Kewirausahaan Tonggak Ekonomi Indonesia

 

Oleh: Yanti Mayasari Ginting

 

Indef School of Political Economy (ISPE)

 

Indonesia selama ini kerap dianggap hanya sebagai konsumen dan pasar bagi negara lain. Selain itu Indonesia secara ekonomi cenderung fokus pada peningkatan sektor industri padat modal. Sehingga hanya berpotensi menjadi tenaga kerja bukan pemilik usaha di negaranya sendiri. Akan lebih baik jika kita melihat jumlah penduduk Indonesia yang besar dengan segala kekayaan budaya, sejarah, keahlian dan kreatifitas yang dimiliki dari sudut pandang kewirausahaan. Indonesia sesungguhnya memiliki potensi besar dengan jumlah penduduknya terbesar No. 4 didunia setelah China, India, dan Amerika Serikat baik secara ekonomi, pasar karena penduduknya yang banyak, dan juga sebagai produsen. Seharusnya pemerintah lebih mengoptimalkan peningkatan sektor industri berbasis padat karya.

Kewirausahaan diharapkan dapat menjadi kekuatan ekonomi Indonesia saat ini sejalan dengan semakin terdegradasinya sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Oleh karena itu sedari dini pemerintah melalui Kementerian dibidang perekonomian dan Badan Ekonomi Kreatif perlu untuk mengembangkan kemampuan SDM baik melalui pendidikan Non Formal maupun Pendidikan Formal. Selain itu untuk semakin meningkatkan minat siswa maupun mahasiswa sebagai peserta didik, hasil usaha dan kreatifitas mereka yang memiliki product value yang baik juga harus diberikan penghargaan (reward) dan dibantu dalam pemasaran hasil usaha dan kreatifitasnya baik melalui Kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Mengapa harus di mulai dari pendidikan non formal dan formal? Berdasar data BPS jumlah tenaga kerja Indonesia tahun 2015 Jenjang pendidikan SMP kebawah sebanyak 62,3%, Jenjang Pendidikan SMA Sederajat ada sebanyak 26,69%, dan Jenjang Diploma Keatas ada sebanyak 11,01%. Data ini menunjukkan bahwa ada begitu banyak tenaga kerja yang terserap pada jenjang pendidikan SMP ke bawah, tentu saja mereka akan menjadi pekerja kasar, dengan standar penghasilan Upah Minimal.

Selain itu Indonesia akan mendapatkan Bonus Demografi pada tahun 2020-2030 menurut data BPS dari hasil sensus penduduk 2010, ini merupakan Puncak Keemasan Pembangunan Bangsa artinya dengan jumlah penduduk terbedar No. 4 didunia, Indonesia memiliki 70% jumlah penduduk yang merupakan kategori usia produktif (15-64 Tahun), sehingga melalui Bonus Demografi ini akan semakin berpotensi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Usia produktif penduduk Indonesia harus diisi dengan pengembangan kewirausahaan dengan dukungan pemerintah melalui kebijakan yang Pro-entrepreneurship, perusahaan (dalam menerapkan program Corporate Social Responsibility – CSR) untuk membantu dari sisi pembiayaannya, memberikan pendampingan dan pelatihan usaha kepada wirausahawan, dan akademisi dalam membina dan mengkaji upaya-upaya pengembangan kewirausahaan dan menjadi konsultan kegiatan usaha sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat sangat perlu untuk diberikan. Sehingga Bonus Demografi ini akan menguntungkan bagi Indonesia.

BERITA TERKAIT

Antisipasi Kebijakan Ekonomi & Politik dalam Perang Iran -Israel

    Oleh: Prof. Dr. Didik Rachbini Guru Besar Ilmu Ekonomi, Ekonom Pendiri Indef   Serangan mengejutkan dari Iran sebagai…

Iklim dan Reformasi Kebijakan

Oleh: Suahasil Nazara Wakil Menteri Keuangan Sebagai upaya untuk memperkuat aksi iklim, Indonesia memainkan peran penting melalui kepemimpinan pada Koalisi…

Cawe-cawe APBN dalam Lebaran 1445 H

  Oleh: Marwanto Harjowiryono Widyaiswara Ahli Utama, Pemerhati Kebijakan Fiskal   Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melaporkan kepada Presiden Joko…

BERITA LAINNYA DI

Antisipasi Kebijakan Ekonomi & Politik dalam Perang Iran -Israel

    Oleh: Prof. Dr. Didik Rachbini Guru Besar Ilmu Ekonomi, Ekonom Pendiri Indef   Serangan mengejutkan dari Iran sebagai…

Iklim dan Reformasi Kebijakan

Oleh: Suahasil Nazara Wakil Menteri Keuangan Sebagai upaya untuk memperkuat aksi iklim, Indonesia memainkan peran penting melalui kepemimpinan pada Koalisi…

Cawe-cawe APBN dalam Lebaran 1445 H

  Oleh: Marwanto Harjowiryono Widyaiswara Ahli Utama, Pemerhati Kebijakan Fiskal   Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melaporkan kepada Presiden Joko…