Finansial BUMN Konstruksi Jebol

 

Oleh: Bhima Yudhistira Adhinegara

Peneliti INDEF

 

Ambisi membangun infrastruktur ternyata membutuhkan pengorbanan yang cukup besar. BUMN di sektor konstruksi pun tak luput dari ritual korban-mengorbankan tersebut. Bak sapi perah, kondisi keuangan BUMN konstruksi bisa dibilang sedang kehabisan susu. Arus kas bersih BUMN konstruksi tercatat negatif yang menandakan perusahaan kesulitan memenuhi kebutuhan jangka pendek.

Dilihat dari Laporan Keuangan BUMN sektor konstruksi yang go-public yakni PT. Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP), PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), PT Waskita Karya Tbk (WSKT), dan PT. Adhi Karya Tbk (ADHI) mencatatkan pertumbuhan laba yang fantastis yakni rata-rata 84,3%. Namun, arus kas (cash flow) justru tercatat rata-rata minus Rp3 triliun. Tapi permasalahannya meskipun kenaikan laba BUMN konstruksi cukup signifikan, kewajiban jangka pendek tidak dibayar dengan laba melainkan dengan arus kas bersih. Cash is the King!

Sementara Direksi BUMN kompak terus berkelit. Salah seorang direktur BUMN konstruksi mengatakan bahwa arus kas yang negatif pada WIKA tidak berpengaruh terhadap kemampuan membayar utang jangka pendek. Rasio utang berbunga terhadap ekuitas (DER) pada posisi September 2017 adalah 1,7 kali. Menurut kreditur WIKA DER yang diperbolehkan sebesar 3 kali.

Sanggahan yang diberikan oleh salah satu Direktur BUMN konstruksi terkait kondisi keuangan BUMN konstruksi cukup lemah. Rasio DER 1,7 kali merupakan rasio yang cukup tinggi diatas BUMN lainnya. Ini menandakan BUMN dikelola tidak dengan hati-hati. Jika rasio semakin membengkak, terdapat kemungkinan BUMN konstruksi akan melelang atau melepas asetnya kepada pihak swasta lokal atau asing. Hal ini terjadi misalnya ketika PT. Waskita menawarkan 10 ruas tol senilai Rp20 triliun untuk dikelola oleh pihak swasta. Hasil uang kas penjualan ruas tol digunakan untuk menambal arus kas yang negatif. Cara ini sangat berbahaya karena merupakan penjualan aset strategis nasional secara diam-diam.

Akibat ambisi membangun infrastruktur tanpa pertimbangan yang matang, BUMN dipaksa untuk mencari sumber pendanaan baru yakni melalui penerbitan saham dan utang. Masalah terjadi ketika rasio DER yang menunjukkan kesehatan pembayaran utang terus memburuk Jika arus kas bersih bermasalah maka likuiditas jangka pendek akan terganggu. Sebagian besar aset BUMN konstruksi berbentuk aset fisik dan tidak cair (likuid), sehingga tidak langsung bisa menghasilkan kas bagi perusahaan. Sementara pembayaran bunga dan cicilan pokok utang serta kebutuhan operasional (gaji pegawai) menggunakan kas perusahaan.

Pemerintah sebagai pemegang saham BUMN terbesar sebaiknya berhenti menjadikan BUMN sekedar sapi perah untuk mengejar ambisi. Lebih baik 245 proyek strategis nasional dikoreksi besar-besaran. Jika punya keberanian 80% proyek yang masih dalam tahap perencanaan distop. Kemudian proyek yang tengah berjalan dievaluasi. Tanpa adanya rem dikhawatirkan BUMN bisa masuk jurang dan berakhir dengan kegagalan sistemik.

BERITA TERKAIT

Cawe-cawe APBN dalam Lebaran 1445 H

  Oleh: Marwanto Harjowiryono Widyaiswara Ahli Utama, Pemerhati Kebijakan Fiskal   Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melaporkan kepada Presiden Joko…

Investasi Emas Pasca Lebaran

Oleh: Agus Yuliawan Pemerhati Ekonomi Syariah Usai lebaran Idul Fitri 1445 H masyarakat Indonesia mulai menjalankan aktifitas kembali seperti biasanya…

Tantangan APBN Paska Pemilu

   Oleh: Marwanto Harjowiryono Widyaiswara Ahli Utama, Pemerhati Kebijakan Fiskal   Pemilu untuk Presiden dan Wakil Presiden, serta DPR, DPD…

BERITA LAINNYA DI

Cawe-cawe APBN dalam Lebaran 1445 H

  Oleh: Marwanto Harjowiryono Widyaiswara Ahli Utama, Pemerhati Kebijakan Fiskal   Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melaporkan kepada Presiden Joko…

Investasi Emas Pasca Lebaran

Oleh: Agus Yuliawan Pemerhati Ekonomi Syariah Usai lebaran Idul Fitri 1445 H masyarakat Indonesia mulai menjalankan aktifitas kembali seperti biasanya…

Tantangan APBN Paska Pemilu

   Oleh: Marwanto Harjowiryono Widyaiswara Ahli Utama, Pemerhati Kebijakan Fiskal   Pemilu untuk Presiden dan Wakil Presiden, serta DPR, DPD…