Kemenperin Dorong PGN Amankan Kebutuhan Energi - Topang Pertumbuhan Industri 2018

Kemenperin Dorong PGN Amankan Kebutuhan Energi

Topang Pertumbuhan Industri 2018

NERACA

Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong badan usaha di sektor energi untuk turut berpartisipasi mencapai target pertumbuhan industri 2018 yang ditetapkan sebesar 5,67 persen. Saat ini, salah satu badan usaha yang berkomitmen menyalurkan kebutuhan energi untuk pelanggan industri adalah PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN).

Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian, Haris Munandar menuturkan, salah satu penopang pertumbuhan industri adalah sektor non migas. Sektor ini menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia karena mampu memberikan efek turunan yang luas ke masyarakat.

Selain bisa meningkatkan penyerapan tenaga kerja, suatu kawasan industri bisa menggerakkan investasi dan meningkatkan nilai ekspor.“Pada kuartal III 2017, realisasi pertumbuhan industri Indonesia 5,49 persen di atas realisasi pertumbuhan ekonomi 5,06 persen. Tahun 2018 kami targetkan 5,67 persen,” kata Haris saat membuka seminar Outlook Ketahanan Energi untuk Mendukung Pertumbuhan Industri Nasional 2018 yang diselenggarakan Forum Wartawan Industri (FOR-WIN) di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu (13/12).

Mantan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kemenperin menambahkan, optimisme instansinya bahwa kinerja industri manufaktur bisa meningkat tahun depan akan ditopang oleh beberapa sektor yaitu makanan dan minuman, pupuk dan petrokimia, kertas dan bubur kertas, farmasi, logam dasar, alat angkut, dan elektronika.“Untuk dapat menjamin sektor-sektor industri itu bisa bekerja maksimal, diperlukan ketahanan dan jaminan pasokan energi yaitu gas dan listrik,” ujar dia.

Head of Marketing and Product Development Division PGN, Adi Munandir mengatakan, PGN siap mengamankan pasokan gas bumi untuk membantu pemerintah mencapai target pertumbuhan industri tahun depan."Kami siap membantu pemerintah dalam pengelolaan gas bumi terintegrasi," kata Adi.

Menurut Adi, perencanaan dan aksi industri yang terintegrasi dengan distribusi gas bumi menjadi salah satu cara untuk menjaga pertumbuhan industri dalam jangka panjang.“Hanya dengan kebijakan gas terintegrasi, maka gas domestik bisa dimanfaatkan secara optimal untuk industri dalam negeri, sekaligus bisa mendukung terciptanya pasar baru,” jelas Adi.

Menurut Adi, PGN juga sudah menyiapkan PGN 360degree integrated solution, dengan mengembangkan lini bisnis perusahaan di semua mata rantai distribusi mulai dari penyediaan, infrastruktur, pemanfaatan, dan layanan pendukungnya bagi pelanggan kami.

Faisal Basri, Ekonom Universitas Indonesia, mengingatkan pemerintah untuk menjaga konsistensi kebijakan jika ingin membantu pelaku industri meningkatkan kinerjanya ke depan.

Faisal mencatat, Pemerintah Indonesia kerap mengubah-ubah kebijakan di bidang energi yang justru merugikan investor sektor industri non migas. Ia mempertanyakan mengapa PT PLN (Persero) justru diizinkan untuk memiliki FSRU di Sumatera Utara, padahal BUMN lain sudah memiliki FSRU di Lampung yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh PLN.

“Pemerintah juga banyak membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk mendorong industri masuk. Padahal KEK itu konsep yang sudah kuno karena bea masuk di Indonesia sebenarnya sudah nyaris 0 persen, mengapa harus ada KEK lagi karena hanya akan menjadi pintu masuk barang selundupan seperti Batam,“ tegas Faisal.

Terlebih, penetapan suatu daerah menjadi KEK tidak mempertimbangkan ketersediaan infrastruktur energi seperti pipa dan sumur gas yang didedikasikan untuk kebutuhan pelaku industri di dalam kawasan itu.

“Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini sedang dalam tren pelemahan dan terus turun dalam tiga tahun terakhir. Mengapa pertumbuhan ekonomi terus melemah, karena manufakturnya mengalami deindustrialisasi yang prematur padahal berkontribusi banyak terhadap penerimaan pajak. Ini seharusnya menjadi warning bagi Pak Presiden Jokowi, yang sayangnya tidak pernah blusukan ke pabrik-pabrik,“ kata Faisal. Mohar

BERITA TERKAIT

BPS: Indonesia Surplus di September 2018 - DAYA BELI BURUH BANGUNAN MENINGKAT RIIL

Jakarta-Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, Indonesia mencatatkan neraca perdagangan surplus US$ 227 juta pada September 2018. Surplus ini disumbang oleh…

Bonus Atlet Asian Para Games 2018

  Oleh : Ridha Ardani, Peneliti LSISI Ajang olahraga Asian Para Games 2018 sudah selesai beberapa hari yang lalu. Masih…

Walhi: Korupsi Bidang Energi Harus Dijadikan Prioritas

Walhi: Korupsi Bidang Energi Harus Dijadikan Prioritas NERACA Jakarta - Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Indonesia Nur Hidayati mengatakan…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Lemhannas Perlu Bersinergi dengan Media Tangkal Hoaks

Lemhannas Perlu Bersinergi dengan Media Tangkal Hoaks NERACA Jakarta - Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI perlu bersinergi dengan media untuk…

Mendes PDTT - Sekitar 30.000 Inovasi Desa Bisa Jadi Inspirasi

Eko Putro Sandjojo Mendes PDTT Sekitar 30.000 Inovasi Desa Bisa Jadi Inspirasi Jakarta - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan…

Dirjen PAS Dikonfirmasi Soal Fasilitas Lapas Sukamiskin

Dirjen PAS Dikonfirmasi Soal Fasilitas Lapas Sukamiskin NERACA Jakarta - Direktur Jenderal Pemasyarakatan (PAS) Kementerian Hukum dan HAM Sri Puguh…