NERACA

Jakarta - PT Pertamina (Persero) menyatakan masih ada kendala dalam pelaksanaan Program BBM Satu Harga yaitu pada sulitnya mengontrol harga pada pengecer BBM. Salah satu pekerjaan rumah yang harus dicarikan solusi menurut Pertamina adalah keberadaan pengecer atau pihak penjual di luar lembaga penyalur resmi Pertamina. Harga dari pengecer tidak bisa dikontrol dan cenderung mencari keuntungan berlipat ganda.

Unit Manager Communication dan CSR PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region VIII, Eko Kristiawan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (19/12), menyampaikan bahwa untuk meminimalkan hal tersebut, stok BBM di SPBU Pertamina khususnya yang masuk menjadi lokasi program BBM satu harga selalu menjadi perhatian untuk selalu terpenuhi.

Dalam hal ini peranan pemerintah daerah sangat vital dalam hal mengatur, mengawasi dan mencegah pengecer agar tidak melakukan pembelian dalam jumlah yang banyak sehingga stok lembaga penyalur menjadi tipis sehingga membuka peluang para pengecer tersebut menjual BBM dengan harga tinggi. Pertamina (Persero) terus mendukung Program BBM Satu Harga yang juga menjadi perhatian Presiden Jokowi dengan merealisasikan 42 Lembaga Penyalur BBM Satu Harga sampai dengan Minggu kedua Desember 2017 dari target 54 Lembaga Penyalur.

Dengan adanya tambahan lembaga penyalur tersebut maka masyarakat di sekitar lokasi yang membeli BBM di lembaga penyalur tersebut dapat memperoleh BBM satu harga sesuai Perpres yang ditetapkan pemerintah Seperti di Yahukimo yang sampai saat ini tidak pernah terputus distribusinya dan cukup untuk melayani masyarakat. "Khusus untuk di Yahukimo, pengiriman menggunakan kapal dengan supply point dari jobber timika, beberapa bulan terakhir SPBU kompak menambah sarana penyimpanan BBM sehingga bisa memuat lebih banyak BBM maka tidak pernah lagi terjadi kekosongan BBM di SPBU Kompak," kata Eko.

Sementara itu, posisi stok terakhir menjelang Natal 2017 dan Tahun Baru 2018 bahkan mencapai tingkat yang aman di mana stok Premium dan Solar tahan sekitar 20 hari ke depan jika dibanding rata-rata penjualan normal. Distribusi BBM dari Timika ke Yahukimo menggunakan kapal berjenis tongkang dan tug boat, apabila kondisi perairan berlangsung normal maka dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih lima hari namun apabila debit air sungai sedang surut, maka pengiriman bisa tertahan sampai dengan 14 hari.

Meskipun medan yang dilalui begitu sulit, Pertamina terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk menjaga ketahanan Energi di seluruh penjuru Indonesia. Oleh karena itu, untuk menyukseskan program satu harga, Eko menekankan kembali bahwa diperlukan dukungan aparat dan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan implementasinya agar masyarakat Papua tetap selalu mendapatkan harga BBM yang terjangkau dan memenuhi unsur keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

BBM Satu Harga

Namun begitu, tak mudah menerapkan BBM satu harga di tanah Papua. Tokoh agama Papua, John Djonga yang membongkar praktik penipuan BBM satu harga tersebut. John menyebutkan, harga BBM hanya sama seperti di Jawa, saat Presiden Joko Widodo melakukan blusukan di Papua. Akan tetapi, tak lama setelah Jokowi meninggalkan Papua, harga BBM kembali melonjak. "Beliau pulang, satu-dua minggu, harga kembali 'normal'," kata John.

Ia mengatakan, ia memantau langsung kondisi ini di Yahukimo, Papua. Saat Jokowi baru mencanangkan program BBM satu harga di kabupaten itu pada Oktober 2016, John mengakui bahwa harganya sama seperti di Jawa, yakni Rp 6.450 per liter untuk premium dan Rp 5.150 per liter untuk solar. “Sekarang sudah Rp 30.000 lagi. Bahkan dalam rangka Tahun Baru dan Natal, tahun lalu kami sampai membeli Rp 100 ribu,” ucap John.

John mengatakan, program BBM satu harga ini sebenarnya sangat baik bagi masyarakat Papua. Sayangnya, program ini belum bisa berjalan karena tak ada pengawasan. “Siapa yang harus monitoring dan harus menangani? Sementara pejabat di Tanah (Papua) itu, bupatinya banyak di Jayapura atau di Jakarta,” kata John.