APCI: Permendag 84/2017 Berpotensi Membunuh Industri Kretek Nasional

APCI: Permendag 84/2017 Berpotensi Membunuh Industri Kretek Nasional

NERACA

Jakarta - Asosiasi Petani Cengkih Indonesia (APCI), yang menaungi sekitar 1,5 juta petani cengkeh di seluruh Indonesia, menuntut pemerintah khususnya Kementerian Perdagangan, untuk mencabut Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 84 Tahun 2017 tentang Ketentuan Impor Tembakau yang berpotensi mempersulit pabrikan rokok untuk memperoleh bahan baku.

APCI khawatir keberadaan beleid ini akan membuat industri hasil tembakau mengurangi atau bahkan menghentikan proses produksi karena kekurangan bahan baku. Terlebih, Indonesia saat ini masih mengalami defisit tembakau. Berhentinya pabrikan berproduksi ini memengaruhi serapan cengkih yang menjadi bahan baku rokok kretek, yang mengusai sekitar 94% pangsa pasar rokok di Indonesia.

Sekretaris Jenderal APCI I ketut Budhiman mengatakan bahwa beleid ini akan berdampak pada penurunan jumlah serapan cengkeh hingga 50% dari total produksi nasional.

“Temu Dewan Pengurus Nasional dan Dewan Pengurus Daerah APCI di Jakarta pada tanggal 9 Desember 2017 yang lalu menghasilkan petisi yang menuntut pemerintah untuk mencabut Permendag Nomor 84 Tahun 2017,” tambah Budhiman, Kamis (14/12).

APCI meminta pemerintah untuk dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan yang terkait dengan industri hasil tembakau.”Jangan sampai kebijakan yang diputuskan malah kontraproduktif, jika beleid ini dipaksakan bisa berakibat pada target penerimaan negara dari cukai rokok,” tegas Budhiman.

Budhiman mengingatkan bahwa 94 persen cengkih Indonesia diserap oleh pabrikan rokok, untuk itu jika sesuatu terjadi pada industri dampaknya juga akan mengenai petani cengkih.“Sangat ironis bahwa tembakau yang pasokannya tidak mencukupi dibatasi impornya, sedangkan cengkih yang cukup diproduksi di Indonesia, malah dibuka lebar impornya,” ujar dia.

Selain petisi, putusan APCI lainnya adalah melanjutkan perjuangan agar kretek dapat dilestarikan sebagai salah satu warisan budaya, sejajar dengan batik, angklung dan keris. APCI berharap seluruh komponen bangsa, termasuk pemerintah, asosiasi, media, dan elemen terkait lainnya untuk memupuk soliditas demi kretek Indonesia yang sudah dikenal hingga mancanegara.

"Kami juga mengajak masyarakat Indonesia, khususnya 1,5 juta petani cengkih di Indonesia, untuk memperjuangkan masuknya cengkih ke dalam nomenklatur dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT)," kata Budhiman.

Budhiman meminta pemerintah tidak menganaktirikan para petani cengkih. Ia berharap pemerintah mengalokasikan cukai rokok untuk penelitian dan pengembangan tanaman cengkih selain untuk rokok. Dengan demikian, petani cengkih tidak terlalu tergantung pada industri hasil tembakau.

Terakhir, Budhiman mengatakan, pada pertemuan tersebut, seluruh pengurus sepakat untuk melakukan penguatan organisasi APCI di daerah-daerah di Indonesia. Mohar

BERITA TERKAIT

Jasa Raharja Banten Bantu 53 UMKM Selama 2017

Jasa Raharja Banten Bantu 53 UMKM Selama 2017 NERACA Serang - PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Provinsi Banten selama tahun…

BI : Pertumbuhan Kredit 2017 Capai 8,1%

  NERACA Jakarta - Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Erwin Rijanto, Jumat, mengatakan pertumbuhan tahunan kredit perbankan sepanjang 2017 sebesar…

Investor di Jambi Tumbuh 30% di 2017

Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia (BEI) Provinsi Jambi menyebutkan jumlah investor saham di provinsi ini tumbuh mencapai 30% selama tahun…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Menkopolhukam - Jabar Daerah Rawan Konflik Pilkada

Jenderal TNI (Purn) Wiranto  Menkopolhukam Jabar Daerah Rawan Konflik Pilkada Bandung - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam)…

Menteri LHK: Paradoks Ekonomi dan Lingkungan Perlu Solusi

Menteri LHK: Paradoks Ekonomi dan Lingkungan Perlu Solusi NERACA Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan…

KPPU Minta Pemerintah Periksa Gudang Penjualan Karung Beras

KPPU Minta Pemerintah Periksa Gudang Penjualan Karung Beras NERACA Makassar - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meminta kepada pemerintah provinsi…