif. Kebijakan yang tidak efektif ini tentu berdampak pada pemenuhan kebutuhan pangan rakyat," paparnya.

Untuk itu, dia menegaskan agar perbaikan data pangan memang mendesak dilakukan, serta untuk solusi jangka pendek guna memastikan pasokan komoditas pangan adalah dengan memanfaatkan perdagangan internasional. Selain tidak adanya ketersediaan pangan yang cukup, ada beberapa hal yang menyebabkan mahalnya harga pangan, seperti proses distribusi yang panjang sehingga menyebabkan komoditas pangan masih tertahan di gudang, adanya penimbunan yang dilakukan oleh distributor nakal dan pedagang tidak mau menjual komoditas tersebut karena terlalu lama ditumbun di gudang. Hal tersebut juga dinilai Hizkia Respatiadi sebagai aktivitas yang merugikan para pedagang eceran.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman di Mabes Polri, Jakarta, Senin (11/12) mengatakan bahwa persediaan 11 komoditas pangan mencukupi untuk kebutuhan dalam negeri hingga akhir tahun. Amran mengatakan pada tahun ini pemerintah berhasil menstabilkan empat komoditas pangan, yakni beras, bawang merah, jagung, dan cabai, tanpa upaya impor. Bahkan, Indonesia mengekspor komoditas jagung dan cabai. Mentan berterima kasih kepada Satgas Pangan atas kinerjanya yang terus mengawasi kestabilan harga dan persediaan bahan pangan di masyarakat.

Hal yang sama juga dilontarkan Anggota Komisi IV DPR Ichsan Firdaus. Dia menyoroti data pangan pemerintah yang menurutnya tidak akurat. Ketidakakuratan tersebut, menurut Ichsan, setidaknya tercermin dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan inflasi pada November 2017 salah satunya disumbang oleh kenaikan harga beras. Padahal, Kementerian Pertanian menyatakan bahwa produksi beras surplus.

Jika mengacu pada teori dasar ekonomi, kata Ichsan, kenaikan harga dapat dipicu salah satunya oleh suplai yang berkurang. Karena itu, ia menduga, data pangan yang dimiliki pemerintah tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. “Menurut saya data beras bermasalah," kata Ichsan. Menurutnya, Komisi IV DPR sudah mengingatkan pemerintah untuk segera memperbaiki data pangan, terutama beras. Sebab, penggunaan data yang tidak akurat akan berdampak pada pengambilan kebijakan yang tidak tepat. “Rentan terhadap manipulasi kebijakan kalau data ini tidak benar,” kata Ichsan.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis IPB Muhammad Firdaus juga mengutarakan pendapat senada. Dia mengaku setiap kali membaca laporan Bank Dunia yang berkaitan dengan beras, selalu ada catatan bahwa lembaga tersebut tidak menjamin keakuratan data tersebut. Artinya, akurasi data pangan pemerintah memang diragukan.

Sementara itu, Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Karyawan Gunarso mengatakan, Bulog selalu melakukan pengecekan ulang terkait data pangan. Misalnya, ia mencontohkan, Bulog saat ini sedang melakukan verifikasi terhadap laporan potensi panen raya pada Desember-Maret mendatang. Sebab, perusahaan plat merah tersebut tak ingin ada ketidaksesuaian antara rencana panen dengan realisasi produksi. "Saya sepakat bahwa kita membutuhkan data yang tepat dan akurat. Karena itu Bulog selalu melakukan kroscek," ujarnya. bari