NERACA

Jakarta – Anggota DPR-RI mengapresiasi pembangunan daerah perbatasan oleh Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.  Menurut dia, membangun Indonesia dari pinggiran sebagaimana tertulis di poin ketiga Nawacita sudah dijalankan dengan serius oleh Pemerintah.

“Selain jalan, jembatan, PLBN diperlukan juga sarana pendukung informasi dan komunikasi di daerah perbatasan, agar publikasi berjalan lancar. Jangan sampai di daerah terluar, terdepan, tertinggal masyarakat juga susah berkomunikasi. Kemkominfo RI, KPI, BNPP, dll harus meningkat kolaborasinya. DPR RI siap mengawal”, ujarnya dalam diskusi bertema “Peran Media dan Warganet dalam Memperkuat Nasionalisme Melalui Publikasi Pembangunan Daerah Perbatasan” di Jakarta, Jumat (22/12)

Selain Arwani, hadir juga menjadi narasumber Komisioner KPI Pusat Agung Suprio, Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP Robert Simbolon, dan Direktur Eksekutif Komunikonten Hariqo Wibawa Satria.

Menurut Robert, batas wilayah negara adalah halaman depan negara, bukan lagi sebagai halaman belakang negara. Perubahan paradigma ini dirasakan bermanfaat, salah satunya terjadi peningkatan kunjungan wisatawan hingga 70 persen dalam setahun

“Dari berbagai pembangunan daerah perbatasan banyak manfaat yang sudah dirasakan masyarakat seperti mempercepat waktu tempuh ke berbagai tempat, bertambahnya wisatawan,  dll. Pembangunan daerah perbatasan akan terus dilakukan, pemerintahan sekaran punya komitmen kuat membangun Indonesia dari pinggiran untuk Indonesia yang satu”ujarnya.  

Menurut Agung, pembangunan dari pinggiran oleh pemerintah dinilainya bagus. Namun, pembangunan penyiaran jangan dilupakan, padahal hal ini sangat penting. “Jalan penting, gedung penting, siaran juga penting,” katanya.

Menurut dia, ada tiga masalah di perbatasan; susahnya jaringan internet, luberan siaran asing, dan minimnya siaran nasional. Jika ini tidak kita seriusi maka bisa menyebabkan disintegrasi sosial bahkan disintegrasi territorial. Karenanya, KPI melakukan kolaborasi dengan Kemkominfo, TVRI, RRI ATVSI dan ATVNI, Lembaga-lembaga penyiaran agar terjadi penyiaran di daerah perbatasan. Ada 10 daerah yang bersiaran, tapi baru ada 4 yang terimplementasi.

Sepuluh daerah tersebut adalah Sungai Paknin (Riau), Nunukan (Kaltara), Atambua (NTT), Balai Karangan (Kalbar), Ternate (Maluku Utara), Padang (Sumatera Barat), Suwela (NTB), Wanci (Sultra), Tarakan (Kaltara), Sanggauledo (Bengkalis)

Sementara itu, Hariqo juga mengapresiasi pembangunan daerah perbatasan oleh pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. NKRI harus utuh sampai kapanpun, dan NKRI yang utuh wajib diwariskan kepada generasi selanjutnya. Utuh yang dimaksud tidak berkurang wilayah darat, laut, udara, dll.

“Kita melihat poin ketiga dari Nawacita yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI serius dilakukan oleh Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla seperti pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di banyak tempat, pembangunan jalan baru dan jembatan baru yang membuka keterisolasian. Hal ini sudah berdampak pada meningkatnya kepercayaan diri masyarakat setempat, naiknya kunjungan wisatawan, takutnya pihak-pihak asing untuk mengusik kedaulatan Indonesia,” ujarnya.  

Hariqo menambahkan, pembangunan daerah perbatasan harus didukung dengan gotong-rotong warganet di media sosial untuk mempublikasikannya, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa asing. mohar