Stabilitas Makro Terjaga Kunci Hadapi Tantangan 2018

Oleh: Satyagraha

Menjelang pergantian tahun, ekonomi Indonesia saat ini dirasakan dalam kondisi normal dan memiliki ketahanan dalam menghadapi tekanan global maupun domestik.

Stabilitas ekonomi makro sepanjang 2017 juga dilaporkan berada dalam kondisi baik dan realisasinya tidak begitu meleset dari asumsi yang sudah ditetapkan pemerintah dalam APBNP tahun anggaran 2017.

Salah satu indikator makro yang tercatat dalam keadaan memadai adalah pertumbuhan ekonomi, yang hingga triwulan III-2017 secara akumulatif berada pada kisaran 5,03 persen. Realisasi itu mendekati asumsi 5,2 persen, meski pada akhir tahun, pertumbuhan ekonomi pada 2017 diproyeksikan hanya mendekati 5,1 persen.

Meski demikian, pertumbuhan ekonomi yang sudah mencapai lima persen itu merupakan pencapaian yang baik dalam kondisi perekonomian global yang masih diliputi ketidakpastian.

Pemerintah menyatakan pertumbuhan ekonomi domestik yang pada kisaran lima persen dalam dua tahun terakhir, merupakan pencapaian ekonomi yang sudah berkualitas.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pertumbuhan ekonomi dalam negeri diiringi dengan perbaikan pada indikator sosial seperti tingkat kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan. "Indikator kita dua tahun terakhir sebetulnya walau pertumbuhannya tidak tinggi sekali, sekarang pada angka 5-5,1 persen, tetapi ia diiringi dengan perbaikan indikator lain yang menunjuk pada kualitas pertumbuhan," ujar Darmin.

Darmin menambahkan pertumbuhan ekonomi 5,1 persen memang tidak terlalu tinggi, namun termasuk tinggi dibandingkan negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang dan kawasan Uni Eropa.

Selain itu, lanjut mantan gubernur Bank Indonesia ini, pertumbuhan ekonomi saat ini telah diiringi dengan laju inflasi yang relatif terkendali, karena dalam tiga tahun terakhir inflasi semakin rendah dan bergerak menuju angka tiga persen.

"Itu tidak pernah kita alami secara konsekutif atau berturut-turut, bahkan di masa pemerintahan Orde Baru pada waktu pertumbuhan ekonomi cukup tinggi, lebih tinggi dari sekarang tujuh-delapan persen, pasti tingkat inflasinya 'double digit'," ujar Darmin.

Untuk laju inflasi sepanjang tahun, Darmin memperkirakan laju inflasi akan mencapai 3,1 persen atau lebih rendah dibandingkan asumsi yang ditetapkan pemerintah dalam APBNP 2017 sebesar 4,3 persen.

Darmin mengatakan satu indikator lain yang menunjukkan semakin berkualitasnya pertumbuhan ekonomi Indonesia yaitu meningkatnya peran sektor industri manufaktur sebagai motor penggerak ekonomi.

Sementara itu,Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan perbaikan kinerja ekonomi pada akhir 2017 bisa memberikan momentum pertumbuhan ekonomi yang lebih positif pada 2018.

Pembenahan ekonomi domestik ini dibutuhkan karena masih terdapat ketidakpastian global di 2018 yang bisa berdampak kepada kinerja ekonomi Indonesia, meski terdapat adanya tanda-tanda pemulihan. "Kalau momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah positif dan kuat, stabilitas tetap terjaga dari sisi inflasi dan nilai tukar, ini memberikan posisi yang jauh lebih baik untuk menghadapi ketidakpastian," katanya.

Ia menyakini momentum ekonomi Indonesia untuk tumbuh lebih tinggi dan berkualitas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dapat tercapai,yang salah satunya melalui dukungan pulihnya sektor perdagangan global.

"Pada 2017, momentum pertumbuhan ekonomi global mulai 'pick up' yang ditunjukkan dengan volume perdagangan dunia yang di 2016 pada 2,2 persen meningkat menjadi empat persen di 2017. Tentunya empat persen itu belum 'full recovery', tapi itu 'a strong momentum'," ujar Sri Mulyani.

Untuk menjaga momentum pertumbuhan ini, tambah dia, pemerintah akan terus melakukan berbagai upaya, salah satunya mengoptimalkan pengelolaan dan penggunaan APBN untuk mencapai tujuan pembangunan. "Kadang-kadang kita lupa dengan menganggap APBN itu sebagai tujuan. APBN 'is not a goal, APBN is an instrument'. APBN akan terus kita upayakan jadi instrumen yang sehat, kredibel, dan efektif," kata Sri Mulyani.

Pemerintah, lanjut dia, juga akan melanjutkan reformasi penerimaan negara baik perpajakan maupun non perpajakan untuk memperkuat dan menyehatkan ekonomi.

Dari sisi pembiayaan, pengelolaan utang akan dilakukan secara "prudent" dengan menjaga kesinambungan dan kredibilitas APBN agar memberikan dampak positif terhadap kinerja pembangunan.

"Dengan instrumen APBN yang 'strong' dan 'healthy', maka kita berharap ekonomi Indonesia akan terus terjaga dengan momentum positif yang juga akan dikontribusi dari dunia usaha," kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.

Realisasi Asumsi

Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan memastikan proyeksi ekonomi makro yang tercantum dalam APBNP 2017 hingga akhir tahun tidak terlalu meleset dari asumsi yang sudah ditetapkan.

Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Adriyanto menjelaskan realisasi untuk pertumbuhan ekonomi 2017 hingga akhir tahun bisa berada pada kisaran 5,1 persen-5,2 persen.

Untuk tingkat inflasi, realisasi tahun kalender Januari-November 2017 sudah mencapai 2,87 persen, atau secara tahunan (year on year) sebesar 3,3 persen, yang berarti jauh dibawah asumsi yang diproyeksikan 4,3 persen. "Inflasi memang 'overshoot' tapi ini baik karena dibawah empat persen," kata Adriyanto. Untuk asumsi SPN tiga bulan yang telah ditetapkan sebesar 5,2 persen, proyeksi hingga akhir 2017 berada pada kisaran lima persen.

Adriyanto menambahkan asumsi harga ICP minyak bisa naik diatas asumsi 48 dolar AS per barel, karena adanya kenaikan harga komoditas di pasar internasional. "Sekarang harga minyak naik ke 60 dolar, tapi kalaupun naik sifatnya temporer, tidak tinggi-tinggi sekali. Tidak mencapai 75 dolar. 'Range'nya mungkin rata-rata setahun 50 dolar per barel," ucapnya.

Untuk lifting minyak yang diproyeksikan 815 ribu barel per hari dan lifting gas 1.150 ribu barel setara minyak per hari, Adriyanto memperkirakan adanya kecenderungan menurun dari asumsi di APBNP 2017.

Hingga awal November 2017, realisasi lifting minyak telah mencapai kisaran 796,8 ribu barel per hari dan lifting gas sebesar 1.126 ribu barel setara minyak per hari.

Sementara itu, Bank Indonesia melihat nilai tukar rupiah terhadap dolar AS cenderung stabil pada 2017, meski sempat mengalami tekanan eksternal pada triwulan IV-2017. Kurs rupiah mengalami depresiasi pada Oktober 2017 sejalan dengan perlemahan nilai tukar hampir seluruh mata uang dunia terhadap dolar AS, seiring normalisasi kebijakan moneter, ekspektasi kenaikan suku bunga dan rencana reformasi pajak di AS.

Namun, pada November 2017, rupiah mengalami penguatan seiring dengan stabilitas makroekonomi yang tetap terjaga dan prospek yang baik sehingga kembali terapresiasi sebesar 0,27 persen (month to month) pada level Rp13.526 per dolar AS.

Pergerakan rupiah ini masih berada dalam proyeksi kurs rupiah dalam APBNP yang ditetapkan sebesar Rp13.400 per dolar AS. Kondisi makro yang terjaga ini diikuti oleh defisit transaksi berjalan yang terkendali dibawah dua persen dari PDB, didukung oleh kenaikan surplus nonmigas.

Meski demikian, defisit neraca jasa dan neraca pendapatan primer masih cukup besar, karena adanya defisit jasa transportasi dan pembayaran repatriasi hasil investasi asing.

Selain itu, Bank Indonesia juga mencatat posisi cadangan devisa hingga akhir November 2017 mencapai 125,97 miliar dolar AS atau meningkat dari 116,36 miliar dolar AS pada akhir 2016. Posisi cadangan devisa tersebut cukup untuk membiayai 8,4 bulan impor serta diatas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.

Tantangan 2018

Meski kondisi ekonomi Indonesia terjaga sepanjang 2017, belum tentu upaya pencapaian asumsi makro dalam APBN 2018 dapat tercapai dengan mudah, karena masih ada berbagai tantangan yang harus dibenahi.

Bank Dunia memproyeksikan terdapat risiko yang bisa menganggu proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,4 persen di 2018, antara lain konsumsi rumah tangga yang lebih lambat dari perkiraan dan harga komoditas yang belum pulih sepenuhnya sehingga mengganggu kinerja ekspor.

Lead Economist Bank Dunia untuk Indonesia Frederico Gil Sander menjelaskan risiko ini berasal dari eksternal yaitu normalisasi kebijakan moneter, situasi geopolitik yang memanas, melemahnya harga komoditas dan pertumbuhan ekonomi di China yang selama ini menjadi mitra perdagangan Indonesia.

"Penurunan harga komoditas yang lebih tajam dari yang diperkirakan, seperti batu bara, secara signifikan dapat melemahkan perdagangan dan memberikan tekanan terhadap neraca pembayaran serta penerimaan pajak dan menghambat pertumbuhan," ujar Gil Sander.

Risiko lainnya, kata dia, berasal dari sisi domestik yaitu tahun politik yang mulai terjadi di 2018, momentum reformasi yang berjalan lambat, penyesuaian harga energi dan penerimaan pajak yang berada dibawah ekspektasi.

"Di sisi lain, kenaikan harga minyak yang tajam dapat menyebabkan kombinasi inflasi dan penurunan daya beli konsumen yang lebih tinggi, serta beban subsidi yang lebih besar bagi keseluruhan sektor publik," tambah Gil Sander.

Namun, pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan bisa mencapai 5,3 persen pada 2018 atau tidak terlalu jauh dari asumsi yang ditetapkan pemerintah, melalui dukungan sektor konsumsi rumah tangga, investasi dan ekspor.

Gil Sander mengatakan pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang mulai pulih pada triwulan III-2017 bisa lebih tinggi di periode selanjutnya, didukung oleh harga komoditas yang kuat, inflasi yang rendah, rupiah yang stabil, pasat tenaga kerja yang baik dan penurunan biaya pinjaman.

Selain itu, pertumbuhan investasi akan didukung oleh masuknya modal asing (foreign direct invesment/FDI) serta tingginya penyerapan belanja modal pemerintah yang dapat menyediakan sarana infrastruktur untuk mengundang minat investasi pelaku usaha di daerah.

"Ekspor yang meningkat sepanjang 2017, terutama dari komoditas mentah dan olahan, seperti batu bara dan kelapa sawit, ikut mendorong pertumbuhan. Ekspor manufaktur lainnya seperti tekstil, alas kaki dan barang kelistrikan juga mencatat pertumbuhan tinggi," ujar Gil Sander.

Proyeksi positif seperti ini yang harus dijaga oleh pemerintah yaitu dengan tetap menjaga keyakinan para investor terhadap kondisi ekonomi domestik agar tidak goyah dalam menghadapi tekanan global.

Selain itu, reformasi struktural yang secara konsisten telah dilakukan bisa menjadi modal lain pemerintah, agar pembenahan fundamental ekonomi ini memberikan dampak positif terhadap pembenahan konsumsi rumah tangga maupun penguatan investasi yang lebih luas. (Ant.)

BERITA TERKAIT

Pembangunan Infrastruktur Demi Tingkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Papua

  Oleh : Damier Kobogau, Mahasiswa Papua tinggal di Surabaya   Pemerintah terus berkomitmen membangun Papua melalui berbagai pembangunan infrastruktur…

Pembangunan Fasilitas Pendukung Salah Satu Kunci Kesuksesan IKN

  Oleh : Rivka Mayangsari, Peneliti di Lembaga Studi dan Informasi Strategis Indonesia   Pembangunan IKN merupakan sebuah keputusan sejarah…

Presiden Terpilih Perlu Bebaskan Ekonomi dari Jebakan Pertumbuhan 5% dengan Energi Nuklir Bersih

    Oleh: Dr. Kurtubi, Ketua Kaukus Nuklir Parlemen 2014 – 2019, Alumnus UI Bencana Alam yang banyak terjadi didunia…

BERITA LAINNYA DI Opini

Pembangunan Infrastruktur Demi Tingkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Papua

  Oleh : Damier Kobogau, Mahasiswa Papua tinggal di Surabaya   Pemerintah terus berkomitmen membangun Papua melalui berbagai pembangunan infrastruktur…

Pembangunan Fasilitas Pendukung Salah Satu Kunci Kesuksesan IKN

  Oleh : Rivka Mayangsari, Peneliti di Lembaga Studi dan Informasi Strategis Indonesia   Pembangunan IKN merupakan sebuah keputusan sejarah…

Presiden Terpilih Perlu Bebaskan Ekonomi dari Jebakan Pertumbuhan 5% dengan Energi Nuklir Bersih

    Oleh: Dr. Kurtubi, Ketua Kaukus Nuklir Parlemen 2014 – 2019, Alumnus UI Bencana Alam yang banyak terjadi didunia…