Jakarta-Perekonomian Indonesia tahun depan masih dibayang-bayangi kenaikan harga minyak dunia dan suku bunga, sebagai dampak ekonomi global. Meski demikian Menkeu Sri Mulyani Indrawati menegaskan akan menjalankan kebijakan bahan bakar minyak (BBM) tanpa kenaikan harga di 2018. Kebijakan tersebut tidak berpengaruh pada peningkatan harga minyak mentah Indonesia (ICP).

NERACA

"Harga ICP sudah mencapai US$ 50,3 per barel atau lebih tinggi dari asumsi di APBN-P 2017 sebesar US$ 48 per barel di periode hingga 15 Desember,” ujarnya di kantornya, Jakarta, pekan ini.  

Saat ditanyakan mengenai ruang untuk kenaikan harga BBM di tahun depan, Sri Mulyani hanya menjawab singkat. "Undang-undang APBN sudah jelas, jadi kita akan menjalankan UU APBN 2018," ujarnya. Untuk diketahui, APBN 2018 didesain tanpa ada kenaikan harga BBM, elpiji, dan tarif listrik. Pemerintah mematok anggaran subsidi energi sebesar Rp 103,4 triliun. Terdiri dari subsidi BBM dan elpiji sebesar Rp 51,1 triliun, dan Rp 52,2 triliun untuk subsidi listrik.

Sri Mulyani mengaku, pemerintah berupaya membayar tunggakan subsidi BBM kepada Pertamina. Asal tahu, pemerintah memiliki utang subsidi BBM kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu senilai Rp 30 triliun. "Sedapat mungkin kami akan membayarkan seluruh kewajibannya ke Pertamina di APBN 2017 dan 2018," ujarnya.

Cara untuk menyelesaikan pembayaran tersebut, dia menambahkan, sesudah pengeluaran Pertamina diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selanjutnya BPK merekomendasikan tunggakan tersebut ke pemerintah. "Jadi ada sebagian kewajiban pemerintah dan ada sebagian kewajiban yang menjadi tanggungjawab perusahaan," tutur dia.

Sri Mulyani menegaskan, setiap kenaikan harga minyak atau ICP US$ 1 per barel, maka terjadi surplus atau tambahan penerimaan sekitar Rp 700 miliar dengan asumsi seluruh belanja subsidi masih sesuai APBN. "Kalau harga minyak naik, yang terlihat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan penerimaan pajak dari migas meningkat. Sedangkan kebijakan subsidi tetap menjalankan apa yang ada di APBN 2018," ujarnya.

Selain kecenderungan harga minyak dunia meningkat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memprediksi suku bunga acuan pada tahun depan berpotensi naik, seiring dengan proyeksi kenaikan suku bunga Amerika Serikat oleh The Fed.

Menurut Aslan Lubis, analis eksekutif Departemen Pengembangan Pengawasan dan Manajemen Krisis OJK, pada tahun depan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) diproyeksi akan turun terbatas. "Suku bunga domestik tidak akan turun lagi, namun bepotensi naik," ujarnya seperti dikutip kontan.co.id, belum lama ini.

Menurut Aslan, naik tidaknya suku bunga acuan BI tahun depan sangat tergantung pada bunga The Fed. Jika The Fed agresif menaikkan bunganya maka diproyeksi bunga acuan akan naik. Pada tahun ini menurut Aslan kenaikan suku bunga The Fed sudah diantisipasi pelaku pasar.

Pekan lalu, The Fed menaikkan bunga sebesar 25 basis poin untuk ketiga kalinya di tahun ini menjadi 1,25%-1,75%. Pasar memperkirakan, The Fed akan menaikkan bunga tiga kali lagi tahun depan.

Peringkat Utang

Sebelumnya Lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings mendongkrak peringkat Long Term Foreign dan Local Currency Issuer Default Rating Indonesia  menjadi BBB dari sebelumnya BBB- dengan outlook stabil.

Berdasarkan data Fitch Ratings, Kamis (21/12), kenaikan peringkat utang Indonesia itu didukung ketahanan Indonesia terhadap guncangan eksternal atau faktor global dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, kebijakan makro ekonomi secara konsisten untuk menjaga stabilitas. Kebijakan nilai tukar yang lebih fleksibel sejak pertengahan 2013 juga membantu menopang cadangan devisa Indonesia menjadi US$ 126 miliar.

Fitch juga menilai, Indonesia mampu disiplin menjaga kebijakan moneternya sehingga membatasi dampak dari aliran dana investor asing yang keluar dari Indonesia . Ditambah langkah makro untuk berhati-hati menekan utang luar negeri terutama perusahaan serta pendalaman pasar keuangan juga membantu stabilitas pasar lebih baik.

Kenaikan rating ini karena kombinasi dari kebijakan fiskal, moneter, dan indikator lain yang membuat Indonesia tahan terhadap guncangan ekonomi dunia.

Menko Perekonomian Darmin Nasution tentu saja mengaku gembira atas  kenaikan peringkat utang dari Fitch tersebut. Prestasi tersebut tentunya cukup baik di antara negara-negara yang sejajar dengan Indonesia, seperti India dan Turki.

"Soal rating setiap negara pasti dibandingkan peer-nya. Peer Indonesia, ya India, Turki atau negara berpendapatan menengah lain. Jadi ini memang berita gembira," ujar Darmin di Jakarta, Kamis (21/12).

Menurut Darmin, Fitch menaikkan peringkat utang Indonesia dengan melihat berbagai capaian di dalam perekonomian Indonesia. Meski pertumbuhan ekonomi nasional rata-rata 5%, sejumlah indikator ekonomi  mengalami perbaikan.

"Indikator utang dari Produk Domestik Bruto (PDB) kita termasuk yang rendah dibanding negara peer kita. Reformasi kebijakan yang kita buat juga diukur lho, termasuk perbaikan kemudahan berusaha (EoDB), neraca pembayaran, cadangan devisa, dan lainnya," ujarnya.

Fitch diakuinya, juga melihat daya tahan Indonesia terhadap guncangan ekonomi dunia. "Kita termasuk negara yang mampu meredam guncangan ekonomi dunia setelah krisis asia 19 tahun lalu," Darmin menambahkan. ‎"Tentu saja kita senang, tapi tidak berati puas. Kita tetap berkewajiban terus memperbaiki dan menghadapi tantangan," ujarnya.

Darmin mengatakan, upaya perbaikan harus tetap dilakukan agar pertumbuhan ekonomi meningkat daana kualitas membaik yang diukur dari tingkat pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan berkurang.

"Semua itu bisa dicapai dengan kombinasi kebijakan yang sudah dilakukan tiga tahun ini, seperti pembangunan infrastruktur, kebijakan sektoral di industri pariwisata dan lainnya, kebijakan pemerataan ekonomi, dan semua itu kita terus pertajam dan kembangkan," ujarnya.

Selain itu fokus menstabilkan makro ekonomi juga terlihat dalam anggaran yang kredibel dalam beberapa tahun sebelumnya. Meski ketahanan Indonesia membaik, Fitch melihat Indonesia juga hadapi tantangan eksternal yang tetap ada termasuk potensi tekanan pasar terhadap kebijakan pengetatan moneter oleh bank sentral Amerika Serikat (AS) atau the Federal Reserve.

Selain itu, ketergantungan Indonesia terhadap komoditas juga masih relatif tinggi. Sedangkan tantangan dari dalam negeri, Indonesia akan hadapi tahun politik. Kemungkinan kondisi politik dapat jadi gangguan dalam membuat kebijakan ekonomi terutama jelang pemilihan kepala daerah 2018 dan pemilihan presiden pada 2019. Ini merupakan sentimen domestik yang dapat ganggu pasar.

Pemerintah Indonesia juga masih hadapi tantangan untuk memperbaiki lingkungan bisnis. Meski demikian langkah-langkah untuk mempermudah keizinan berusaha membuahkan hasil dengan peringkat Indonesia naik tajam ke posisi 72 dari 192 negara terkait kemudahan berusaha.

Reformasi yang dilakukan Indonesia tampaknya berkontribusi terhadap aliran dana investor asing masuk ke Indonesia. Fitch memperkirakan aliran dana investasi asing secara langsung dapat menutupi defisit transaksi berjalan dalam beberapa tahun ke depan.

Fitch Ratings memperkirakan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia masih kuat di antara negara lainnya. Fitch prediksi PDB Indonesia akan naik menjadi 5,4% pada 2018 dan 5,5% pada 2019 dari 5,1% pada 2017. Indonesia dapat keuntungan dari kenaikan perdagangan global dan stabilnya harga komoditas. Ditambah belanja infrastruktur publik lebih tinggi, biaya pinjaman lebih rendah dan pelaksanaan reformasi struktural membuat Indonesia lebih kuat.

Adapun beban utang pemerintah saat ini termasuk rendah sebesar 28,5% dari PDB pada 2017 seperti diharapkan Fitch juga jadi katalis positif. Pemerintah mematuhi batas defisit anggaran sebesar 3% dari PDB. Ini membantu kepercayaan investor di Indonesia. Sementara itu, target defisit pemerintah diperkirakan 2,2% dari PDB menunjukkan pendekatan konservatif. Fitch yakin kenaikan defisit cenderung stabil di 2,7% dan bertahan di batas maksimum 3%. bari/mohar/fba