Kereta Peluru untuk Atasi Kemacetan Jakarta-Surabaya

Jakarta – Belasan tahun ke depan Indonesia akan mempunyai alternatif angkutan cepat jarak jauh Jakarta-Surabaya. Jarak antara kedua kota itu yang sekitar 700 km, yang biasanya harus ditempuh selama delapan sampai sepuluh jam, akan dapat ditempuh dalam waktu hanya kurang dari tiga jam.

Adalah Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Bambang Susantono yang melontarkan gagasan itu dalam seminar Nasional Perkeretaapian yang berlangsung di Balai Sidang Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, Rabu (25/1).

Menurut Bambang, dengan kecepatan kereta api peluru Shinkansen yang di Jepang bisa mencapai kecepatan 300km-600 km per jam, maka jarak Jakarta-Surabaya bisa ditempuh dalam waktu hanya 2,5 jam.

Bambang mengatakan kereta api peluru yang kelak akan diberi nama Argo Cahaya, kini sudah dilakukan studi awalnya (preliminary study). Dia mengatakan pengembangan kereta api di Indonesia adalah dengan kereta api peluru ini, yang diperkirakan akan menelan dana Rp 150 triliun sampai Rp 180 triliun.

Dia mengharapkan dengan adanya kereta api peluru ini akan menjadi sebagian dari kunci jawaban bagi penanganan arus lalu lintas di Pulau Jawa, yang kalau tidak dilakukan terobosan sejak sekarang, akan terjadi stagnasi lalu yang luar biasa pada 2030.

Selain itu, dengan adanya kereta api peluru ini, akan membantu mengurangi kepadatan lalu lintas pada saat mudik Lebaran, yang menjadi ritual tahunan yang menyita banyak tenaga waktu dan pikiran untuk mengatasinya.

"Pengembangan KA Indonesia masa depan ada Argo Cahaya, Jakarta-Surabaya. Mengadopsi sistem Shinkansen Jepang. Studi awal sudah dilakukan," kata Bambang.

Sudah ada investor yang menjajaki mengenai pembangunan kereta peluru ini, di antaranya ada investor dari Jepang dan China. Anggarannya cukup fantastis, mencapai ratusan triliunan rupiah.

"Sekitar Rp 150 triliun - Rp 180 triliun. Jadi cukup besar. Diharapkan tidak hanya dari pemerintah tapi juga swasta," ujarnya.

Menurut Bambang, mengenai jalur kereta di sepanjang Pulau Jawa yang sering berhimpitan dengan rumah penduduk, kereta peluru kemungkinan tidak menggunakan jalur kereta yang ada, namun membuat jalur sendiri. Untuk itulah studi awal pembangunan kereta shinkansen ini meliputi kondisi sosial budaya masyarakat.

"Tentu high technology itu harus disiapkan seiring keadaan sosial budaya dan psikologi masyarakat. Kemungkinan itu mengambil jalur sendiri. Jadi nggak campur. Itu harus disiapkan secara matang dari segi nonteknis," tutur Bambang.

Shinkansen di Jepang berkecepatan 300-600 km/jam. Bila nantinya Argo Cahaya secepat ini, maka jarak Jakarta-Surabaya bisa ditempuh dalam waktu 2,5 jam saja.

Tapi tentu saja harga tiketnya cukup tinggi. Tiket termurah Shinkansen sekitar Rp 1,3 juta untuk jarak 380 km.

Sambut Baik

Gagasan Wamenhub Bambang Susantono itu, mendapat tanggapan positif dari anggota Komisi V DPR RI yang membidangi masalah infrastruktur dan perhubungan H. Malkan Amin.

“Kami menyambut baik gagasan dari pemerintah untuk membangun kereta peluru itu, asal tidak membebani keuangan negara pada saat ini,” katanya.

Menurut Malkan, sebelum gagasan tersebut ditetapkan untuk dilaksanakan, maka terlebih dahulu harus dikaji kelayakannya.

Kalau gagasan tersebut layak, maka tidak ada alasan untuk menundanya. Dia mengatakan bahwa Pulau Jawa yang mempunyai penduduk sekitar 70% dari penduduk Indonesia, sudah sepantasnya dilayani dengan kereta peluru.

Dia mengatakan sebenarnya dengan dibangunnya rel jalur ganda (double track), yang diharapkan dalam 10 tahun ke depan, seluruh kota besar di Jawa akan terlayani dengan kereta api cepat. “Pada tahun ini kita menganggarkan dana APBN sedikitnya Rp 6 triliun-Rp 8 triliun,” katanya.

Malkan mengatakan kalau sudah double track seperti itu, tentu akan lebih mudah untuk meningkatkannya menjadi rel yang bisa dilalui kereta dengan kecepatan tinggi (kereta super cepat).

Dia juga setuju kalau investor baik asing maupun lokal dilibatkan dalam proyek pembangunan kereta peluru tersebut. Karena dengan demikian, proyek itu tidak akan mengganggu kemampuan keuangan negara. Apabila rencana proyek itu sekarang baru pada tahap studi awal, Malkan memperkirakan proyek itu baru terwujud 15 tahun sampai 20 tahun ke depan. Karena untuk studi awal diperlukan dua tahun, evaluasi dua sampai tiga tahun dan pembangunan infrastrukturnya sekitar 10 tahun.

Dia mengatakan kita jangan berpikir bahwa suatu proyek jangka panjang seperti ini, harus kita sendiri yang menikmati.

“Sebagai bangsa, bangsa Indonesia, kan kita punya generasi penerus. Jadi apa-apa yang kita bangun sekarang, bisa jadi anak cucu kita yang menikmatinya,” tuturnya.

Dia mengatakan kalau kereta peluru itu sudah jadi, akan lebih memilih naik kereta api ketimbang naik pesawat udara untuk transportasi di Pulau Jawa. Kalau dari rumah di Jakarta diperlukan waktu satu jam, lalu naik kereta ke Surabaya tiga jam, dari stasiun ke tempat tujuan di sana satu jam, maka diperlukan waktu lima jam.

Sedangkan kalau naik pesawat, manuver ke bandara sekitar tiga jam, di udara satu jam dan ke tempat tujuan sekitar dua jam. Jadi sebenarnya waktu yang diperlukan dengan naik pesawat atau dengan kereta peluru hampir sama. “Hanya saja kalau di udara dengan ketinggian penerbangan, kalau ada musibah, kecil kemungkinan untuk selamat. Berbeda dengan kendaraan di darat,” katanya.

Dari pengalamannya naik kereta peluru di Shanghai, dengan kecepatan 430 km per jam, dia sangat menikmati perjalanan itu. Hanya diperlukan waktu transit di setiap stasiun selama dua sampai tiga menit. Sehingga secara keseluruhan tidak menambah waktu tempuh terlalu lama.

Kebutuhan Sudah Ada

Sementara itu pengamat dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit mengatakan dengan penduduk yang sudah padat di antara kedua kota itu, membuat kebutuhan kereta peluru itu sudah ada.

“Memang sudah sepantasnya dan saatnya dibangun kereta peluru,” katanya.

Danang mengatakan yang masih menjadi masalah krusial adalah isyu pembebasan lahan. Meskipun sudah ada UU Pembebasan lahan untuk proyek infrastruktur, masih diperlukan waktu sedikitnya 330 hari (hampir setahun) untuk membebaskan lahan proyek.

Dia mengatakan dari pengalaman yang sudah-sudah, proyek infrastruktur yang paling cepat pembebasan lahannya adalah ruas tol Kanci-Pejagan yang membutuhkan waktu dua tahun. Sedangkan pembebasan lahan bagi pembangunan jalan tol Jakarta Outer Ring Road (JORR), memerlukan waktu belasan tahun.

Menurut dia, kalau pemerintah sudah mempunyai gagasan demikian, sudah selayaknya mempunyai komitmen kuat untuk ikut mendanainya. “Karena pemerintah paling berkepentingan untuk mewujudkannya,” katanya.

Dia mengatakan bahwa jika pemerintah hendak menggandeng investor swasta, maka perlu diberi konsesi berupa tarif atau pengembangan suatu wilayah bagi investor.

“Misalnya dengan membangun suatu kawasan untuk pertokoan atau perkantoran,” katanya.

Menurut dia, di seluruh dunia pemerintah tetap menjadi motor penggerak bagi pembangunan infrastruktur. Yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan memberikan fasilitas viability gap funding (VGF), yaitu dukungan fiskal pemerintah untuk memenuhi kelayakan finansial investasi.

“Tanpa dukungan itu, investor akan berpikir dua kali untuk melakukan investasi di suatu negara,” katanya.

Danang setuju bahwa pembangunan jalur kereta peluru ini harus menggunakan jalur yang baru, karena dengan kecepatan yang tinggi sampai 400 km per jam, diperlukan stabilitas lahan yang lebih baik ketimbang kereta api cepat dengan kecepatan hanya 100 km per jam.

“Saya kira penyediaan dana infrastruktur bagi pembangunan kereta peluru ini bergantung pada sukses pemerintah dalam menghilangkan subsidi BBM secara bertahap,” katanya.

Dana hasil penyisihan pengurangan subsidi BBM tersebut yang jumlahnya sekitar Rp 150 triliun akan bisa dipakai pemerintah untuk membangun infrastruktur, termasuk untuk pembangunan kereta peluru ini.

Masyarakat Transportasi Indonesia,katanya, sudah berulangkali menyampaikan masukan kepada pemerintah untuk mengurangi subsidi itu dengan menaikkan harga BBM. (agus)

BERITA TERKAIT

Blended Finance Dikaji untuk Biayai Infrastruktur

  NEACA   Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah tengah mengkaji skema "blended finance" agar…

Infrastruktur jadi Senjata Pemerintah Atasi Middle Income Trap

      NERACA   Jakarta – Indonesia digadang-gadang akan keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah atau middle income trap.…

RUU Ekonomi Kreatif Bukan Untuk Membatasi Inovasi

RUU Ekonomi Kreatif Bukan Untuk Membatasi Inovasi NERACA Jakarta - Rancangan Undang-Undang (RUU) Ekonomi Kreatif yang saat ini bakal dibahas…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Babak Baru Bisnis e-Commerce

Tercatat beberapa layanan tambah saldo uang elektronik "e-commerce" sudah dihentikan karena sedang menyelesaikan perizinan dari BI. Produk uang elektronik itu,…

UU Perlindungan Konsumen Perlu Direvisi

Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Ardiansyah Parman mengatakan perlu ada revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen…

Harus Hati-Hati Atur Pajak e-Commerce

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai pemerintah harus hati-hati mengatur pajak atas perdagangan elektronik (e-commerce)…