DPRD Jabar Targetkan Raperda Perlindungan Nelayan Disahkan 2018

NERACA

Bandung - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) menargetkan Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dan bisa disahkan menjadi perda pada awal 2018.

"Insha Allah awal tahun depan (2018) bisa jadi perda sehingga dapat menjadi dasar hukum bagi program-program penyejahteraan para nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam di Jawa Barat," kata Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ade Barkah Surahman di Bandung, Kamis (21/12).

DPRD Jawa Barat, kata Ade, merancang peraturan tersebut di antaranya bertujuan memberikan advokasi bagi masyarakat nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam, di Jawa Barat. Menurut dia dengan peraturan ini para nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam, akan mendapat advokasi."Mereka akan mendapat kepastian, jika mendapat masalah dalam usahanya, pemerintah akan langsung menolong," ujar Ade.

Politikus dari Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Barat ini memberi contoh para nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam akan mendapat kepastian pasar yang jelas, tanpa harus berebut pemasaran."Bahkan pemerintah akan berkewajiban untuk memperluas pasar mereka, sampai untuk kebutuhan ekspor," kata dia.

Ia mengatakan selama ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DPRD Jawa Barat mengunjungi sejumlah negara untuk bekerja sama di bidang pengembangan perikanan dan perdagangan ikan dan hasil laut.

Dia menuturkan seperti dalam kunjungan ke Jepang bulan lalu untuk menjajaki kerja sama pengembangan dan perdagangan belut atau unagi. Hal ini pun merupakan upaya pemerintah dalam memperluas pasar bagi pembudidaya ikan.

Ade menambahkan pemerintah berkewajiban menciptakan iklim yang sehat di usaha nelayan, budidaya ikan, dan petambakan garam di Jawa Barat."Jadi pokoknya jangan sampai pengusaha besar terus yang mendapat untung banyak, pengusaha kecil harus dapat pendampingan sampai bisa mengembangkan usahanya," kata dia. Ant