Tim Kajian BBM Bantah Soal Penundaan - Tiga Universitas Masih Bahas

SOROTAN

Tiga Universitas Masih Bahas

Tim Kajian BBM Bantah Soal Penundaan

Jakarta—Pemberlakuan pembatasan BBM bersubsidi belum putus dibatalkan. Meski sudah ada sinyal penundaan dari Menko Perekonomian. Namun Bappanes menegaskan keputusannya akan diumumkan Maret 2011. Karena itu Tim Kajian BBM membantah soal keputusan penundaan BBM.

“Yang di katakan pak Hatta (Menko Ekonomi Hatta Rajasa) itu kan, kalau belum siap maka akan ditunda). Kita sendiri masih melakukan kajian," kata Ketua Tim Pengawasan Kebijakan Pembatasan BBM bersubsidi kepada wartawan di Jakara,28/2.

Yang jelas, kata mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal ini, menegaskan belum tentu akan menundaan pembatasan BBM bersubsidi. Karena itu, tim dari dari ketiga universitas ini masih akan bertemu kembali pada Rabu (2/3/2011) ini untuk kembali membicarakan.

Lebih jauh kata Anggito, kajian yang dilakukan oleh tim universitas ini meliputi sisi kebijakan, kesiapan serta pengawasan. Misalkan kesiapan dilapangan seperti apa terkait distribusinya, dan tangki pertamaxnya. Lalu bagaimana pengawasannya supaya tidak terjadi kebocoran.

Menurut Anggito, sistem yang digunakan selama ini dinilai masih kurang jelas. "Kalau memantau menggunakan sistem informasi teknologi, sekarang bagaimana sistemnya," paparnya.

Disisi lain, kata Anggito, masalah ekstenal lain yang tak kalah penting yakni kenaikan harga minyak di pasar internasional dan sejauh mana itu bisa mempengaruhi kondisi di dalam negeri. Makanya ini saat yang tepat rasionalisasi perbedaan harga (disparitas). "Saya rasa ini merupakan momentum yang tepat untuk disparitas," terangnya.

Ditempat terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Armida Alisjahbana mengakui meski sudah ada indikasi adanya penundaan pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi namun keputusan final akan jatuh pada akhir maret ketika ketiga universitas (UGM, UI dan ITB) yang ditunjuk pemerintah menyampaikan laporannya.

Armida menambahkan final keputusan pembatasan BBM bersubsidi pada Maret 2011 setelah menunggu kajian tiga perguruan tinggi yang ditunjuk pemerintah. Oleh karena itu hingga saat ini Bappenas belum bisa memberikan komenter. "Itu ke tiga perguruan tinggi nanti maret mereka memberikan laporan, jadi saya belum bisa komentar," terangnya.

Selain itu, Armida menjelaskan jika memang terjadi penundaan maka yang berubah hanya implementasinya sedangkan untuk opai kebijakan masih tetap sama. Namun dia juga tidak memungkiri jika memang akan ada opsi lain. "Opsi kebijakan masih sama tapi implementasi ditunda atau apakah ada opsi lain itu kan ga tahu," tambahnya.

Lebih lanjut Armida menjelaskan memang harga minyak yang melampaui asumsi pemerintah USD80/barrel menjadi kendala. "Yang jadi perhatian inikan Libya, harga minyak ada dampaknya, itu yang menghambat. Opsi pembatasan itu kan kalau sudah USD115/barel. Kita masih pakai asumsi USD80 per barrel. Harga ICP kan mengacu sekitar 3/4 atau 2/3 dari minyak dunia. itu kan dispalitasnya tinggi," tandasnya.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Hatta Rajasa memberi isyarat pemerintah belum siap melakukan kebijakan pembatasan konsumsi BBM subsidi di April 2011. Alasannya, harga minyak sedang melonjak tinggi serta belum siapnya SPBU di Jabodetabek. "Melihat perkembangan harga yang begitu tinggi dan didorong inflasi. Sehingga ada baiknya kita tunda itu," tutur Menko Perekonomian Hatta kepada wartawan. **ruhy/cahyo

BERITA TERKAIT

Pelaksanaan Audit Investigasi BPK 2017 Soal BLBI Abaikan Prinsip Independen

Pelaksanaan Audit Investigasi BPK 2017 Soal BLBI Abaikan Prinsip Independen NERACA Jakarta - Pelaksanaan audit investigasi BPK 2017 atas dugaan…

Kresna Raih Tiga Mandat IPO Semester Dua

Sukses membawa Bali United go public, PT Kresna Sekuritas Tbk kembali bakal membawa perusahan lainnya untuk segera listing. Perusahaan penjamin…

Masih Rugi, Citra Putra Tidak Bagi Dividen

Mempertimbangkan kondisi perusahaan yang masih mencatatkan rugi sepanjang tahun 2018 kemarin, menjadi alasan bagi PT Citra Putra Realty Tbk (CLAY)…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Silpa APBD Rp20 Triliun, Pemda Diminta Genjot Penyerapan

      NERACA   Jakarta - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Provinsi dalam APBD Provinsi se-Indonesia menunjukkan rapot merah,…

Transaksi GPI Ditargetkan Meningkat Hingga 20%

    NERACA   Jakarta - Industri Pernikahan merupakan salah satu industri kreatif yang berkembang sangat pesat di tanah air.…

Kemenkeu Pastikan Kas Negara Aman

    NERACA   Jakarta - Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Marwanto Harjowirjono memastikan kas negara dalam keadaan aman dan…