897 DDS PMI Akan Dapatkan Satyalancana Kebaktian Sosial

NERACA

Jakarta - Dalam rangka memeringati Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN). Pemerintah Republik lndonesia bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) akan melaksanakan Kegiatan bertajuk Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial DDS 100 Kali kepada 897 Pendonor Darah Sukarela (DDS) PMI. Presiden RI ke-7, Joko Widodo, akan menyematkan secara langsung tanda kehormatan tersebut di istana Bogor, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, Minggu (17/12) sekira 09.00 MB.

Para pendonor darah yang menerima SLKS berasal dari 22 Provinsi di seluruh indonesia yang telah menyumbangkan darah mereka minimal 100 kali. Selain itu mereka bersedia menjadi pendonor darah sukarela PMI selama kurang lebih 25 3o tahun untuk kemanusiaan.

Pada pelaksanaan di penghujung tahun 2017 ini, Provinsi Jawa Timur menjadi penyumbang jumlah pendonor terbanyak dengan 334 orang. Selanjutnya, Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah 182 orang. Kemudian, Provinsi Jawa Barat berjumlah 111 orang. Untuk Pendonor Darah Termuda berasal dari DKI Jakarta, Yudi Sutanto, 32 tahun. Sedangkan. Pendonor dengan donasi terbanyak juga berasal dari DKI Jakarta, Chandra Napitupulu dengan total donasi 226 kali.

Pelaksana Harian Ketua Umum PMI, Ginandjar Kartasasmita menjelaskan, saat ini Unit Transfusi Darah (UTD) PMi Pusat bersama dengan 219 UTD PMI yang tersebar di seluruh lndonesia dapat memenuhi kebutuhan 92% kebutuhan darah nasional. Sedangkan Unit Transfusi Darah Rumah Sakit (UTDRS) dapat memenuhi 5% dari kebutuhan darah nasional. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2011: UTD hanya diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau PMI.

“Kami berharap di Kota/Kabupaten yang UTD PMI nya telah memberikan pelayanan dengan baik, untuk efisiensi bersama, maka sebaiknya sinergi bersama untuk memenuhi kebutuhan darah secara nasional baik oleh PMI dan UTDRS,” Jelas Ginandjar saat konferensi pers di kantornya, akhir pekan kemarin.

Lebih lanjut Ginandjar mengatakan, PMI berharap setiap Pemerintah Daerah dapat membantu meningkatkan kapasitas dan kebutuhan UTD PMI yang sudah ada, sehingga UTD PMI dapat melayani masyarakat di daerah tesebut.

PMI berharap Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI pada tahun 2018 dapat memberikan bantuan reagen kepada seluruh UTD PMl. Pasalnya, Bantuan reagen Kemenkes tahun 2017 dialokasian untuk UTD PMI yang donasi darahnya kurang dari 1000 kantong darah setiap bulan. UTD tersebut menerima reagen Rapid test untuk parameter Hepatitis 3 dan HIV. Sebanyak 74 UTD PMI menerima bantuun reagen tersebut untuk penggunaan selama 3 bulan. Hal itu bertujuan agar penyediaan darah untuk masyarakat semakin aman, terjamin, dan berkualitas.

Sebelumnya, PMI yang di wakili oleh Wakil Presiden RI, H. Muhammad Jusuf Kalla sekaligus Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI), bersama dengan Pelaksana Harian (Plh) Ketua Umum PMI, Ginandjar Kartasasmita melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara PMI dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI yang diwakili Kepala BPOM RI, Penny Kusumastuti Lukito.

Ketua Bidang Pengembangan UTD PMI, dr Linda Lukitari Waseso,  mengatakan, penandatangan Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan darah oleh Unit Tranfusi Darah (UTD) PMI, sesuai dengan standar Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) untuk memenuhi kebutuhan bahan baku fraksionasi plasma yang berkualitas dan terpenuhi secara kuatitas dan berkelanjutan.

“Sesuai dengan Permenkes No 72 tahun 2015 tentang Fraksionasi Plasma, bahwa: Industri Fraksionasi Plasma harus memanfaatkan bahan baku plasma yang berkualitas berasal dari UTD yang telah memiliki izin dan tersertifikasi CPOB, karena Bahan Baku tersebut harus memenuhi produk plasma yang terstandar (Quality), jumlah yang cukup (Quantity) dan berkesinambungan (Sustainable),” papar Linda.

Lebih lanjut dr Linda Lukitari Waseso menambahkan, “darah yang dihasilkan oleh Pendonor Darah Sukarela (Voluntary Blood Donation) yang diolah menjadi komponen darah mencapai 4,109,667  kantong, dan sudah mencukupi 90% dari kebutuhan darah secara nasional, plasma darah yang dihasilkan dapat digunakan untuk bahan baku produk darah; untuk kegiatan pelayanan darah (termasuk plasma untuk fraksionasi) serta meningkatkan akses masyarakat terhadap obat-obatan yang berasal dari plasma menjadi produk devirat plasma darah, meliputi: albumin, IVIG, faktor VIII, faktor IX, tetanus human immunoglobulin melalui Achilles Project” Jelas Linda Lukitari.

UTD PMI Kota Surabaya merupakan UTD yang pertama kali memperoleh sertifikat CPOB. Selanjutnya, UTD PMI DKI Jakarta, UTD PMI Kota Semarang, UTD PMI Pusat dan UTD PMI Kota Bandung akan memperoleh sertifikat tersebut. Selain itu, sebanyak 15 UTD PMI terus berupaya keras untuk mendapatkan sertifikat CPOB juga. Mohar