Jimly : Cegah Korupsi Lewat Tanggung Jawab Kepemimpinan

NERACA

Solok, Sumbar - Ketua Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia, Prof Jimly Asshiddiqie mengemukakan salah satu upaya pencegahan korupsi di Tanah Air dapat dilakukan dengan menerapkan tanggung jawab kepemimpinan.

"Selama ini kalau ada yang korupsi baru diberlakukan tanggung jawab pidana atau bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, ke depan selain itu bisa diterapkan tanggung jawab kepemimpinan," kata dia di Solok, Sumatera Barat, Sabtu (23/12).

Ia menyampaikan hal itu saat tampil sebagai pembicara pada seminar nasional dengan tema Korupsi Masalah dan Solusi Untuk Indonesia Bersih bersama akademisi Universitas Andalas Padang, Dr Asrinaldi. Tanggung jawab kepemimpinan artinya seorang pemimpin bertanggung jawab penuh melakukan pengawasan terhadap anak buahnya agar tidak melakukan korupsi.

"Jadi seorang pemimpin tidak akan membiarkan anak buahnya korupsi, kalau ada yang ditemukan harus mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban secara moral," tambah dia.

Pemimpin harus berani mengambil risiko dan tindakan kalau ada anak buah yang melakukan korupsi."Apalagi kultur birokrasi di Tanah Air masih terpusat sehingga peran pemimpin cukup dominan," ujar dia.

Ketua Mahkamah Konstitusi periode pertama itu menilai jika masih terjadi korupsi berarti tanggung jawab kepemimpinan tidak berjalan. Kemudian selain melakukan pengawasan secara ketat seorang pemimpin juga harus memiliki integritas dan keteladanan bagi bawahannya."Mencegah korupsi jauh lebih baik, ketimbang menegakan hukum apalahi sekarang dimana-mana penjara sudah penuh," kata dia.

Lalu, Jimly menilai upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan pemerintah bersama penegak hukum masih terfokus di hilir atau dalam artian masih berkutat soal penegakan hukum dan belum menyentuh hulu."Selama ini yang dibahas selalu di hilir saja, padahal penjara sudah penuh terutara di kota-kota besar," kata dia.

Menurut dia, jika ada orang yang masuk penjara karena melakukan korupsi maka yang taubat setelah keluar hanya 30 persen selebihnya malah dendam."Sementara urusah hulu belum tersentuh seperti bagaimana mencegah orang melakukan korupsi," tambah dia.

Secara sederhana korupsi adalah penyalahgunaan posisi dengan cara menyimpang untuk mengambil yang bukan hak."Benang merahnya ambil sebatas hak dan kewajiban jangan sampai kurang," ujar dia.

Dia pun memberi contoh kalau seorang pegawai tidak boleh mengambil gaji lebih dari hak, tetapi tidak boleh pulang lebih cepat dari jadwal karena itu adalah kewajiban. Kemudian seseorang harus bisa membedakan mana yang urusan pribadi dan mana yang urusan kantor."Jangan sampai menggunakan kedudukan untuk urusan pribadi," lanjut dia.

Ia juga mengingatkan tidak boleh ada permufakatan dalam melakukan korupsi dan untuk mencegah perlu ditanamkan budaya integritas.

Sementara Dr Asrinaldi menilai salah satu pemicu korupsi adalah adanya budaya patron klien antara penguasa dengan rakyat."Hal ini memberi ruang bagi elit untuk melakukan korupsi setelah berkuasa," tambah dia. Ant